Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

STUDI KASUS EKSPLANATORI : EVALUASI PENENTUAN STATUS JABATAN DAN EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN (DIKSUSKIM) BAGI LULUSAN POLITEKNIK IMIGRASI Mastur, Anida Sri Rahayu; Putra, Meydika Pratama; Gibran, Atsil Syah; Ardiansyah, Andika
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 7 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v7i1.569

Abstract

Penelitian ini membahas evaluasi penentuan status jabatan dan efektivitas Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) bagi lulusan Politeknik Imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksplanatori, yang bertujuan untuk menguraikan hubungan antara variabel-variabel dalam konteks tertentu. Hasil penelitian menunjukkan ketidakselarasan antara penempatan lulusan dengan aturan yang berlaku, efektivitas penyelenggaraan Diksuskim, dan jumlah Pejabat Imigrasi yang terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pengampu kebijakan untuk mengambil rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil integrasi dari kedua rekomendasi yang diajukan. Rekomendasi tersebut mencakup tinjauan ulang aturan perundang-undangan terkait Politeknik Imigrasi, penyusunan pedoman teknis penempatan, dan penyederhanaan Diksuskim. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perubahan program studi pada Politeknik Imigrasi dan peraturan terkait Pendidikan Khusus Keimigrasian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks terkait penempatan lulusan Politeknik Imigrasi dan efektivitas Diksuskim, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem pendidikan keimigrasian.
ANALYSIS OF MASS SOCIALIZATION OF THE STATE POLYTECHNIC OF IMMIGRATION: A CASE STUDY OF CLASS I IMMIGRATION OFFICE TPI BANDA ACEH Fathya, Vita Nurul; Mastur, Anida Sri Rahayu; Gibran, Atsil Syah
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v4i2.496

Abstract

Tulisan ini mendeskripsikan terhadap langkah sosialisasi Politeknik Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai Politeknik Imigrasi kepada masyarakat, khususnya para siswa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan sosialisasi massal melalui radio Meugah Fm. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya para siswa, dapat memahami pentingnya Politeknik Imigrasi dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang keimigrasian. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat para siswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Imigrasi. Dengan demikian, diharapkan Politeknik Imigrasi dapat menjadi pilihan yang menarik bagi para siswa yang ingin mengembangkan karirnya di bidang keimigrasian.
DIPLOMATIC REVIEW OF CALLING VISA IMMIGRATION POLICY AGAINST ISRAEL AND FREE VISA VISIT TO TAIWAN STUDY IN THE DIALECTICS OF REALISM Anggraini, Deva Ghita; Yusuf, Muhammad Choirul; Gibran, Atsil Syah; Riyadi, Sarina
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.484

Abstract

Dalam ruang lingkup kebijakan politik luar negeri, Indonesia menganut pada asas bebas aktif dalam hal berdiplomasi. Dengan demikian, dasar kebijakan diplomatik yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak diintervensi oleh unsur manapun. Pemberlakuan dan perumusan suatu kebijakan luar negeri tidak dideterminasi oleh adanya kepentingan nasional yang mangakar. Dalam hal ihwal perlintasan keluar dan masuknya orang ke dalam wilayah Indonesia, terdapat suatu kebijakan keimigrasian yang berhubungan dengan asas bebas aktif Indoneisa berupa Kebijakan calling Visa terhadap Negara Israel dan pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan terhadap Negara Taiwan. Berdasarkan latar belakang politisnya, Pemerintah Indonesia tidak mendukung kedua negara tersebut dalam ranah hubungan diplomatik, dikarenakan Indonesia menaruh keberpihakan kepada Palestina atas dasar perjuangan religi dan menaruh keberpihakan kepada Tiongkok atas dasar kesepahaman gagasan “One China”. Berdasarkan perspektif realisme yang melibatkan unsur kebijakan asing dan arah politik negara, Pemerintah Indonesia melalui instansi imigrasi mengedepankan aspek Selective policy yang menimbang adanya unsur kebermanfaatan secara ekonomi dan politis dalam pemberlakuan kebijakan calling visa dan Bebas Visa Kunjungan terhadap dua negara yang bersangkutan.
AN EFFORTS TO PREVENT TRANSNATIONAL CRIME IN THE INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA (ANALYSIS OF CASE STUDIES IN THE ENTIKONG BORDER AREA AND ITS HANDLING EFFORTS Gibran, Atsil Syah; Zuhri, Muhammad Rizki; Adham, Muhammad Fahmi
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.485

