Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MODELING: Jurnal Program Studi PGMI CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Ritonga, Nurliana
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Jenis Sanksi bagi Anggota TNI Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Berlaku Ritonga, Nurliana; Ismail, Ismail; Ompusunggu, Frandika Ferianto; Hutama Hutabarat, Dany Try
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2110

Abstract

Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority and cause public unrest will be immediately subject to sanctions. If a criminal case is not immediately resolved in accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops personnel. Crime is a crime that is prohibited by laws and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. Indonesian law states that no citizen is immune from the law, even if the crime was committed by a citizen or member of the TNI. Every member of the TNI must have a disciplined attitude and carry out the task of being a role model for the surrounding community, but the TNI is also an ordinary human being who can sometimes commit despicable and despicable personal actions. Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority and cause public unrest will be immediately subject to sanctions. If a criminal case is not immediately resolved in accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops personnel. Crime is a crime that is prohibited by laws and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. To speak of evil, the following elements must be present: 1. Purpose. 2. Error (trick or error). 3. Breaking the law s. 4. Prohibited or obligatory actions that are punishable by a criminal. 5. Other objective elements, such as time, place and circumstances. Criminal sanctions are a conflict of pain imposed by the state on the convict.
IMPLEMENTATION OF ABSENTEE LAND MANAGEMENT IN THE COMMUNITY ENVIRONMENT Bahmid, Bahmid; pratiwi, irda; Nasution, Emmi Rahmiwita; Ritonga, Nurliana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4506

Abstract

This research is based on the background Absentee land is land owned by individuals or legal entities that do not physically live on or are near the land. The focus of absentee land management implementation is to identify the challenges and impacts associated with land ownership by owners who are not in the area concerned. This study aims to analyze how absentee land management affects the environment and local communities.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR (PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE) Simanjuntak, Komis; Prabowo, Agung Wira Hadi; Fitri, Aisyah; Ritonga, Nurliana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3979

Abstract

Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam sesuatu perjanjian baku. Wujud ini digunakan buat aspek- aspek positif dari perjanjian baku yang bisa melayani konsumen secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. Riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset permasalahan di Kantor FIF Kabupaten Asahan. Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kabupaten Asahan dikenal dengan istilah “Collection Management Atau Account Receivable(A/R) Management”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer. Perihal ini dicoba buat membagikan peluang kepada pelanggan buat membayar kewajibannya secara mencicil, guna menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekalian menghasilkan rasa kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF. Hambatan yang dialami dalam penerapan FIF timbul sebab terdapatnya bencana yang mengaitkan aktivitas usaha debitur ataupun peminjam, pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam, penyusutan kegiatan perekonomian serta tingginya suku bunga pinjaman
Co-Authors Bahmid Dany Try Hutama Hutabarat Fitri, Aisyah Ismail Ismail Nasution, Emmi Rahmiwita Ompusunggu, Frandika Ferianto Prabowo, Agung Wira Hadi Pratiwi, Irda Simanjuntak, Komis