Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asas: Jurnal Sastra Jurnal Diskursus Islam AWLADY Jurnal Pendidikan Anak E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah KOMPUTASI SANITAS: Jurnal Teknologi dan Seni Kesehatan Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan
Patimah Patimah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Pengembangan Aplikasi E-Voting Berbasis Web dan SMS Gateway Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Jakarta STI&K Patimah; Dr. Latifah
Jurnal Ilmiah KOMPUTASI Vol 16, No 2 (2017): September
Publisher : STMIK JAKARTA STI&K

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Voting adalah kegiatan yang sangat menentukan pada setiap perhelatan pemilihan, banyak varian kepentingan yang harus di akomodir di dalamnya, terutama bagaimana sistem pemilihan itu dilaksanakan, bagaimana regulasi atau peraturan yang disepakati dan menjadi aturan main, siapa yang dipilih dan siapa yang berhak memilih. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pemungutan suara dapat menjamin azas langsung, umum, bebas dan rahasia serta bagaimana hasil penghitungan suara dapat berlangsung jujur, transparan, dapat diakses oleh publik. Selama ini, voting secara centang atau coblos kertas suara menjadi pilihan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada di tanah air. Metode ini oleh banyak kalangan dinilai masih sangat konvensional ditengah kemajuan teknologi dan informasi, memiliki kelemahan dari aspek efisiensi dan efektifitas.Maka dari itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan ide untuk membangun sebuah aplikasi e-voting berbasis sms gateway. Aplikasi ini dibangun menggunakan software Gammu dan menggunakan PHP. Aplikasi ini menggunakan SMS dan internet untuk melaksanakan voting dengan adanya aplikasi ini diharapkan minat mahasiswa untuk berpartisipasi memberikan suara semakin banyak dan proses pengolahan suara semakin cepat akurat dan terpercaya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan yang terdiri dari studi literature dan survey data, tahap analisis yang terdiri dari analisa masalah, tahap rancangan sistem yang terdiri dari rancangan proses, rancangan database dan rancangan tampilan dan tahap terakhir yaitu uji coba dan implementasi.
REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA Fatimah Zahrah; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13016

Abstract

AbstrakIṡbāṭ nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh iṡbāṭ nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi iṡbāṭ nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang iṡbāṭ nikah dan realisasi iṡbāṭ nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa iṡbāṭ nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan iṡbāṭ nikah dapat dilakukan secara volunteir dan contentiosa. Iṡbāṭ nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkanKata Kunci: Iṡbāṭ Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama. AbstractConfirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done volunteir marriage and contentiosa. Isbat integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed to the general public for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.Keywords: Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court.  
IMPLEMENTASI DROPSHIPPER DALAM AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DI OLSHOP NATURE REPUBLIK MAKASSAR Yusriani Zsa Zsa; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13220

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah penerapan dropshipper dalam akad jual beli menurut Hukum Islam dan KUHPerdata. Yang menjadi sub masalah dari penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana proses dropshipper dalam akad jual beli di online shop nature republik Makassar? 2). Bagaiaman perspektif hukum Islam dan KUHPerdata terhadap Dropshipper dalam akad jual beli di online shop nature republik Makassar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dropshipper dalam Online Shop menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad salam dan menurut KUHPerdata memiliki kesamaan dengan jasa makelar. Sistem dropshipper ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Jual beli salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Makelar merupakan perantara yang atas nama orang lain mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjual barang, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas anama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Persamaan sistem dropshipper dengan akad salam dalam hukum Islam yaitu pesanan, pembayaran dilakukan di muka, barang diserahkan dikemudian hari, dan memiliki jangka waktu pemesanan yang harus jelas. Persamaan sistem dropshipper dengan makelar dalam KUHPerdata yaitu, melalui pihak ketiga, sebagai perantara anatara pembeli dan supplier, mengatas namakan makelar sebagai penyedia barang.Kata Kunci: Dropshipper, Hukum Islam, Jual Beli, KUHPerdata.
Penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020) Muhammad Asri; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16123