Abstract

Indonesia memiliki garis perbatasan yang panjang dengan negara tetangga melalui pulau-pulau dan wilayah darat, laut, serta udara. Batas wilayah ini merupakan pemisah kedaulatan negara yang diatur oleh hukum internasional. Untuk mengawasi perbatasan tersebut, terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluar bagi pelintas batas manusia dan barang, dilengkapi dengan fasilitas pelayanan terpadu. Namun, terdapat banyak jalur lintas batas yang tidak resmi atau disebut jalur tikus, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penyelundupan narkoba, kejahatan internasional, dan masuknya tenaga kerja tanpa prosedur.
SIGNIFIKANSI GELOMBANG EXODUS PENGUNGSI ROHINGYA DI YURISDIKSI NEGARA INDONESIA: DAMPAK FENOMENA KEBAKARAN CAMP PENGUNGSI COX`S BAZAAR DI DISTRIK PERBATASAN BANGLADESH Yusuf, Muhammad Choirul; Gibran, Atsil Syah; Agni, Pande Putu Haykal Mahesa; Kurniawan, Rafi
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.584

Abstract

Fenomena gelombang migrasi pengungsi di seluruh penjuru dunia saat ini menjadi isu vital dalam perbincangan hubungan internasional. Adanya latar belakang historis yang mendasari terjadinya pengungsian hingga kepastian hukum nasional dari beberapa negara host country yang tidak mendukung, beserta status stateless menjadi konsekuensi logis yang cukup kompleks. Fenomena kebakaran di Camp Nomor 11 di Cox's Bazaar Bangladesh yang telah mengakibatkan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya menjadi tunawisma menjadi titik tolak terjadinya gelombang exodus di beberapa negara benua Asia dan beberapa negara lintas benua yang terdampak. Akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut tidak hanya terbatas pada kehilangan tempat tinggal secara fisikal, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis yang serius bagi pengungsi yang telah mengalami trauma akibat penganiayaan di negara asal, yakni Myanmar. Kebakaran ini memperparah krisis kemanusiaan di kamp-kamp Rohingya yang telah menghadapi masalah kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur. Melalui pendekatan hukum normatif dan kajian literatur yang diperoleh, peneliti meninjau bahwa dalam konteks ini terjadi determinasi yang menunjukkan bahwa perpindahan pengungsi Rohingya ke beberapa negara termasuk Indonesia dipengaruhi oleh tragedi kebakaran di kamp pengungsi Cox’s Bazaar yang saat ini didaulat sebagai penampungan terbesar bagi Pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan konsekuensi yang timbul, termasuk terbukanya opsi untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang memadai atau justru pembatasan terhadap arus migrasi yang sedang terjadi dari para pengungsi. Kerjasama regional dan internasional juga menjadi sarana yang diperuntukkan untuk memperoleh konklusi dan rekomendasi dalam menangani problematika pengungsi ini secara holistik dan berkelanjutan.
MANIFESTASI PENGENDALIAN TRANS ORGANIZED CRIME WILAYAH CHOKEPOINT DEMI MEMENUHI KEAMANAN KEDAULAUTAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF GEOMARITIM DAN KEIMIGRASIAN Gibran, Atsil Syah; Zuhri, Muhammad Rizki; Yuhan, Muhammad Filly
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.585

Abstract

Potensi human trafficking di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terutama dalam prespektif geo-maritim. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan jalur pelayaran yang sibuk mempermudah pergerakan pelaku dan korban human trafficking. Kondisi ekonomi dan sosial yang rentan, seperti ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi, juga berkontribusi terhadap kerentanan terhadap eksploitasi manusia. Penanganan human trafficking membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Peningkatan pengawasan, keamanan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban harus menjadi fokus utama.
THE EFFECT OF TEN (10) YEAR PASSPORT RENEWAL POLICY ON THE THREAT OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (TOC) IN INDONESIA Pramudita, Rizky Noor Jaya; Gibran, Atsil Syah; Khusairy, M. Fadly
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.601

