Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL OF EDUCATION (RDJE) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets (JARUDA) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Muhammad Fajar Hidayat
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Muhammad Fajar Hidayat; Ririen Ambarsari
Nurani Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i2.8573

Abstract

Dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017 terhadap perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diatur dalam KUHP dengan Pemohon yakni Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.S. dan kawan-kawan. Pada prinsipnya, para Pemohon memohon agar MK menghilangkan sejumlah ayat, kata dan/atau frasa dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Walaupun ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, tetap saja 5 (lima) orang Hakim Konstitusi lainnya yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra berpendapat bahwa MK hanya memiliki kewenangan sebagai negative legislator. Artinya, MK hanya dapat membatalkan UU dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat UU atau peraturan sebagai positive legislator. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan MK tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau tidak apabila dianalisis dalam perspektif hermeneutika hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut, belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat apabila dianalisis dalam perspektif hermeneutika hukum. Putusan MK tersebut lebih mengedepankan aspek kepastian hukum semata dengan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Kebutuhan positive legislator bukan kebutuhan yang parsial tapi komprehensif. Positive legislator lebih melihat bahwa hakim harus memiliki gagasan keadilan substantif yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat, tidak semata-mata keadilan prosedural. Positive legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (strafbaar feit) dapat dilakukan, manakala norma undang-undang secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat 'terberi' (given) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia.In its verdict read out on December 14, 2017 against case Number 46 / PUU-XIV / 2016, the Constitutional Court ruled in rejecting the lawsuit for adultery and same-sex, or lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) matters that are regulated in the Criminal Code with the Petitioner namely Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.S. and friends. In principle, the Petitioners request that the Constitutional Court omit a number of verses, words and / or phrases in Article 284 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), Article 285 and Article 292 Criminal Code. Although there are dissenting opinions from 4 (four) Constitutional Justices namely Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, and Aswanto, still 5 (five) other Constitutional Justices namely Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, and Saldi Isra argued that the MK only had the authority as a negative legislator. That is, the Constitutional Court can only cancel the Act and cannot take the authority of Parliament in making laws or regulations as positive legislators. The purpose of this study is to find out and analyze whether the Constitutional Court Decision reflects the sense of justice that lives in the community or not when analyzed in the perspective of legal hermeneutics. The research method used is legal research. The results showed that the Constitutional Court's Decision, did not reflect a sense of justice that lives in the community when analyzed in the perspective of legal hermeneutics. The Constitutional Court's decision emphasizes the aspect of legal certainty at the expense of justice and expediency. The needs of positive legislators are not partial but comprehensive needs. Positive legislators see that judges must have an idea of substantive justice that changes with the development of society, not merely procedural justice. Positive legislators by expanding the scope of a criminal act (strafbaar feit) can be done, when the norms of the law actually reduce and even conflict with religious values and the divine light which is basically 'given' for the order and welfare of human life.
Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia Muhammad Fajar Hidayat
Jurnal Selat Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.953 KB)

