Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Innovative: Journal Of Social Science Research Mahadi : Indonesia Journal of Law VISA: Journal of Vision and Ideas
Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Hasibuan, Lidya Rahmadani
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.484 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i2.1138

Abstract

Diversi dan  Restorative Justice merupakan metode penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang bertujuan untuk kembali memulihkan tatanan kehidupan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan. UU No.11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan Restorative Justice pada penyelesaian kasus-kasus anak, agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung di proses secara hukum tetapi lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan hukum pidana sebagai upaya terakhir bagi anak. Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penegak hukum wajib melakukan Diversi dengan pendekatan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Rights of Restitution to Child Victims Under Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection Hasibuan, Lidya Rahmadani; Lubis, Syaravina
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 01 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v3i01.15455

Abstract

Restitution is the compensation paid by a perpetrator, as determined by a court with a final legal decision, to cover the material and/or immaterial losses suffered by the victim or their heirs. In cases involving child victims, restitution becomes obligatory for the perpetrator to compensate the victim for their losses. This demonstrates the perpetrator's responsibility for actions that have harmed the victim, their family, or heirs, in accordance with Article 71 D Paragraph (2) of Law Number 35 of 2014, which amends Law number 23 of 2002 concerning Child Protection. Restitution, as a form of compensation for victims of crimes, aligns with the Principle of Restoration to its Original Condition (restitutio in integrum), aiming to restore victims to their state before the crime, although complete restoration may not be possible. It emphasizes a holistic recovery approach, addressing various aspects resulting from the crime's consequences. Through restitution, victims can recover their freedom, legal rights, social status, family life, citizenship, residence, employment, and assets. The research will be conducted at the Belawan Police, Medan LPSK, and Bagan Deli Belawan Village.
Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan Br Barus, Mika Vinsensia; Hasibuan, Lidya Rahmadani; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18226

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam tindak kejahatan, meskipun secara statistik lebih rendah dibandingkan laki-laki, merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang sensitif gender dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Rutan Perempuan Kelas II A Medan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan rehabilitasi narapidana perempuan, menghadapi serangkaian tantangan unik dalam upaya memfasilitasi reintegrasi sosial para narapidana ke dalam masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami kompleksitas pembinaan kemandirian narapidana perempuan dan peran krusial yang dimainkan oleh petugas pemasyarakatan dalam proses transformatif ini. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam peran multifaset petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Dengan mengadopsi metode penelitian empiris yang dipadu dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan didasarkan pada landasan hukum yang komprehensif dan terkini, termasuk namun tidak terbatas pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Landasan hukum ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk implementasi program pembinaan yang holistik dan berorientasi pada pemulihan. Proses pembinaan yang dilaksanakan mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk memperkuat aspek moral, etika, dan spiritualitas narapidana, serta pembinaan kemandirian yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kewirausahaan. Metode yang diterapkan dalam proses pembinaan ini meliputi interaksi langsung antara petugas dan narapidana, pendekatan individual yang memperhatikan kebutuhan spesifik setiap narapidana, pendekatan kelompok yang memfasilitasi pembelajaran sosial dan dukungan sebaya, serta pelatihan keterampilan yang intensif dan berorientasi pasar. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan urgensi pembinaan kemandirian narapidana perempuan dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia. Temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik, sensitif gender, dan berorientasi pada pemulihan dalam pembinaan narapidana perempuan. Lebih lanjut, studi ini menekankan kebutuhan akan peningkatan dukungan sistemik, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun pengembangan kapasitas, untuk memaksimalkan efektivitas program pembinaan dan memfasilitasi reintegrasi yang sukses bagi narapidana perempuan ke dalam masyarakat.
Perlindungan Hukum bagi Korban Catcalling secara Komprehensif Azhar, Tengku Hanif; Hasibuan, Lidya Rahmadani; Nasutioni, Chairuni
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.7859

Abstract

Legal protection for victims of catcalling, which is a form of verbal sexual harassment. This study highlights the importance of legal recognition of victims' rights and the necessary remedial efforts to create a safe environment and respect the dignity of each individual. Catcalling is often considered a trivial act, but its impact on victims can be very detrimental. Comprehensive legal protection is needed to address this problem and provide a sense of security for the community, especially women. This study aims to analyze the existing legal framework and identify gaps that need to be fixed to provide better protection for victims of catcalling. In addition, this study also explores the remedial mechanisms that can be applied to support victims in the healing process. The methods used in this study include legal document analysis. This method involves reviewing various relevant legal documents, such as laws and regulations, policies, and other official documents. The aim is to identify the existing legal basis related to the protection of victims of catcalling. With this, this study is expected to provide a comprehensive understanding of the issue of catcalling and raise awareness of the need for effective legal protection for victims. Legal protection for victims of catcalling needs to be strengthened with clear recognition in the law and adequate remedial services. This step is expected to create a safer environment and respect individual rights.
Co-Authors Azhar, Tengku Hanif Br Barus, Mika Vinsensia Ismaidar I, Ismaidar Nasutioni, Chairuni Syaravina Lubis