Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi
Wahyu Saputra Akbar
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN Wahyu Saputra Akbar; Aldri Frinaldi
Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (JUMEA) Vol. 1 No. 2 (2024): Januari
Publisher : Merwin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69820/jumea.v1i2.90

Abstract

Pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat menjadi suatu aspek krusial dalam konteks administrasi negara. Hukum Administrasi Negara memainkan peran yang signifikan dalam memastikan netralitas ASN sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Hukum Administrasi Negara dalam konteks netralisasi ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menggali literatur-literatur terkait hukum administrasi negara dan peraturan-peraturan terkait ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menetapkan norma dan standar yang mengatur perilaku ASN agar tetap netral. Berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan diterapkan untuk melindungi netralitas ASN, termasuk sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Netralitas ASN sebagai amanah hukum administrasi negara tidak hanya berfokus pada ketidakberpihakan terhadap kepentingan politik, tetapi juga mencakup aspek independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi Negara secara tegas menegaskan kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengarah pada ketidaknetralan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam menjaga netralitas ASN. Implementasi dan penegakan aturan yang jelas melalui berbagai instrumen hukum menjadi landasan utama dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme ASN sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan administrasi negara.
Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Wahyu Saputra Akbar; Syamsir, Syamsir
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Pembelian produk dan layanan untuk kebutuhan pemerintah merupakan suatu usaha untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan produk dan administrasi oleh pemerintah merupakan pendorong penting dalam memberdayakan pembangunan keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari media online, social media, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dengan menelusuri tentang Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran APBN untuk sektor ini menegaskan pentingnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. Meski penting, permasalahan seperti kecurangan, kualitas buruk, dan kecurangan sering kali terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik. Proses pengadaan yang rumit, kekhawatiran akan pengawasan hukum, dan prosedur penawaran yang panjang merupakan hambatan utama dalam efisiensi penggunaan anggaran dan belanja publik, dan pemerintah berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. Upaya tersebut antara lain meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas dan standar,
Co-Authors Aldri Frinaldi Syamsir Syamsir