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni Kepala Cabang dan Staf di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan Riset Kepustakaan yakni dengan cara membaca berbagai literatur dan hasil penelitian yang mempunyai referensi dengan masalah yang akan dibahas, dan Riset Lapangan yakni pengumpula data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian seperti: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua bentuk penyaluran yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu Bentuk Konsumtif dan Bentuk Produktif yang disalurkan melalaui beberapa program seperti: Program Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah, dan Perogram Ekonomi. Dalam upaya menarik minat muzakki dalam ber-Zakat Infak dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri, pengurus melakukan berbagai strategi, terutama melengkapi instrument-instrument baik dalam hal Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS terutama dikota Makassar. Implikasi dari penelitian ini adalah berbagai bentuk dan program penyaluran ZIS tersebut perlu dikembangkan kearah yang lebih produktif dan moderen, serta perbaikan layanan di berbagai bidang kepada masyarakat sehingga meniciptakan trust atau keterbukaan informsi. Juga sebagai upaya penigkatan efesiensi dan efektivitas lembaga pengelola ZIS secara umum.Kata Kunci: Bentuk, Penyaluran, Infak, Sedekah, Zakat. Abstract The main problem of this research is What is the Form of Zakat Infaq Alms Distribution at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar? In qualitative research, the research approach used is normative. As for the data sources of this research, namely the Branch Heads and Staff at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Furthermore, the data method used is to conduct library research, namely by reading various literature and research results that refer to the problem to be discussed, and field research, namely collecting data which is carried out directly in the research location such as: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are two forms of distribution in LAZNAS Yatim Mandiri, namely Consumptive Forms and Productive Forms which are channeled through several programs such as: Education Programs, Health Programs, Humanitarian Programs, Da'wah Programs, and Economic Programs. In an effort to attract muzakki's interest in giving Zakat, Infaq and Alms at LAZNAS Yatim Mandiri, the management has carried out various strategies, especially equipped with good instruments in terms of collection, management and distribution of ZIS, especially in the city of Makassar. The implication of this research is that various forms and programs in the distribution of ZIS need to be developed in a more productive and modern direction, as well as improving services in various fields to the community (muzakki and donors) so as to create trust or information disclosure to the public. Also as an effort to improve, efficiency and supervision of ZIS management institutions in general. And there needs to be intense cooperation with the Government and similar institutions in the city of Makassar and even throughout Prov. South Sulawesi in an effort to increase and empower the existing potentia.Keywords: Form, Distribution, Donations, Alms, Zakat.
Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo) Ummul Khair Mukhlis; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16793

Abstract

Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu di antara keduanya.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tetap mengacu pada pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Serta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila terjadi cidera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan parate executie yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengekseskusi hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip ta‟awun.
PEMBERIAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019) Eka Ariyani; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.18961

Abstract

AbstrakPemberian nafkah mut’ah dan iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut. Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut’ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah Field Research Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang menjadi acuan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Majene adalah pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang atau barang tersebut ditentukan dengan didasarkan pada beberapa hal, yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi putusan, hakim memberi tahu suami agar membawa kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut’ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya.Kata Kunci: Nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan perceraianAbstractThe provision of stipulations for mut'ah and iddah is clearly stipulated in Islam and national law, however, the amount of cost or amount of provision of such income has not yet been regulated specifically. However, the court can determine the amount of provision for the mut'ah and iddah expenses for the former wife. Although ex-wives do not claim their mut'ah and iddah rights in the divorce proceedings, judges can also oblige the ex-husband to pay for these rights. The type of research that compilers use in this thesis is Qualitative Field Research. This research was conducted at the Majene Religious Court, Majene Regency, West Sulawesi. The result of this research can be concluded that the provision of iddah income and earning mut'ah which is the reference in the case decision at the Majene Religious Court is article 149 letters a and b of the Compilation of Islamic Law. However, this regulation does not include the amount of money that must be given to the wife, so the amount of money or goods is determined based on several things, namely the husband's ability, the wife's attitude and behavior during marriage, and the judge's conclusion based on his assessment in the flow of the trial. In practice, after reading the contents of the verdict, the judge tells the husband to carry his obligations in the form of iddah and mut'ah livelihoods at the time of reading the divorce vows which will be carried out at the next trial.Keywords: Nafkah iddah, nafkah mut'ah, and divorce
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar Nur Wahidah; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19164

