Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah JURNAL PENELITIAN MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender MAVIB Journal : Jurnal Multimedia Audio Visual and Broadcasting Manabia: Journal of Constitutional Law el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Akhmad Jalaludin, Akhmad
STAIN Pekalongan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KADAR PENGGUNAAN NALAR DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM Jalaludin, Akhmad
Jurnal Penelitian Vol 11 No 2: November 2014
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.419 KB) | DOI: 10.28918/jupe.v11i2.420

Abstract

This study attempted to assess the level of the use of reason in the Islamic inheritance law. From this study, that use the ushul fiqh (Islamic legal theory) approach, it is known that inheritance law that often considered as qat'iy (definitive) and can not be changed, in fact, is filled with provisions was formulated by using reason (ijtihad). Even some of the ijtihad is touching the provisions set forth by the verses of the Koran that considered as qat 'iy, in order to give justice to the heirs. This fact suggests that the inheritance law is a sphere that is open to be reformulated and that the consideration of justice also been and can be used although it seem contrary to the provisions of textual considered as qat 'iy.
BUDAYA HUKUM BIAS GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK Jalaludin, Akhmad
MUWAZAH Vol 7 No 2: Desember 2015
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.35 KB)

Abstract

This study depart from the reality of the attitude religious court judges in handling divorce cases. The judges attitude of gender biased is represented in the language used in court, mediation, proving even the divorce judgment of divorce cases. Factors affecting the attitude among others: educational background, culture of patriarchy, the social and family environment and gender biased laws. The gender-biased of behavior, rather than a culture of law in the Religious Court Judge, that perpetuate gender inequality in the lawless, especially in the case of divorce divorce. Kajian ini beranjak dari realitas sikap gender hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai talak. Sikap bias gender tersebut terepresentasi dalam bahasa yang digunakan dalam persidangan, dalam mediasi, pembuktian bahkan dalam putusan perkara cerai talak. Faktor yang mempengaruhi sikap tersebut antara lain: latar belakang pendidikan, kultur patriarkhi, lingkungan sosial dan keluarga dan aturan hukum yang bias gender. Sikap bias gender hakim Pengadilan Agama tersebut, alih-alih menjadi budaya hukum di lingkungan Hakim Pengadilan Agama, sehingga melanggengkan ketidakadilan gender dalam berhukum, khususnya dalam perkara cerai talak.  
Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri Jalaludin, Akhmad; Sofiani, Triana
MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Vol 12 No 2 (2020)
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v12i2.3465

Abstract

This paper analyzes the practice of siri marriages and patterns of gender relations in the siri marriage family in Pekalongan City. The theoretical argument that has been developed by the local people of Pekalongan City is that siri marriage is the same as registered marriage. This qualitative research with a gender perspective uses data collection techniques, i.e: observations, interviews, and literary studies. The technique of checking the credibility of the data uses triangulation and analysis using an interactive model. The results showed that the practice of siri marriage in Pekalongan City used a model, ie: performing an akad as a legal marriage, the only difference being the absence of a Marriage Registration Officer; came to the Kiai's house together with the guardian and the witness, and 3) the akad was carried out in secret at the Kiai's house. The causes of siri marriage in Pekalongan City, namely: fear of sin, avoiding adultery, economic hardship, polygamy that is not allowed by wives, a pregnancy outside of marriage, there is no fee for legal marriage and understanding of the meaning of marriage. The practice of unregistered marriage has an impact on women and children. The pattern of gender relations in the siri marriage family in Pekalongan City is in the form of a pseudo-vertical-hierarchical relationship pattern, where the husband has a higher position than the husband's wife has the power to regulate and make decisions in the household (subordination), but the roles, functions, and responsibilities of the husband do not implement optimally, or there is a deviation of roles, functions and responsibilities. Therefore, it is necessary to build awareness for perpetrators of unregistered marriages to create a pattern of relationships that are fair and gender-equal.
Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi Nurohmah, Subekti; Jalaludin, Akhmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.838

