Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.352
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Language Circle : Journal of Language and Literature PROSIDING Gema Prosiding Seminar Nasional Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam DE'RECHTSSTAAT Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Unisia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Hukum Mimbar Justitia Shahih : journal of islamicate multidisciplinary Journal of Social Science and Education Research
A. Dardiri Hasyim
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Good Governance dan Piagam Madinah UNIBA Solo, A. Dardiri Hasyim
PROSIDING Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

Bertolak daripada prinsip-prinsip good governance akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan, untuk itu baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance menuju kepemerintahan yang baik. Dalam rangka pencapaian Good Governance tersebut diperlukan prinsip sebagai dasar pengelolaan. Prinsip tersebut digunakan mengingat konsep good government (GG) bersifat top-bottom maka lingkup (scope) pada dasarnya harus dimulai dan dimiliki oleh para pemimpin bangsa baik yang berada di pemerintahan (eksekutif), parlemen (legislatif) maupun kehakiman (yudikatif).Sementara itu berkaitan dengan Piagam Madinah, Muhammad saw membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama. Beliau memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penduduknya. Piagam Madinah walaupun bukan merupakan konsep sebuah Negara, namun dapat dikatakan sebagai cikal bakal konstitusi sebuah Negara dimana di dalamnya memuat berbagai prinsip Good governance. Hal ini menjadi penting mengingat penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara.Prinsip yang mendasari tata kelola yang benar, baik itu dalam pandangan Good governance maupun Piagam Madinah, dipersatukan oleh adanya persamaan sudut pandang yang menyertainya, yaitu: hak pendapat, kesadaran bermasyarakat, dan jaminan hidup. Prinsip Good governance yang dicanangkan setiap Negara sangat memungkinkan untuk mengambil Piagam Madinah sebagai referensi, sepertihalnya ilmuan Barat yang mengakui keberadaan dan luasnya ilmu dan pengetahuan yang bisa didapatkan darinya. Kata kunci: Good governance, Piagam Madinah, Nilai Demokrasi
GOOD GOVERNANCE DAN PIAGAM MADINAH Hasyim, A. Dardiri
Prosiding Seminar Nasional Vol 1, No 1 (2014): (Bidang Hukum dan Humaniora) Seminar Nasional Call For Papers UNIBA
Publisher : Prosiding Seminar Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

Piagam Madinah lahir berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan yang heterogen, sepertihalnya Indonesia dengan berbagai suku dan budaya. Heterogenitas ini meliputi pula kondisi keagamaan, politik, dan ekonomi. Semua kondisi tersebut rentan terhadap konflik. Untuk itulah piagam Madinah lahir dalam meredam konflik tersebut. Piagam Madinah telah memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat yang bernaung di bawahnya. Ini dikarenakan munculnya aturan baru tentang hidup bernegara dan berbangsa. Prinsip Good governance yang dicanangkan setiap Negara sangat memungkinkan untuk mengambil Piagam Madinah sebagai referensi, sepertihalnya ilmuan Barat yang mengakui keberadaan dan luasnya ilmu dan pengetahuan yang bisa didapatkan darinya.
IDENTIFICATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2008 AND DISCRIMINATION WOMEN ACCORDING TO LAW NO. 7 OF 1984 IN CIVIL CODE Hasyim, Dardiri
DERECHTSSTAAT Vol 4, No 1 (2018): JURNAL HUKUM "DERECHTSSTAAT"
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v4i1.1234

Abstract

This research attempts to find forms of discrimination in the Act No. 40 of 2008, Act No. 13 of 2003, as well as Act No. 7 of 1984, and compare with Civil Code. Research using the method of librarianship. The results showed there are 19 articles in the Civil Code which is discriminatory.  In the meantime there are 6 forms of discrimination in the Act No. 40 of 2008; and 17 form in Act No. 7 of 1984.
Discrimination Identification of Race, Ethnicity and Employment in the Law No. 40 of 2008, Law No. 13 of 2003 in the Civil Code Hasyim, H.A. Dardiri
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study sought to find forms of discrimination in the Law No. 40 of 2008 and Law No. 13 of 2003, and compares them with the Civil Code. This research is using library method. The results show that there are 24 chapters in the Civil Code which are discriminatory. Meanwhile, there are six forms of discrimination in the Law No. 40 of 2008; 17 forms on Law No. 7 of 1984, and 22 form the Law No. 13 of 2003. Discrimination in the Civil Code is contained in 13 forms and 20 articles, in line with 6 forms of international human rights formulations, 22 out of 27 forms of national human rights formulations. The Civil Code in the perspective of human rights can be seen that there are still articles that are discriminatory. This is not in accordance with democracy which contains the principle of non-discrimination.
Amdal dan Peran Perguruan Tinggi Hasyim, Dardiri
GEMA Vol 7, No 12 (1992): GEMA,THN. VII/12/JUNI 1992
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.971 KB)

