Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia Khairunnisa Harahap; Mae syarah; Zahra Afiqah; Novitasari br Sitorus; Rahman Maulana Harahap; Ahmad Albaraday
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dalam asuransi jiwa, mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, serta menyediakan panduan penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada regulasi, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim asuransi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan transparansi informasi dan efisiensi proses klaim. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase terbukti lebih cepat dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur asuransi jiwa sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan pengelolaan asuransi jiwa yang baik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
HUKUM MENGGADAIKAN KEMBALI OBJEK GADAI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Mae Syarah; Hasanah, Uswatun
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.906

Abstract

Praktik gadai telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Umumnya, rahin menggadaikan benda atau tanahnya kepada murtahin sebagai jaminan pinjaman hingga hutangnya lunas. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kasus di mana rahin kembali menggadaikan objek yang sama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin dari murtahin karena alasan mendesak. Padahal, tidak ada kesepakatan dalam perjanjian awal yang membolehkan penggadaian ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik menggadaikan kembali di Kabupaten Aceh Tenggara serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait objek gadai yang digadaikan kembali. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,yaitu dengan mengkaji hukum sebagai gejala sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu living case study, statute approach and conceptual approach. Pendekatan konseptual, untuk memahami prinsip gadai dalam Hukum Islam serta pendekatan empiris, dengan menggali data melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai kembali di Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan marhun (barang jaminan) dan marhun bih (utang/pinjaman) sesuai kebutuhan para pihak adalah hal umum dan terjadi karena kebutuhan ekonomi masyarakat. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dibenarkan dalam hukum Islam apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut ulama Klasik dan kontemporer, KHES, Fatwa DSN MUI, bahwa rahin tidak berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin.