<![CDATA[Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan bagian dari upayah reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transfaran, efisien, dan berkeadilan. Sebagai perangkan daerah, DPMPTSP berhadapan langsung dengan masyarakat yang ingin mendapakatkan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, seperti halnya DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun waktu Juni Tahun 2022. Dalam hal ini, apakah DPMPTS Kabupaten Sukabumi dalam meberikan pelayanan telah sejalan dengan prinsip good governance, dan jika belum, perbaikan apa yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penyimpulkan bahwa dalam implementasinya, DPMPTS Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya memenuhi good governance khususnya asas kepastian hukum, karena pelayanan belum sepenuhnya terpadu dan satu pintu. Kendala lainnya adalah, sosialisasi yang dilakukan perlu dimaksimalkan agar masyarakat secara luas dapat lebih memahami lagi berbagai layanan yang diberikan oleh DPMPTS Kabupaten Sukabumi. The existence of the Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) is part of the bureaucratic reform efforts to realize more transparent, efficient and equitable public services. As a regional instrument, DPMPTSP is directly dealing with the public who want to get services both licensing and non-licensing, such as the DPMPTSP of Sukabumi Regency. This research was conducted to find out the implementation of DPMPTSP of Sukabumi Regency until June 2022. In this case, whether the DPMPTSP of Sukabumi Regency in providing services is in line with the principles of good governance, and if not, what improvements are needed. The research method used was empirical legal research method. The results of the study concluded that in its implementation, DPMPTS of Sukabumi District still did not fully fulfill good governance, especially the principle of legal certainty, because the service was not fully integrated and one door. Another obstacle is that socialization needs to be maximized so that the wider community can better understand the various services provided by DPMPTSP Sukabumi District. ]]>
