Garuda - Garba Rujukan Digital

Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia Andrian; St. Fatmawati. L; La Ode Munawir; M. Yusuf
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.37

Dengan adanya revolusi digital 4.0 yang terjadi di seluruh dunia, Financial Technology (Fintech) mengalami peningkatan yang signifikan dengan memberikan inovasi jasa yang berbeda dari industri perbankan dan lembaga keuangan yang telah ada sebelumnya. Industri Fintech hadir sebagai solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan konvensional, seperti keterikatan dengan regulasi yang sangat ketat dan keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tertentu. Industri Fintech yang berkembang dengan pesat ini telah merubah lanskap bisnis industri perbankan menjadi lebih inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi dan bentuk dari Fintech serta bagaimana perannya dalam merubah lanskap perbankan modern di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk dari Financial Technology serta bagaimana perannya dalam merubah industri keuangan di Indonesia khususnya Industri dalam lanskap perbankan.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur Indonesia Azis Ali; Alimuddin; Sri Khayati; St. Fatmawati. L
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.43

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi suatu hal yang mendasar sebab data pribadi secara khusus berhubungan dengan privasi right seseorang. Kewajiban untuk melindungi data pribadi tidak hanya sebatas kewajiban suatu negara namun bank sebagai lembaga yang berdiri diatas kepercayaan masyarakat, juga di wajibkan untuk menjaga keberadaan data pribadi yang dikelolanya. Pentingnya bank untuk menjaga data pribadi nasabah tidak hanya sebatas melindungi data pribadi nasabah penyimpan yang sifatnya rasia bank namun termasuk juga kewajiban untuk menjaga menjaga data pribadi nasabah debitur yang tidak termasuk kategori rahasia bank. Tujuan penelitian ini untu menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah debitur Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan perlindungan hukum bagi data pribadi nasabah debitur, bentuk-bentuk kejahatan terhadap data pribadi nasabah debitur.

Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik St. Fatmawati. L; Hijriani, Hijriani; Siswanto Azis; M. Yusuf
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.57

Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU tentang Pers, disebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kebebasan pers dan pekerja pers dalam praktek jurnalistik tidak luput dari berbagai problematika yang membatasi kebebasan pers atas pemberitaan dan kebebasan berekspresi, yang mengarah dan mengancam kebebasan pers. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa pers diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik, hanya saja berdasarkan UU tentang Pers belum memberikan perlindungan hukum optimal bagi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, walaupun secara yuridis telah diatur dengan tegas dalam berbagai ketentuan, yaitu di dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia; Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 42 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII Tahun 1998; dan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8 UU tentang Pers. Kemudian di dalam praktek penyelesaian kasus mengenai pers diberlakukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Informasi Transaksi Elektonik (ITE).

Penegakan Hukum Illegal MiningTerhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Konawe Utara Yusuf, Yusuf; St. Fatmawati. L; Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani, Hijriani; Amir Faisal; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.63

Kegiatan penambangan yang tidak berizin dapat berakibat buruk bagi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar area tambang. Penambangan yang tidak sah ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Perubahan fungsi hutan menjadi area tambang menyebabkan deforestasi atau penebangan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini lalu menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mempengaruhi langsung masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal terdapat peraturan yang menjadi dasar pemberian sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman kepada pelaku baik yang berasal dari kalangan koorporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi

Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara St. Fatmawati. L; M. Yusuf; Saripuddin; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.70

Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo’ Toraja Utara M. Yusuf; Amir Faisal; Eriani Rensa Malino; Hijriani; Winner A. Siregar; St. Fatmawati. L
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.72

Tradisi Ma’Pasilaga Tedong di Toraja awalnya memiliki nilai sakral sebagai bagian dari upacara adat Rambu Solo, namun kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian, dengan kerbau yang sebelumnya digunakan dalam adu kini menjadi sarana taruhan. Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma’Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo’ di Toraja Utara. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif dan represif oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Langkah preventif melibatkan perbaikan ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, dan peningkatan kesadaran moral. Upaya represif melibatkan penegakan hukum dengan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Kesimpulannya, penanggulangan perjudian membutuhkan kerjasama holistik untuk mempertahankan tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.

Penanganan Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Andoolo Hasnawati; Suriani Bt. Tolo; St. Fatmawati. L; Hijriani; M. Yusuf; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.78

Penelitian ini membahas penanganan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kasus perceraian dengan alasan KDRT dari tahun 2021 hingga 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keadaan perkara di Pengadilan Agama Andoolo serta metode penyelesaian yang digunakan oleh hakim dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan melakukan upaya perdamaian dan mediasi, sebagian besar kasus tetap berakhir pada putusan perceraian. Pengadilan Agama Andoolo mampu menyelesaikan seluruh perkara pada tingkat banding dan kasasi pada tahun 2023 tanpa sisa perkara. Faktor-faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, dan mabuk akibat minuman keras merupakan penyebab utama KDRT yang mengarah pada perceraian. Hakim menggunakan pertimbangan hukum formil dan materil, namun pertimbangan terkait KDRT cenderung diarahkan pada alasan perselisihan terus-menerus karena sulitnya membuktikan KDRT secara spesifik di persidangan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search