Abstract

Adanya risiko dari pemberlakuan paspor Republik Indonesia 10 tahun ditambah dengan ancaman adanya kegiatan TOC sebagai suatu ancaman setiap negara secara lingkup internasional saat ini menjadi suatu hal yang dianggap serius bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini pendalaman lebih lanjut terkait dampak pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman transnational organized crime (toc) yang dihadapi indonesia dan solusi yang harus dilakukan. Metode analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data hasil studi kepustakaan maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif mengenai permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang timbul kesisteman, fisiologi manusia, kualitas bahan baku paspor, dan kerentanan pengawasan perlu penyelesaian masalah yang sesuai agar tidak berkepanjangan dan menjadi ancaman Transnational Organized Crime (TOC). Adanya ancaman TOC perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keimigrasian kedepannya. TOC harus diperangi dengan menjalankan fungsi keimigrasian secara optimal.
OPTIMIZATION OF DETAINEE ELECTRONIC WRISTBAND (DEWA) AS AN EFFORT TO MONITOR DETAINEE ACTIVITIES IN ORDER TO IMPROVE IMMIGRATION DETENTION HOUSE SECURITY Gibran, Atsil Syah; Zuhri, M. Rizky; Ardiansyah, Andika; Hidayat, Anastasya Tri Andriani; Manalu, Abellya
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol 5 No 2 (2023): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v5i2.499

Abstract

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan pergerakan keluar masuknya orang dari Indonesia yang mana imigrasi memiliki tanggung jawab sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia, pengawasan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan tercapainya suasana yang aman, tentram dan tertib baik pada lingkungan nasional maupun internasional merupakan hal yang krusial agar terhindar dari hal-hal yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, dalam menciptakan suasana aman dan tentram, Imigrasi melakukan pengawasan bagi orang asing dengan aturan dan standar prosedural yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebut merupkanan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Imigrasi dalam mengawasi tentu mendapati beberapa orang asing yang melakukan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan menempatkan sementara orang tersebut pada rumah deteni. Namun, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah pengawasan orang asing di rumah deteni karena walaupun sudah dilakukan pengawasan, masih terdapat beberapa peluang yang tidak diinginkan seperti kaburnya deteni dari rudenim. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya inovasi dalam mengawasi deteni agar dapat membantu pengawasan deteni. DEWA memudahkan monitoring deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Selain itu diharapkan inovasi ini mampu membawa dampak yang baik pada sistem manajemen deteni di Rumah Detensi Imigrasi yang berada di 13 lokasi di seluruh Indonesia.
ANALISIS POTENSI PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAMANAN PEMILU MELALUI OPERASI PENGAWASAN ORANG ASING “JAGRATARA” Gibran, Atsil Syah; Ardiansyah, Andika; Hartati, Besse
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol 6 No 1 (2024): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v6i1.589

Abstract

Pemilu Indonesia tahun 2024, yang melibatkan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif, dan perwakilan daerah, memunculkan kekhawatiran akan potensi ancaman, seperti manipulasi suara, penyebaran informasi palsu, dan campur tangan pihak eksternal. Untuk mengatasi hal ini, pentingnya pengawasan yang ketat dalam mencegah potensi pelanggaran menjadi fokus, termasuk dalam memahami peran keimigrasian dalam pengamanan pemilu melalui operasi pengawasan orang asing "Jagratara." Kehadiran orang asing di wilayah suatu negara menjadi hal yang umum, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi campur tangan dalam proses demokratisasi, terutama dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, analisis komprehensif terhadap konsep, dampak, dan strategi yang terlibat dalam operasi "Jagratara" diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi efektif untuk mengoptimalkan peran keimigrasian dalam menjaga kelancaran dan keabsahan setiap tahapan pemilihan umum. Diharapkan pula bahwa jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam memastikan pemilu yang bersih, bebas, dan adil.
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VISIT VISA EXEMPTION POLICY (BVK) FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF RECIPROSITY Gibran, Atsil Syah; Putra, Medyka Pratama; Ardiansyah, Andika
Journal of Administration and International Development Vol 4 No 1 (2024): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v4i1.595

Abstract

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) telah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan pariwisata internasional di Indonesia. Dalam konteks pendekatan prosperity approach, BVK diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadirkan sejumlah dampak yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan tingkat penyalahgunaan oleh warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Indonesia. Selain itu, pentingnya pertimbangan prinsip resiprositas dalam pemberian BVK juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini untuk memastikan bahwa Indonesia juga mendapatkan manfaat yang seimbang dari negara-negara yang diberikan akses BVK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian BVK kepada warga negara asing dengan pendekatan prosperity approach serta mengevaluasi pertimbangan pemberian BVK dengan prinsip resiprositas, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pengembangan kebijakan imigrasi di Indonesia.