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (studi kasus dilingkungan Tana-Tana kel.Canego Kec pol-sel Kab.Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Appakaramula? 2.) bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Appakaramula masyarakat dilingkungan Tana-Tana kel Canego Kec pol-sel Kab.Takalar? Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appakaramula pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya. Tradisi Appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan sebelum melaksanakan tradisi besar. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu yang memadai seperti ahli hukum dan ustadz-ustadz yang memahami tentang hukum adat dan ilmu fiqih hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi dalam islam. Kata kunci tradisi appakaramula, masyarakat tana-tana
Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar) Rahmawati Rahmawati; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19247

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningktanya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Faktor lain diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Permintaan, Dispensasi, Nikah, Pengadilan 
Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Andi Husnul Amalia; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19594

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana budaya praktik mappacci dalam perkawinan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait budaya mappacci di kalangan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo?Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pelaksanaannya tetap dipertahankan dan dipelihara karena tergolong sebagai adat (kebiasaan) yang dianggap baik pada rangkaian upacara perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan juga dalam setiap pelaksanannya tidak menentang Hukum Islam. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya masyarakat Bugis tidak terjerumus terhadap hal-hal yang akan merusak identitas bersama serta kerukunan yang sudah tertanam sejak dulu. 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, melestarikan serta memelihara adat istiadat tersebut. 3) Hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan adalah pakaian calon mempelai wanita untuk tetap menutup aurat, dan tidak tipis. Dengan tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam.Kata Kunci : Mappaci, hukum islam, kab wajo AbstractThe main problem of this research is the Review of Islamic Law on Mappacci Culture in the Community of Bola District, Wajo Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the culture of mappacci practice in marriage in Bola District, Wajo Regency? 2) What is the perspective of Islamic law related to the mappacci culture in Bola Subdistrict, Wajo Regency? The results of this study indicate that the implementation of the mappacci cultural tradition in Bola Subdistrict, Wajo Regency, is maintained and maintained because it is considered a good custom in a series of community wedding ceremonies in Bola Subdistrict, Wajo Regency and also in every implementation it does not oppose Islamic Law. Therefore, this culture is allowed and continues to be preserved and carried out as a regional culture in a series of community wedding ceremonies in Bola District, Wajo Regency. There are some differences in terms of the implementation procedure according to the social status of the community itself, both from the aristocratic class and the common people.The implications of this research are: 1) The Bugis community should not fall into things that will destroy the common identity and harmony that has been embedded for a long time. 2) The community should maintain, preserve and maintain these customs. 3) Things that need to be perfected in the marriage procession are the clothes of the prospective bride to keep their genitals closed, and not thin. By continuing to wear traditional clothes that are perfected, so that they are in line with Islamic law.Keywords: Mappaci, Islamic law, Wajo District.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm) Dewi Sri Andriani; Patimah Patimah; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22499

Abstract

Abstrak              Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.
Co-Authors Aby Abdillah Ibnu Yahya Ade Jumaiah Andi chandra Kurniawan Amrin Andi Husnul Amalia Anisah Anisah Arfan Halim Arni Widyastuti Azhar Umar Cucu Supriatin Dewi D. Korawati Dewi Sri Andriani Dodi Irwandi Dr. Latifah Dr. Latifah Dyah Sotyaningtyas Eka Ariyani Fatimah Zahrah Heni Pujiastuti Ibnu Izzah Joko Sulistiyo Kristina Dewi Yanti Lili Triskomawalat M. Saleh Ridwan Muh. Saleh Ridwan Muhammad Asri Muhammad Fajri Munawwir Nawir Musyfikah Ilyas Noerma Kurnia Fajarwati Nur Wahidah Nurmayasari Nurmayasari Rahma Amir Rahmatiah HL Rahmawati Rahmawati Samsiah Samsiah Siti Nurhawiyah Siti Rahayu Rahmawati Supardin Supardin Suriawati, Junie Susilawati Susilawati Ummul Khair Mukhlis Yayu Purnama Intan Yusriani Zsa Zsa Zulfadli Zulfadli Zulkifli Wahab