Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Politeia: Jurnal Ilmu Politik JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Journal of Governance Innovation Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Social and Policy Issues Publicio : Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial
Nurul Jannah Lailatul Fitria
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN DATA ADMINDUK MENGGUNAKAN SISTEM NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PENDUDUK Nurul Jannah Lailatul Fitria
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 4 No 1 (2022): PERSPEKTIF KELAS DAN RADIKALISME
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2022.v04.i01.p04

Abstract

Administrasi Kependudukan dilakukan oleh pemerintahan untuk melakukan penataan, penertiban dan merapikan data dan dokumen kependudukan. Saat ini fiterapkan data penduduk dengan basis single identity number (SIN). Penerapan SIN menggunakan prinsip "one data policy". Adanya kebijakan satu data kependudukan yang dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kepentingan negara seperti kegiatan birokrasi atau kepentingan pemerintahan, proses pembangunan negara dan kepentingan masyarakat. Data administrasi penduduk dapat dimanfaatkan dengan menerapkan Sistem Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sehingga diperlukan analisis pada proses pemanfaatan data administrasi penduduk. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif desktiptif. Metode analisis dengan literasi atau pengumpulan data kepustakaaan sebagai teknik pengumpulan data. Sehingga dapat diketahui database pada administrasi penduduk yang terdiri dari data diri, data kejadian kependudukan dan data biometrik. Data tersebut dapat diakses oleh lembaga atau instansi dan pihak swasta dengan Sistem Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil dan ada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Hak ases terbatas dengan teknik verifikasi untuk melimdungi kerahasiaan data penduduk.
Pelaksanaan Webinar Makin Cakap Digital sebagai Bentuk Pemberdayaan Pandu Digital Daring untuk Masyarakat Indonesia Andhi Nur Rahmadi; Nurul Jannah Lailatul Fitria
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 2 (2022): April-June
Publisher : Pencerah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat bagian dari upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Pemberdayaan masyarakat diagendakan dengan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan berkala secara dinamis. Bentuk kegiatan dalam pemberdayaan memanfaatkan unsur-unsur potensial yang ada secara sinergis. Tujuan utama dari pemberdayaan untuk meningkatkan kekuatan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dan mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Kominfo meluncurkan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan konsep webinar. Tema webinar ini adalah Literasi Digital Nasional "Makin Cakap Digital". Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di era digital. Riset dalam naskah ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kajian menerapkan sistem studi kasus dalam riset. Fokus dalam riset berorientasi pada power dan intervensi media baru dalam konsep pemberdayaan masyarakat secara daring dengan menggunakan platform webinar. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep media baru membahas materi 4 pilar terkait literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo. Program webinar ini dapat memaparkan value masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada paradigma baru pembangunan khususnya berkaitan dengan literasi digital. Konsep kegiatan webinar Literasi Digital Nasional "Makin Cakap Digital" oleh Kominfo merupakan strategi pemerintah mewujudkan 6 dimensi pemberdayaan dengan pemaparan 4 pilar literasi digital
SEMINAR DAN PELATIHAN PADA MAHASISWA TERKAIT IDENTIFIKASI ISU KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF Verto Septiandika; Imam Sucahyo; Andhi Nur Rahmadi; Nurul Jannah Lailatul Fitria
JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat Vol 5 No 1 (2022): JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31540/jpm.v5i1.1891

Abstract

Isu kebijakan publik dan permasalahan publik berkolerasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Pembuatan dan pembentukan kebijakan yang tidak melakukan riset kebijakan dan berbasiskan bukti dalam pembuatan kebijakan menyebabkan kebijakan tidak berkualitas dan berdampak pada masyarakat. Kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dalam identifikasi isu kebijakan dan menyusun ringkasan kebijakan. Khusus dalam ringkasan kebijakan atau disebut policy brief merupakan konsep dalam pembuatan dan pembentukan kebijakan alternatif yang memberikan pengaruh sebagai media komunikasi dalam penentuan keputusan. Sehingga diselenggarakan kegiatan pengabdian pada tanggal 1-2 November 2022. Lokasi kegiatan di salah satu ruang pertemuan Universitas Panca Marga. Berdasarkan korelasi antara masalah dan metode serta solusi pada problematika yang dihadapi mitra, secara substansi gambaran kegiatan yang telah diselenggarakan dalam pengabdian ini meliputi: Seminar dengan materi isu kebijakan publik dan masalah kebijakan serta Pemaparan desain policy brief dan pelatihan action plan penyusunan policy brief. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri para mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Panca Marga dalam penyusunan hasil riset dan kajian kebijakan publik dalam bentuk rekomendasi kebijakan publik di daerah relevan dengan kewenangan unit kerja.
SOSIALISASI LITERASI DIGITAL TERKAIT CYBER CRIME BAGI KARANG TARUNA GAGAK RIMANG DI DESA PABEAN Nurul Jannah Lailatul Fitria; Yustina Suhandini Tjahjaningsih; Harmoko Harmoko; Sabrina Maula Sabila; Galang Faqih Ichsan Fawaitd
Abdimas Galuh Vol 4, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v4i2.8485

