Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Program Pemeliharaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo) Anisah Puteri Djatmiko; Yusuf Hariyoko; Adi Soesiantoro
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.732

Abstract

In implementing public policy for the care of children with social welfare problems (PMKS), it is necessary to plan strategically the reasons for the background of the initial problem of cases of violence against children. The city of Surabaya was selected as the highest population in East java, amounting to 595 children. Ratified by mayor regulation Number 61 of 2012 concerning organization of the technical implementation unit for the State Children’s village Service at the Surabaya City Social Service, PMKS maintenance is carried out with the acceptance process action (1) Contoling by Satpol PP (2) delegeted to the Pondok Social Keputih neighborhood, (3) identification data from the results of the raid on children with social problems in the city of Surabaya from information from related institutions (RT/RW/Lurah) from community members (4) acceptance and maintenance with physical and social environmental assessment officers UPTD and regulations that must obeyed. The objectives of this research are (1) to obtain research results from the successful implementation of the program (2)to obtain a collection of data representing the implementation of the program. The research method is qualitative research and theory by George C.Edward III.
Peran Kepala Desa Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Hamdan Aisy Zuhdan; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1255

Abstract

The role of the village head in bureaucratic reform refers to an action or contribution provided by a leader to improve a bureaucratic system to be better than before. The background of this research is due to the lack of bureaucracy responsiveness in public services in Sambibulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. Therefore, the research objective is to identify and analyze the role of the village head in bureaucratic reform of public services in Sambibulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. This research is qualitative in nature with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants are the Village Head, Village Secretary, and the villagers of Sambibulu. The theory used refers to the Servant Leadership theory by Barbuto & Wheeler (2006) which includes indicators such as Altruistic Calling, Emotional Healing, Wisdom, Persuasive Mapping, and Organizational Stewardship. The results of this study show that overall, the role of the village head in bureaucratic reform of public services in Desa Sambibulu is very significant. Through commitment, wisdom, and effective leadership, he acts as a change agent driving the establishment of a more efficient, responsive, and quality public service system. In addition, the village head is actively involved in various aspects ranging from democratic values, openness to community participation, to the ability to lead with an innovative approach. The Village Head of Sambibulu plays a role in realizing quality public services oriented towards community interests. However, there is still a gap between public expectations and reality, such as inconsistency in implementing responsive public services.
Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Narrative Policy Framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya Emmy Dyah Rahmawati; Anggraeny Puspaningtyas; Adi Soesiantoro
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1261

Abstract

The Government of Surabaya has empowered by providing Direct Cash Assistance (BLT) in accordance with the Regulations of the Mayor of Surabaya No. 130 Year 2023 on the Implementation of Direct Cash Aid to the Poor Families in the City of Surabaya through Jatim Bank and has been implemented in Klampis Ngasem Village of Surabaya, but many still do not know about the BLT of the Government of this city. As a result, the implementation of the BLT is still unclear. The research uses the Shanahan Narrative Policy Framework (NPF) Theory and descriptive qualitative methods with an approach through observations, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the BLT in Klampis Ngasem Village Surabaya has been well carried out and was welcomed by the very high enthusiasm of the community. However, in Klampis Ngasem Village there is still a lack of knowledge about the BLT and the Solid Work Program because there is no socialization about it. At the micro level, societies are used to relying on help so there is no desire to be independent and difficult to move towards prosperity. At the meso level, there is still a lack of communication about the BLT of the City Government between the institutions and the related apparatus that affects public understanding. At the macro level, the lack of transparency of the data and the criteria of the recipient by the agency on the relevant apparatus. The City Government also created a culture of dependence on aid in Klampis Ngasem Village Surabaya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN KEDUNG BARUK KOTA SURABAYA Virda Devy Dwi Alviyanti; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i11.3983