Abstract

Bawaslu ialah badan yang mempunyai tugas pokok serta melaksanakan pengawasan melalui tehapan penyelanggaraan pemilu. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa kerja untuk anggota Badan pengawas pemilu yakni 5 (lima) tahun mulai dari pengucapan sumpah jabatan. Pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, begitu juga dengan pemilihan umum dan demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika ada pemilihan umum maka ada demokrasi. Sebagai negara demokrasi Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur setiap lima tahun sekali. Diprovinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Akan tetapi, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diwarnai dengan adanya money politic. Money politic merupakan salah satu pelanggaran didalam pelaksanaan pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas tugas Bawaslu didalam mencegah money politic pada pemilukada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kulaitatif, serta menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya Berdasarkan tolak ukur efektivitas Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di kabupaten pekalongan bisa dikatakan belum begitu efektif dikarenakan masih ada faktor penghambat yang sangat besar seperti rendahnya tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan politik masyarakat rendah dan budaya masyarakat kuno. Kata kunci : Tugas Bawaslu, efektivitas, money politic
Media Profil Sebagai Sarana Promosi Pada Pondok Pesantren Modern Terpadu Jabal Nur Cipondoh Supriati, Ruli; Solahudin, Pahmi; Jalaludin, Akhmad; Friandi, Sendy Zul
Jurnal MAVIB Vol 5 No 2 (2024): MAVIB Journal - Agustus 2024
Publisher : Universitas Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33050/mavib.v5i2.3051

Abstract

Institusi pendidikan saat ini secara aktif menggunakan berbagai media kreatif melalui strategi pemasaran, terutama memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan identitas dan keunggulan, dengan media profil sebagai elemen penting. Pondok Pesantren Modern Terpadu Jabal Nur di Tangerang, menyediakan jenjang pendidikan mulai dari TKQ hingga Ma’had ‘Aly, mengalami penurunan pendaftar calon santri dari 140 pada 2021 menjadi 110 pada 2022. Kendala lainnya adalah kurangnya variasi media promosi, terbatas pada media cetak dan platform online seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, yang hanya menampilkan dokumentasi foto dan acara pesantren. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi pemasaran yang lebih informatif, terkini, dan menarik. Metode penelitian mencakup pengumpulan data, analisa SWOT, dan merancang media menggunakan dengan perangkat lunak Adobe After Effect CC 2022, Adobe Premiere Pro CC 2022, dan Adobe Photoshop Pro CC 2022. Diharapkan, melalui profil ini, pondok pesantren dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan promosi, memperluas pengenalan di kalangan umum, dan meningkatkan minat serta jumlah pendaftar setiap tahunnya.
From Patrilineal to Bilateral: A New Balance of Islamic Inheritance Law in Indonesia’s Religious Court Jalaludin, Akhmad
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 14 No. 2 (2024): December
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2024.14.2.201-231

Abstract

This study investigates the transformation of the Islamic inheritance system within the framework of the Religious Courts in Indonesia. Employing a normative legal research methodology, the study adopts conceptual, philosophical, and prescriptive approaches to analyze key legal materials, including the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court jurisprudence, and other legal sources. The finding reveals that this transformation is driven by the necessity to align inheritance laws with Indonesia’s inclusive and egalitarian social and cultural values. The implementation of the KHI and the rulings of the Supreme Court represent a significant step toward adopting a bilateral inheritance system aimed at ensuring a more equitable distribution of inheritance rights, particularly for women. Judges’ reliance on the principle of maṣlaḥah (public interest) is crucial in facilitating this transformation. Despite these advancements, challenges persist, especially in increasing public awareness and acceptance of the reformed system. This progressive reform highlights Indonesia’s Religious Court efforts to make Islamic law more responsive to the principles of gender equality. The article offers valuable insights into the evolution of Islamic inheritance law in Indonesia, contributing to broader discussions on promoting gender justice within the framework of Islamic legal principles.
Special Position of ‘Aṣabah (Male Agnatic Relatives) in the Sunni Islamic Jurisprudence of Inheritance Jalaludin, Akhmad
Asy-Syari'ah Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v26i1.33792

Abstract

Abstract: This study aims to reveal the unique and privileged relationship of the position of male relatives who directly relate to the heirs or through a man without a woman ‘aṣabah or male agnatic relatives) in the Sunni Islamic jurisprudence. The Sunni Islamic jurisprudence provides a special and exclusive position to the ‘aṣabah. Whatever the extent of the kinship relationship of ‘aṣabah with the heirs, he will not be hindered except by the fellow ‘aṣabah. This study applies a socio-historical approach and uṣūl fiqh. In conclusion, the system of ‘aṣabah in the Sunni Islamic jurisprudence has resulted from an interpretation of the Qur’an and hadith, in which the weighty Arab patrilineal kinship system truly and significantly influences the interpretation.
Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas Hanggara, Dimas Tomy; Jalaludin, Akhmad; Ainul Yaqin
el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/elhisbahjournalofislamiceconomiclaw.v2i1.715

