Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM WAKAF MENURUT FATWA NO. 106/DSN-MUI/X/2016 Zulkifli Zulkifli; Sohrah Sohrah; Halimah B
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.19191

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan system wakaf polis menurut fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana penerapan system wakaf polis di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar terdapat beberapa unsur terkait idalamnya yaitu, kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Prudential Syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf dalam mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan form ikrar wakaf di Prudential Syariah batas maksimal yang sesuai ketentuan fatwa pada wakaf manfaat sebesar 45% dan wakaf manfaat sebesar 1/3 dari keseluruhan kekayaan atau tirkah serta kesesuaian prinsip syariah pada akad wakaf yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad tabarru dan menggunakan akag wakalah bil ujrah sebagian manfaatnya boleh di wakafkan. Dalam hal ini system wakaf polis sebagai salah satu produk dari unik link syariah di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam, Sistem Wakaf.  AbstractThe main problem in this research is reviewing how the review of Islamic law against the managementof the policy waqf system according to fatwaNo. 106 DSN-MUI/X/2016 in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. This type of research is field research usingqualitativemethods which are carried out with normative theological, sociological and phenomenological approaches with data sources from PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar,, then the method of data collection carried out is observation, interview, documentation and literature studies, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing The results of this study show that how the implementation of the policy waqf system in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar there are several elements related to its idalam, namely, the suitability of fatwa rules against the implementation of Sharia Prudential companies that cooperate with waqf institutions in managing funds that are pledged. Conformity of waqf pledge form statement in Prudential Syariah maximum limit in accordance with the provisions of the fatwa on the waqf benefit of 45% and the waqf benefit of 1/3 of the overall wealth or tirkah and the suitability of sharia principles in the waqf contract used in the policy contract using tabarru agreement and using akag wakalah bil ujrah some of the benefits can be wakafkan. In this case the system wakaf polis as one of the products of unique sharia links in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar has been in accordance with Islamic law reviewed from fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 on the endowment of insurance benefits and investment benefits.''Keywords: Fatwa, Islamic Law, Waqf System.
Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik Andi Ilham Dacing; Halimah B; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44114

Abstract

ABSTRAK Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (field research). Pendekatan penelitiannya yaitu syar’i, yuridis, dan normatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat form penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa screenshot link dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syari’iyyah, terkait Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur’an dan Hadits. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pencatutan Sepihak; Partai Politik
Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Ainun Jaria; Halimah B; Anis, Muhammad
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 5 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v5i2.47352

Abstract

ABSTRACT The main problem of this research is how the community responds to changes in the direction of the Qibla mosque in Kec Kajang Kab Bulukumba, the subject matter is described in the following sub-problems: 1). What method is used in changing the direction of the Qibla mosque in Kec. Kajang? 2). How did the people of Kec. Kajang respond to the change in the direction of the mosque's qibla? 3). How is the impact of changing the direction of the Qibla mosque on community worship activities in Kajang District? This type of research includes qualitative field research (Field Research). The approach used is the Shari'i approach and the astronomical approach. The primary data source of this study is taken from interviews, secondary data in the form of books and journals related to the Qibla direction. Data collection methods are observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques are data reduction, data display (data presentation), and verification (conclusion). Data validity testing is data triangulation, observer triangulation, theory triangulation and method triangulation. The results of this study show that 1). The method used in the process of changing the direction of Qibla is by using the method of Compass, Rashdul Qibla and Theodolite. 2). The response of the Kajang community to the change in the direction of Qibla in 3 mosques The response of the Kajang community to the change in the direction of Qibla in 3 mosques is as follows: generally agree that there will be a change in Qibla direction. As for those who reject the change in the direction of Qibla on the grounds that the previous direction of Qibla is correct according to their beliefs. 3). The negative impact of changing the direction of Qibla on community activities or activities is that people feel insecure about these changes, while the positive impact is that the community prefers to pray at home rather than in mosques, people become more diligent in going to mosques. The implications of this study are 1). Facing the Qibla direction is a legal requirement for prayer. So it should be sought so that we are really sure that we have led to the Kaaba by utilizing existing science and technology. 2). The local government through the Ministry of Religious Affairs should be more sensitive in responding to mosques whose Qibla direction is not appropriate or deviated and should also conduct socialization regarding the calibration of the Qibla direction of mosques that are not appropriate or inappropriate. 3). With this research, researchers hope that people can trust more about the existing scientific truth. Keywords: Response, Community, Qibla Direction