Abstract

The geographical condition of Indonesia as a country of two thirds is the area of marine waters which consists of coastal seas, loose seas, bays and straits which has 95.181 km long beach, with 5.8 million km / square of water. The sea waters are large and rich in various types of marine potential of approximately 4 billion USD / year. But unfortunately, who enjoy all the wealth of the sea is not only the people of Indonesia but foreign nationals as well. Starting from the Exclusive Economic Zone (ZEE) to the territorial sea is an area that is often the case of illegal fishing by foreign country, recorded 242 foreign ships caught in the territory of Indonesia which caused losses of up to 160 billion rupiah. The problem in this research is how is the Legal Politics of Fishery Court in Indonesia and whether Fishery Court has been quite effective in examining, hearing, and deciding criminal acts in the field of fisheries. The author uses normative legal research methods in this research. The results of research that the authors get is the legal politics of the Fishery Court in Indonesia can be seen from the birth of Law Number 45 Year 2009, Presidential Decree Number 15 Year 2010 and Presidential Decree Number 6 Year 2014. Fishery Court in Indonesia has not been effective enough in checking, Prosecute, and cutting of criminals offenses in the field of fisheries due to frequent overlapping or authority disputes with agencies or other agencies. Therefore, the Fishery Court needs to synergize with the Water Police, Navy, Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), and the society so that law enforcement efforts against theft of fish can be more effective. Keywords: Political Law, Fishery Court, Fishery Crime Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Namun sayangnya, yang menikmati semua kekayaan laut itu bukan hanya rakyat Indonesia tapi warga negara asing juga. Mulai dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Pengadilan Perikanan yang ada di Indonesia belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dikarenakan sering terjadinya tumpang tindih atau sengketa kewenangan dengan lembaga atau instansi lainnya. Oleh sebab itu, Pengadilan Perikanan perlu melakukan sinergi dengan Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan masyarakat sehingga upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan bisa lebih efektif. Kata Kunci: Politik Hukum, Pengadilan Perikanan, Tindak Pidana Perikanan
IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA PEMBELAJARAN ISMUBA DI SMP MUHAMMADIYAH 06 DAU MALANG Muhammad Fajar Hidayat; Tobroni Tobroni; Achmad Tito Rusady
Research and Development Journal of Education Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/rdje.v9i1.16047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip Total Quality Management pada pembelajaran Al Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai jenis penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model yang diajukan oleh Miles and Huberman yaitu  mereduksi data, menyajikan data, dan memberikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Lokasi penelitian di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TQM pada pembelajaran ISMUBA berjalan dengan baik. Sekolah menerapkan prinsip-prinsip TQM diantaranya; perbaikan terus menerus, perubahan kultur, kepuasan pelanggan, kolega sebagai pelanggan, organisasi terbalik, pemasaran internal, profesionalisme dan mutu pembelajaran. Dampak TQM diantaranya; 1) Peningkatan mutu pembelajaran ISMUBA, 2) Terciptanya kesempatan belajar bagi siswa yang kurang mampu, 3) Pembentukan karakter melalui keteladanan, 4) Strategi belajar yang bervariasi. Penerapan TQM dalam bidang pendidikan butuh usaha dan waktu yang tidak sebentar. Dalam penerapannya terdapat kendala dari berbagai factor seperti; 1) Kualitas input yang beragam, 2) Kurangnya pemahaman orang tua tentang ciri khas sekolah Muhammadiyah dalam pelajaran ISMUBA dan, 3) Kurangnya penerapan di kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Beberapa solusi yang diberikan oleh sekolah diantaranya; 1) Pemisahan kelas sesuai kemampuan peserta didik, 2) Pengadaan musyawarah dengan wali murid yang lebih intensif, dan 3) Kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendidik peserta didik
Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Permohonan Ganti Kelamin Di Pengadilan Negeri Batam Shara Anjani; Sumiati Sumiati; Muhammad Fajar Hidayat
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3698

Abstract

This article explores the judicial considerations and decisionmaking process regarding a petition for gender reassignment at the Batam District Court, exemplified by Case Number 176/Pdt. P/2024/PN Btm. The analysis encompasses legal aspects, presented evidence, principles of justice, and the societal impacts of the court's decision. The study utilizes a descriptiveanalytical approach to examine the legal framework, notably the Law No. 24 of 2013 on Population Administration, and evaluates medical and psychological evidence supporting the petitioner's gender identity. Additionally, comparative analysis of previous cases aids in understanding the application of Indonesian law concerning gender reassignment. The conclusion emphasizes the importance of a fair and legally sound decision that respects societal norms and ensures equitable outcomes for all stakeholders
Analisis Hukum Mengenai Turunnya Balik Nama Sertifikat Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan pada Badan Usaha Atau Perseroan Terbatas (PT) Anjelina Sitinjak; Novri Yanti Elisabeth Sirait; Muhammad Fajar Hidayat
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1373

Abstract

Land is something that is very meaningful for the lives of living creatures, especially humans, from the past until the future. Therefore, it is important to have clear legal rules to regulate it. In Article 16 paragraph (1) of the UUPA, there are several types of land rights, namely: Ownership Rights, Cultivation Rights, Building Use Rights, and Use Rights, Rental Rights, Land Clearance Rights, and Forest Product Harvesting Rights. Land rights are rights owned by every land owner provided they have a certificate as strong evidence. Property rights are the strongest and most fulfilled rights. Business entities in the form of limited liability companies are currently in great demand, but problems often occur regarding land use due to the reduction in the status of Land Ownership Rights to Building Use Rights experienced by limited liability companies. The transition process also often experiences obstacles. For this reason, this research uses normative juridical research methods which focus on studying the application of rules or norms in positive law with a statutory approach and legal norms relating to land rights by Limited Liability Companies.
Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri (BNNP) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kepulauan Riau Rizky Ramadhani; Muhammad Fajar Hidayat
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.495

Abstract

This legal study aims to describe and study the problem about the the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the abuse of narcotics for himself (users) in Indonesia. This research is a normative law descriptive qualitative approach. This research uses primary and secondary data. Data collection techniques used by way of literature study. Data analysis techniques used in the writing of this law is qualitative. These results indicate the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the crime of drug abuse in terms of Act No. 35 of 2009 on Narcotics.
Tinjauan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Nispa Octapiani; Meilisya Salsabila; Muhammad Fajar Hidayat
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.496

