Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Regulasi Sanitasi Proyek Pembangunan Jamban bersih: Berlandaskan Tujuan Open Defecation Free (ODF) (Studi Kasus di Desa Sidokerto) Nugroho Aryo Bimo; Sabila Alisa Nurlaili; Ubaidillah Kamal
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1427

Abstract

Abstract. The initiatives undertaken in this article aim to improve the quality of life of the community through the provision of adequate sanitation facilities. Sidokerto Village, located in Buduran District, Sidoarjo Regency, faces major challenges in terms of sanitation and availability of clean water. With a population of around 11,824 people or 3,497 families, this project targets an increase in the number of families who have healthy latrines from 99.57% to 99.80%. This community service activity involves surveys, discussions with village officials, and the construction of septic tanks in residents' homes as well as the renovation and construction of bathrooms and latrines in public facilities. Obstacles such as rocky soil conditions become obstacles in the installation of deeper septic tanks. However, with structured implementation methods and community cooperation, this project contributes to the achievement of a healthy environment and Open Defecation Free (ODF). The method used in this study is the normative juridical method. Keyword : Sanitation, Open Defecation Free, Community Participation Abstrak. Inisiatif yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Desa Sidokerto, yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menghadapi tantangan besar dalam hal sanitasi dan ketersediaan air bersih. Dengan populasi sekitar 11.824 jiwa atau 3.497 keluarga, proyek ini menargetkan peningkatan jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat dari 99,57% menjadi 99,80%. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan survei, diskusi dengan perangkat desa, dan pembangunan septic tank di rumah warga serta renovasi dan pembangunan kamar mandi dan jamban di fasilitas umum. Kendala seperti kondisi tanah yang berbatu menjadi hambatan dalam pemasangan septic tank yang lebih dalam. Namun, dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan kerjasama masyarakat, proyek ini berkontribusi pada pencapaian lingkungan yang sehat dan Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kata kunci: Sanitasi, Bebas Buang Air Besar, Partisipasi Masyarakat
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN Muhammad Noval Firmanzia; Nugroho Aryo Bimo; Sabila Alisa Nurlaili
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12541675

Abstract

Optimalisasi pelayanan publik lembaga bantuan hukum memegang peranan krusial dalam mendukung masyarakat miskin memperoleh akses terhadap keadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah mengatur bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, praktik pelaksanaannya masih terhambat oleh sejumlah problematika. Negara telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait bantuan hukum, baik melalui Undang-Undang beserta peraturan pelaksananya, maupun melalui inisiatif dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti alokasi anggaran yang minim per kasus, keterbatasan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi, dan tidak adanya standarisasi pedoman pelaksanaan layanan bantuan hukum. Dengan demikian, optimalisasi pelayanan publik lembaga bantuan hukum bukan hanya merupakan langkah praktis, melainkan juga sebuah pernyataan komitmen untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin dihormati dan dilindungi secara merata.