Abstract

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Angka prevalensi stunting di Indonesia masih melebih batas normal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu sebesar 24,4 persen atau 5,33 juta balita mengalami stunting pada tahun 2021. Kelurahan Kedung Baruk merupakan satu dari kelurahan yang ada di Surabaya menjalankan kebijakan penurunan Stunting. Karena pada tahun 2021 di Kelurahan Kedung Baruk terdapat 23 balita mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Kedung Baruk belum dilaksanakan dengan baik dan optimal dengan tiga pilar keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi dan penerapan. Organisasi yang berperan dalam implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya SOP (standar operasional prosedur) dan pedoman kinerja serta adanya rangkap jabatan dalam percepatan penurunan stunting. Interpretasi kebijakan penurunan stunting di Kedung Baruk telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Surabaya. Namun pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan masih kurang tentang stunting. Penerapan kegiatan penurunan stunting telah dilakukan dengan baik dan rutin namun dalam pelaksanaannya tim percepatan penurunan stunting / TPPS Kelurahan Kedung Baruk tidak mengetahui adanya pedoman kinerja. Faktor pendukung implementasi penurunan stunting di Kedung Baruk adalah Kader Surabaya Hebat, bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Kedung Baruk dan Puskesmas dan alat pendukung yang telah tersedia. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pengetahuan anggota tim tentang pedoman kinerja
KUALITAS DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK) Bagus Tegar Erlangga; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4053

Abstract

Pemilihan umum di indonesia sudah diterapkan sejak masa proklamasi sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan demokrasi khususnya pada konteks pemeilihan pemimpin maupun pejabat, pemilihan umum juga dilaksanakan pada tingkat desa sebagai sebagai metode dalam memilih Kepala Desa, namun dalam pelaksanaanya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Tentu fenomena tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kualitas demokrasi pada daerah tersebut. Studi ini berfokus untuk melihat dan mengukur bagaiaman kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik jika ditinjau dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, dengan mengacu pada kriteria/indikator teori kualitas demokrasi yang digunakan oleh Leonardo Morlino yang di kombinasikan dengan elemen-elemen IDI (indeks demokrasi Indonesia) sehingga relevan dengan studi kasus pada penelitian ini, yaitu: Kebebasan (Freedom), Kesetaraan (Equality), dan Lembaga Demokrasi. Data pada penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Panceng Kualitas demokrasi khususnya pada konteks ajang pemilihan kepala desa serentak masih kurang baik dan tidak optimal, ditemukan kekurangan pada aspek lembaga demokrasi yang masih sangat rentan dalam kinerjanya sebagai penegak hukum dan pengawas kegiatan, karena masih banyak pelanggaran Black Campaign dalam berbagai bentuk ditemukan. Rekomendasi disusun untuk dapat meningkatkan kinerja lembaga demokrasi khususnya dalam memepertegas hukum dan aturan yang berlaku seperti membentuk tim khusus untuk terjunlangsung kemasyarakat dalam menagawasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum calon kepala desa. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya lebih banyak praktik Black campaign dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERGARAMAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI KABUPATEN SIDOARJO Denok Pramuthias K.W; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4054

Abstract

Percepatan pergaraman nasional merupakan upaya yang digagas oleh pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Garam Nasional, menjadi tugas dari lembaga negara yudikatif untuk terus dapat meningkatkan produksi garam nasional. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kualitas garam nasional sesuai dengan Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014, sekaligus meminimalisir jumlah impor garam di Indonesia. Pelaksnaan program percepatan pergaraman nasional ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi, sebagaimana yang data yang telah dihimpun oleh DKP Prov. Jatim Mencatat bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki jumlah pemasok gara yang minim di Jawa Timur, tercatat hanya 66,5 juta garam saja pertahun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengebaluasi kebijakan percepatan pergaraman nasional di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan jawaban atas isu yang diteliti ditinjau dari teori William Dunn. Indikator evaluasi sebagaimana yang diungkapkan oleh William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Program Percepatan Pergaraman Nasional dinilai masih belum efektif dan efisien. Harga garam berangsur-angsur meningkat meski belum signifikan. Hal inilah yang kemudian mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya Dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan bagi Sidoarjo untuk mewujudkan potensinya sebagai pusat ekonomi garam yang terkenal.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UMUM TRANS JATIM (STUDI PADA PENGGUNA TRANS JATIM KORIDOR II RUTE SURABAYA - MOJOKERTO) Prita Widya Hudi Lovirien; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i3.4412

