Modeong, Riri S
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA RAMAH DISABILITAS Modeong, Riri S
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.169

Abstract

Desa Ramah Disabilitas adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman, di mana semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat hidup dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggagas dan menjelaskan pentingnya pendekatan Desa Ramah Disabilitas dalam mempromosikan inklusi sosial dan kesetaraan bagi orang-orang dengan disabilitas. Dalam Hal ini Metode yang dilakukan ialah metode penelitian yuridis normative dan empiris. Metode penelitian Yuridis Normative ialah metode yang dilakukan melalui literatur, penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan – bahan Pustaka atau lainnya sedangkan metode penelitian empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang implementasi dan efektivitas Desa Ramah Disabilitas di lapangan.. Dalam konteks pembangunan Desa Ramah Disabilitas, partisipasi aktif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan orang-orang dengan disabilitas itu sendiri, sangat penting. Kolaborasi yang baik dan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan harapan orang-orang dengan disabilitas merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dan mencapai inklusi sosial yang lebih baik. Namun, untuk berhasil mengimplementasikan Desa Ramah Disabilitas, beberapa tantangan harus dihadapi dan solusi harus ditemukan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu disabilitas di masyarakat, keterbatasan sumber daya dan pendanaan, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan berkelanjutan harus dikembangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melibatkan pemerintah, baik pada tingkat lokal maupun nasional, dalam membangun kebijakan dan regulasi yang mendukung Desa Ramah Disabilitas. Ini melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi dan aksesibilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi program-program Desa Ramah Disabilitas. Kata Kunci : Desa Ramah Disabilitas, Kebijakan Pemerintah, penyetaraan, Hak Penyandang disabilitas
The Responsibility of Social Media Platform Providers in Protecting Users through Username Management Modeong, Riri S; Puluhulawa, Fenty U
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2701

Abstract

This article discusses the responsibility of social media platform providers, such as Facebook, in managing and protecting usernames created by users, which are a crucial component of digital identity. With the increasing use of social media globally, misuse of usernames, such as identity theft or account impersonation, poses significant risks to users' reputation and privacy. This research highlights the importance of username protection as part of broader personal data protection, emphasizing the need for platforms to implement effective policies to prevent abuse. Regulations such as Indonesia's Personal Data Protection Law (UU PDP) and the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union are examined to understand how platforms are required to protect user data, including usernames. The study uses a qualitative approach with literature review and policy analysis methods to analyze existing regulations, as well as interviews with data security experts to explore the challenges faced by platform providers in protecting user identities. The findings indicate that while existing policies and technologies are reasonably adequate, there are still many gaps that can be exploited for identity abuse. Therefore, the research proposes several strategies for social media platform providers to strengthen username protection, including enhancing verification systems, introducing advanced security technologies, and improving abuse reporting systems. These findings are expected to contribute to the ongoing conversation about data privacy and security in the digital age, as well as provide recommendations to protect users' digital identities on social media platforms.