Abstract

Keberadaan fenomena kejahatan siber dan keberadaan UU ITE diharapkan masyarakat lebih bijak bermedia sosial. Diperlukan penyebaran dan pendekatan konsep literasi digital pada masyararakat sebagai bentuk preventif atau pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan siber serta tidak menjadi pelaku kejahatan siber. Sehingga diperlukan bentuk pemberdayaan program kerja terkait sosialisasi literasi digital. Kelompok KKN UPM di Desa Pabean menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait Literasi Digital yang berisikan materi tentang berita hoax, kejahatan siber, dan UU ITE. Kegiatan dilaksanakan dalam Pelaksanaan pengabdian Kepada Mayarakat dibagi menjadi empat tahap. Mulai dari Pra-kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Pasca Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan. Pra-kegiatan dengan koordinasi bersama Kepala Desa dan Karang Taruna. Pelaksanaan kegiatan dengan pemaparan materi oleh dua pemateri dari Dosen Universitas Panca Marga serta dilanjutkan dengan tanya jawab bersama mitra. Pasca Kegiatan dengan pengadaan posko informasi terkait literasi digital dan pembagiaan e-book. Monitoring dan evaluasi dengan membagikan angket pada mitra sebagai penilaian dan evaluasi kegiatan sosialisasi Literasi Digital. Kegiatan ini melibatkan mitra Karang Taruna Desa Pabean yang bernama Gagak Rimang. Penyelenggaraan mendapat penilaian positif dan antusias mitra yang positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemuda Desa Pabean dan masyarakat Desa Pabean. Hasil program sosialisasi ini peserta mendapatkan wawasan pengetahuan tentang memberikan informasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime beserta UU ITE.
KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL MEMBERIKAN PENGARUH PADA PELAYANAN PANGGILAN 112 MELALUI KUALITAS KEBIJAKAN SEBAGAI MODERASI Siti Marwiyah; Ach. Noor Busthomi; Nurul Jannah Lailatul Fitria
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 5 No 1 (2023): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51747/publicio.v5i1.1175

Abstract

The government intervenes in a policy, especially in the public service sector. One of the government's interventions can be realized from the attitude of leadership in providing emergency services. Public services with emergency handling are needed by the community. For example, in Probolinggo City there is a call 112 Probolinggo City. In fact, this service is contained in the emergency call policy with NTPD 112 Probolinggo City. So the authors conducted in-depth research to find out and analyze the effect of transactional leadership on the quality of call 112 services in Probolinggo City and strengthened by the quality of emergency handling policies in Probolinggo City. This research applies quantitative research which is oriented towards theoretical variables by processing numbers followed by analysis. Collecting data with questionnaires, interviews, direct observation, and other documentation. The operational definition of variables in this research is the dependent variable, namely transactional leadership (X). The independent variable is service quality (Y). While the moderating variable is the quality of policy (Z). This research shows that transactional leadership has a direct, positive and significant influence on the quality of call 112 services in Probolinggo City. Coupled with the quality of the policy being able to moderate transactional leadership on the quality of call service 112 Probolinggo City. Kata kunci: policy; emergency; leadership; service; 112
EPIC Model Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Untuk Peningkatan Citra Pemerintah Kota Probolinggo Nurul Jannah Lailatul Fitria; Veronica Sri Astuti Nawangsih
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2315

Abstract

Peraturan Menteri PAN Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Media Sosial Bagi Instansi Pemerintah. Penerapan regulasi merupakan bentuk komitmen untuk membuka layanan informasi publik. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan citra pemerintah. Pemerintah Kota Probolinggo juga menerapkan informasi publik dengan memanfaatkan media sosial salah satunya menggunakan Instagram dengan nama akun @probolinggoimpressive. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan media sosial Instagram oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan Model EPIC. Populasi dan sampel penelitian adalah followers akun Instagram @probolinggoimpressive yang berjumlah 100 responden. Variabel pengukuran dengan empati, persuasi, dampak, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan Model EPIC tentang optimalisasi media sosial oleh Pemerintah mendapat bobot 4.291 yang artinya penggunaan media sosial Instagram oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan nama akun @probolinggoimpressive sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat adalah efektif. Divisi Humas selaku pengelola @probolinggoimpressive telah menjalankan tugas dengan baik yaitu membagikan informasi berupa foto, video, caption, dan live streaming. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan citra Pemerintah Kota Probolinggo dalam penerapan media sosial Instagram.
Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik Nurul Jannah Lailatul Fitria
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v15i1.8724

Abstract

Indonesia has been listed as a multifaceted Internet country. Even Indonesia ranks with a large number of Internet users in the world. People's use of the Internet and technology created communicators, such as infludilution and buzzer. The communicators represent digital marketing. The influence and the buzzer used social media to communicate information. Specifically, buzzer was not only the digital marketing of products and services but was transitively converted into political buzzers. It was based on this research to say the buzzer was the role of the casting of messages in a time of political democracy. Research USES descriptive qualitative methods by expounding a phenomenon in detail and the reality of a phenomenon with the results of data collection in the field. Collecting literature or literature data. To identify the buzzer, its message with the buzzer and buzzer in the maelstrom of political democracy. Some picture examples of amplifying the message by the buzzer led to negative democracy instead of positive democracy. There is amplification of messages that lead to false news, hate speech and black campaign. The conditions proved that the buzzer in the amplification of a democratic form of democracy went away mainly in the political sphere.
Co-Authors Ach. Noor Busthomi Andhi Nur Rahmadi Andhi Nur Rahmadi Galang Faqih Ichsan Fawaitd Harmoko Harmoko Imam Sucahyo Sabrina Maula Sabila Siti Marwiyah Veronica Sri Astuti Nawangsih Verto Septiandika Yustina Suhandini Tjahjaningsih