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of pawning gold, the implementation of the DSN MUI fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 regarding Rahn and the reasons why the DSN MUI fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 was not fully implemented. At PT. Pekalongan Sharia Pawn Services. This type of research is a field research (field-research) with the object of research is the implementation of the fatwa DSN MUI number 25/DSN-MUI/III/2002 in the gold pawn contract at PT. Sharia Pawn Services. Sources of data in the form of primary and secondary data, primary data obtained by observation and interview techniques while secondary data obtained by documentation that is utilizing sources of books, journal articles, websites or websites. And the data analysis used descriptive qualitative which was concluded by means of inductive thinking. The conclusion of this study is that the implementation of the DSN MUI fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 regarding rahn.at PT. The Sharia Pawn Service has been in accordance with its practice, although in the sales process it is not in accordance with the provisions of the MUI DSN fatwa, but the purpose of the sale of collateral goods that are not redeemed in accordance with the MUI DSN fatwa is to pay off debtors' debts and pay their ujrah.
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah (KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak) Nabila, Nurma; Jalaludin, Akhmad; Pratami, Bunga Desyana
el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/elhisbahjournalofislamiceconomiclaw.v2i2.823

Abstract

Non-performing financing is not expected by financial institutions that provide financing products because it can cause losses to financial institutions. The purpose of this study is to analyze the supporting and inhibiting factors in efforts to resolve problematic murabahah financing at KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Krapyak Branch in 2021 and analyze the suitability of efforts to resolve problematic murabahah financing at KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Krapyak Branch in 2021 with the DSN-MUI Fatwa and KHES. This type of research is sociological law with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show that the supporting factors in efforts to resolve problematic murabahah financing are supervision and communication with customers; customer awareness and good faith; cooperative customers to the agreement; as well as the existence of a team of lawyers who provide a deterrent effect. The inhibiting factor is the character of the customer; customer dishonesty; unstable economic condition; and customers are reluctant to sell collateral. There is a discrepancy with the provisions of the DSN-MUI fatwa and KHES, namely the point of debt relief at the guarantee execution stage, the point of converting a contract. KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Krapyak Branch does not apply sanctions to customers who delay payments, but charges compensation for transportation costs when billing the customer's home.
Special Position of Ashabah’s Heirs in the Sunni Islamic Jurisprudence of Inheritance: A Sociohistorical Approach Jalaludin, Akhmad; Yazid Ahmad, Md
Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v26i1.33792

Abstract

Abstract: This study discusses the relationship between the position of male relatives in relation to the heir, either directly or through a male lineage, and not through females (known as ‘aṣabah) in Sunni jurisprudence, within the context of the Arab anthropological background. Sunni jurisprudence assigns a special position to ‘aṣabah. Regardless of how distant the familial relationship of an ‘aṣabah is to the heir, they are not excluded except by another ‘aṣabah. This study employs a normative juridical approach with a sociohistorical and ushul fiqh perspective to explore the connection between the ‘aṣabah system in Islamic inheritance law and the sociohistorical backdrop of Arab society during the development of Islamic jurisprudence by Sunni scholars, especially focusing on the kinship system. The findings indicate that the ‘aṣabah system in the Sunni fiqh is an interpretation of the Qur'anic texts and Hadith, and that this interpretation is heavily influenced by the Arab kinship system, which is deeply rooted in a patrilineal local cultural context. The author argues that the association of the ‘aṣabah system with the local cultural practices of Arab society conflicts with several inheritance principles in the Qur'an, such as the principle that men and women with the same degree of kinship should have equal inheritance rights, the principle of bilateral inheritance, and the principle of prioritizing closer relatives.
Co-Authors Ainul Yaqin Friandi, Sendy Zul Hanggara, Dimas Tomy Nabila, Nurma Nurohmah, Subekti Pratami, Bunga Desyana Ruli Supriati, Ruli Solahudin, Pahmi Triana Sofiani Yazid Ahmad, Md