Abstract

Child sexual abuse is a very complex and sensitive issue in society. The rapid development of society and the increase in crime have an impact on interactions that often violate the law, creating a sense of security, peace and order in society. The crime of sexual abuse of minors is committed by adults and children themselves, and is an important problem to be discussed. The purpose of this study is 1. to find out the efforts made by law enforcers in overcoming sexual abuse of minors 2. to find out how the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse of minors. This research uses normative juridical methods, namely legal research conducted on legal norms contained in laws and regulations relating to the criminal offense of child abuse and the provisions of the law. The results of research and discussion show that law enforcement efforts in overcoming child abuse include several steps, namely: conducting investigations and investigations, prosecution of perpetrators, analyzing and considering in deciding cases, conducting supervision and monitoring to correctional institutions and focusing on victim protection with strict law enforcement. The application of criminal sanctions against perpetrators of child abuse through several stages, namely the process of investigation and investigation of investigation and prosecution.
Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor Anis Retno Triana; Annisa Amelia Putri; Kamala Mar’atussholikhah; Verga Syaharani Sukma; Firdaus Firdaus; Muhammad Fajar Hidayat
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.551

Abstract

Special Economic Zones (SEZs) in Indonesia serve as strategic instruments to attract domestic and foreign investments and accelerate economic growth in specific regions. Legal certainty within SEZs, encompassing regulatory stability, transparent licensing procedures, and effective legal protection, plays a crucial role in shaping investor perceptions and decisions. This research employs a normative juridical research method, focusing on the study of applicable legal norms or rules to analyze, interpret, and examine relevant legal principles. The findings indicate that investor perceptions of legal certainty are significantly influenced by regulatory complexity and consistency, transparent licensing procedures, and adequate legal protections. Investors tend to favor investment environments offering clear regulations, efficient licensing processes, and robust legal protections to mitigate investment risks. Based on these findings, it is recommended to enhance regulatory transparency and consistency, streamline licensing processes, strengthen legal protections, and improve investor education on SEZ regulations and legal protections. These steps are expected to enhance the attractiveness of SEZs as competitive and sustainable investment destinations, contributing significantly to regional economic growth.
Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Batam Athiifah Hanum; Atiikah Hanum; Muhammad Fajar Hidayat
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.400

Abstract

The process of returning a motorized vehicle as evidence in a criminal case at the Batam District Prosecutor's Office. This research aims to describe and analyze the process of returning motorized vehicles, starting from confiscation, storage, to returning them to their legal owners. The research method used is the normative legal method with secondary data, including primary legal materials (legislation), secondary legal materials (books and journals regarding the return of evidence), and tertiary legal materials (articles and internet news) and through interviews with officers. Batam District Prosecutor's Office. The research results show that the process for returning motorized vehicles at the Batam District Prosecutor's Office has been clearly regulated in statutory regulations and the Attorney General's Circular Letter. This process generally runs smoothly and orderly. However, in some cases, there are obstacles encountered in the process of returning motorized vehicles, such as a lack of complete vehicle documents, as well as a lack of complete data such as the vehicle owner's cellphone number which can no longer be contacted. The Batam District Prosecutor's Office has made efforts to overcome these obstacles.
Tinjauan Hukum Pidana terhadap Ekspor Pasir Ilegal Agnes Rosalia; Muhammad Fajar Hidayat
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i4.1564

Abstract

Management of Sedimentation Results in the Sea, Sedimentation Results in the Sea are sediment in the sea in the form of natural material formed by weathering and erosion processes, which are distributed by oceanographic dynamics and deposited which can be taken for use prevent disruption of ecosystems and shipping. The use of marine sedimentation in its regulation refers to the business licensing aspect issued by the Minister by establishing planning documents, regulated in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 33 of 2023 concerning Implementing Regulations of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Results in the Sea. In managing and protecting the sea, every activity at sea pays attention to the balance and preservation of the sea, if a violation occurs, it is subject to administrative and criminal sanctions. Criminal liability for illegal sand exports refers to Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, beside, several primary legal materials can be used for law enforcement against sand mining, namely, the Criminal Code (KUHP), Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the other national regulations that has same meaning of this crime.
Co-Authors Achmad Tito Rusady Agnes Rosalia Akmal Anis Retno Triana Anjelina Sitinjak Annisa Amelia Putri Athiifah Hanum Atiikah Hanum Firdaus Firdaus Frengki Putra Ramansyah Kamala Mar’atussholikhah Lia Nuraini Meilisya salsabila Melpa Citra Bestari Sinaga Mila Sari Navyra Berlianny Nispa Octapiani Novri Yanti Elisabeth Sirait Putri Yanti Ririen Ambarsari Rizky Ramadhani Shara Anjani Sumiati Sumiati Sumiati Sumiati Tobroni Tobroni Verga Syaharani Sukma Vivin Mahenrato Yuli Andini Puspitasari