Abstract

Amdal dan Peran Perguruan Tinggi
A RECONSTRUCTION OF THE CIVIL CODE ARTICLE BASED ON THE VALUE OF CONTRACTUAL JUSTICE Hasyim, Dardiri
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.999 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.428

Abstract

Justice contracts is essentially the fulfillment of rights and obligations in line with the principle of proportionality by observing the contract process from start to finish. The value of fairness in Contracting is: first, the principle of proportionality, where it governs the exchange of rights and obligations of the parties in accordance with proportion or part thereof; second, the principle of consensualism, in which it governs the agreement of both sides. The agreement is a conformity between the will and the statements made by the parties, so that legally an agreement can be held accountable; and third, the principle of freedom, in which it governs the freedom of a person in making a contract accompanied by good faith. Meanwhile, there are 9 (nine) chapters in the book III Civil Code of the partnership requiring the reconstruction of chapters.
HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN Mulyo, A. Mufrod Teguh; Hasyim, A. Dardiri; Darsinah, Darsinah
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 8, No 2 (2021): Vol. 8, No. 2, Oktober 2021
Publisher : Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wa.v8i2.9501

Abstract

Secara umum disebutkan dalam UU No 18 Tahun 2019 bahwa pengaturan pada Pesantren diarahkan pada beberapa aspek, yaitu: penyelenggaraan, proses pembelajaran, pengelolaan dana, kerjasama, dan partisipasi masyarakat serta Negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan UU 18 Tahun 2019 terhadap rumusan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) rumusan HAM sebagai perpaduan antara Konferensi Wina 1993 dengan UUD 1945 yang saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menjawab sejauhmana penerapan HAM dalam UU Pesantren. Sementara itu terdapat beberapa pasal yang dinilai sejalan dengan kelima indikator tersebut di atas.
HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN Mulyo, A. Mufrod Teguh; Hasyim, A. Dardiri; Darsinah, Darsinah
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 8, No 2 (2021): Vol. 8, No. 2, Oktober 2021
Publisher : Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wa.v8i2.9501

Abstract

Secara umum disebutkan dalam UU No 18 Tahun 2019 bahwa pengaturan pada Pesantren diarahkan pada beberapa aspek, yaitu: penyelenggaraan, proses pembelajaran, pengelolaan dana, kerjasama, dan partisipasi masyarakat serta Negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan UU 18 Tahun 2019 terhadap rumusan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) rumusan HAM sebagai perpaduan antara Konferensi Wina 1993 dengan UUD 1945 yang saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menjawab sejauhmana penerapan HAM dalam UU Pesantren. Sementara itu terdapat beberapa pasal yang dinilai sejalan dengan kelima indikator tersebut di atas.
Amdal dan Peran Perguruan Tinggi Hasyim, Dardiri
GEMA Vol 7 No 12 (1992): GEMA,THN. VII/12/JUNI 1992
Publisher : GEMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amdal dan Peran Perguruan Tinggi
Rekonstruksi Pasal KUHPerdata Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak H.A. Dardiri Hasyim
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i02.1933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan rekonstruksi pasal KUHPerdata yang selaras dengan nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif berdasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pada aplikasi atau pelaksanaan ditunjukkan dalam 5 (lima) indikator. Sementara itu terdapat 8 (delapan) pasal dalam KUHPerdata yang selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Apabila dijabarkan lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 4 (empat) pasal selaras dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Pasal 404, 1367, 1798, dan 1987), dan 4 (empat) pasal yang selaras dalam arti bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Pasal 302, 384, 1447, dan 1912). Rekonstruksi pasal KUHPerdata tersebut dilakukan berdasar nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Co-Authors Ahmad Muhtadi Amin Nurbaedi Basir, Abdul Darsinah Darsinah Fitrotun Rahmawati Heny Trikusuma Hidayati Khoiruddin Nasution Khoiruddin Nasution Maragustam Siregar, Maragustam Mufrod Teguh Mulyo Muhammad Munzaini Mulyoto Mulyoto Mulyoto Mulyoto Mulyoto mulyoto Mundhofir, Mundhofir NURBAEDI, AMIN Ririn Perdananingrum Rismiyati Nurindarwati Riyanto Riyanto Sugiyo Sugiyo Sugiyo Sugiyo, Sugiyo Supriyoko Supriyoko, Supriyoko Umi Rohmatun Wahid Arbani Wahid Arbani Wahyudi Wahyudi