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pengguna Bus Trans Jatim Koridor II. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis statistik regresi linier sederhana yang menghasillkan nilai output uji t. Pengolahan data dilakukan menggunakan alat bantu SPSS versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai regresi yang diperoleh ialah Y = 19,899 + 0,179X, diartikan bahwa kepuasan masyarakat akan bernilai 19,899 saat kualitas pelayanan adalah 0, dan 0,179 menyatakan bahwa kenaikan satu satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan masyarakat 0,179. Hasil nilai uji 3,804 > 1,984 dalam variabel kualitas pelayanan (X), maka disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,120, dinyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan terdapat kontribusi senilai 12% terhadap variabel Kepuasan Masyarakat, dan 88% dari variabel lain di luar penelitian ini.
Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Tanjung Puri Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Alifah Retno Wulandari; Anggraeny Puspaningtyas; Adi Soesiantoro
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1297

Abstract

Green open space (RTH) utilization is an important part of spatial planning in Sidoarjo Regency. In urban ecosystems, public green spaces are open areas designed for recreation, nature conservation and greening in urban environments. According to Local Regulation No. 6/2009 on the 2009-2029 Sidoarjo District Spatial Plan (RTRW), public green open space (RTH) is designed for recreation, nature conservation and greening. RTH is an important component of Sidoarjo District's spatial planning, especially in urban ecosystems The purpose of this research is to evaluate the level of compliance of RTH utilization in Tanjung Puri Park with the provisions of Sidoarjo District Spatial Plan No. 6/2009. This evaluation was conducted to support sustainable development in Sidoarjo Regency.The results of this study provide the fact that, Green Open Space (RTH) Taman Tanjung Puri does not meet the standards of the Sidoarjo Regency Spatial Plan properly. This is due to the type of green space and its function not in accordance with the plan, as well as the lack of infrastructure and facilities. On the other hand, Tanjung Puri Park is still underutilized as a public space. This situation is also caused by a lack of budget, management facilities and infrastructure, poor public understanding of the park's existence and purpose, and low community involvement. The conclusion obtained in this study is that the potential of Tanjung Puri Park as a public space is hampered by a lack of planning. Taman Tanjung Puri has great potential to provide various environmental, social, and economic benefits, but it’s utilization has not been optimal due to the lack of supporting facilities, inconsistent maintenance, low community participation, and fragmented management being the inhibiting factors.
Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Syailendra Wahyu Pamungkas; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1298

Abstract

Land is very important for the life and economy of every human being. In Indonesia, the relaxation of land certification poses legal threats to owners. The PTSL program aims to provide legal clarity through certification, increase protection and facilitate easier access to services and land rights. However, implementation faces challenges, such as slow and complicated procedures, as seen in Gilang Village, Sidoarjo. This research aims to identify and analyze the implementation of PTSL policies in Gilang Village using a qualitative case study approach and purposive sampling. The results show that despite challenges in consistent communication and distribution of information, the PTSL program was overall successful. However, there are a few obstacles due to the use of existing resources and the high commitment of implementers. Improving communication and information management can increase program effectiveness in the future. The PTSL program has been implemented well in accordance with Minister of Agrarian Regulation Number 12 of 2017, with achievements in resources, disposition and bureaucratic structure. However, the main obstacle is communication, miscommunication between program implementers and the Gilang Village community causes confusion and dissatisfaction. The lack of effective communication media during the socialization process also hampers the process.
Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya Via Irma Puji Dayanti; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1311

Abstract

This research examines the role of the government in developing Romokalisari tourism in Surabaya, the importance of motivation and encouragement from the government in this effort. The research found that there are several obstacles faced, including difficulty involving the community in organized training, lack of adequate facilities, and the need for infrastructure improvements. The government has taken initiatives through outreach and training as part of its development strategy, but still faces challenges in actively involving the community. In addition, improving facilities and promoting tourism is considered important to attract more tourists. This research recommends increasing community motivation to participate more actively, improving existing facilities, and encouraging close collaboration between the government and local communities. Further synergy between the government and the community is needed to achieve sustainable and competitive tourism development in Romokalisari.