Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Journal of Governance VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Jurnal Komunikasi Profesional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) Action Research Literate (ARL) Scientia Regendi Jurnal SOSPOL Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Sahombu
Pandji Santosa
Universitas Langlangbuana
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
DISINTEGRASI, PEMERINTAHAN LOKAL DAN DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Pandji Santosa
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.15 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5437

Abstract

Peraturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini titik beratnya masih pada pembagian proporsi bukan pada pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumberdaya. Penekanan lebih besar pada bagi hasil sumberdaya alam (SDA) dinilai lebih menguntungkan daerah yang kaya dan tidak menguntungkan daerah bukan penghasil kekayaan alam. Sumber dana alokasi umum, meskipun didasarkan formula yang lebih objektif dan transparan, tetapi cenderung mengutamakan pemerataan dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Keberhasilan pemerintah untuk mengatasai masalah keuangan daerah sebenarnya merupakan langkah penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah, tetapi dampak yang ditimbulkannya akan berpotensi kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih tepat, tuntutan federalisasi, sampai ke ancaman disintegrasi ketika pemerintah pusat dinilai mempertahankan perimbangan keuangan pusatdaerah secara tidak adil karena tidak memperhitungkan kontribusi daerah kepada pendapatan pusat. Untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif di atas maka setiap desain perimbangan keuangan selain perlu dirancang lebih cermat dan memperhitungkan pemerataan daerah juga hendaknya kebijakan dana perimbangan pusat dengan daerah senantiasa bersendikan elemen potensi kapasitas penerimaan daerah, kontribusi daerah kepada pendapatan pusat, serta menjamin otonomi daerah dan akuntabilitas lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG DAERAH DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Faisal Akbar Sjafaat; Pandji Santosa
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.237 KB)

Abstract

Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung diantaranya adalah Penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan. Pengadaan barang/jasa bukan pengadaan yang mengada-ada tetapi harus direncanakan secara detail sejak awal perencanaan pengadaan.Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa data kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam berdasarkan pedoman wawancara dan studi dokumentasi berdasarkan pedoman wawancara dan pedoman studi dokumentasi yang telah dibuat.Hasil penelitian bahwa pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya meskipun belum mencapai hasil maksimal. Pembagian tugas organisasi pengadaan barang/jasa dilakukan oleh para pihak dalam pengadaan barang/jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ULP/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Kesimpulan yang diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan oleh karena masih ada temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bandung yaitu diantaranya secara umum mengenai permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu, tidak dianggarkan biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi pengadaan, masih ditemukan adanya indikasi mark-up dan masih adanya pengurangan kuantitas barang.
The Effect of Supervision on The Effectiveness of The Public Health Program In Cimaung Village Pandji Santosa
Journal of Governance Volume 7 Issue 3: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i3.16338

Abstract

This research is motivated by the ineffectiveness of the implementation of the Family Hope Program Case Study of Public Health in Cimaung Village, Cimaung District, Bandung Regency. Based on these problems, it can be formulated as follows "How Big is the Effect of Supervision on the Effectiveness of the Hope Family Program (Case Study of Community Health in Cimaung Village, Cimaung District, Bandung Regency)". Analysis of research problems using Supervision theory from William H. Newman in the form of dimensions of Preliminary Supervision (feedforward control), "concurrent control" (concurrent control), and Feedback Control (feedback control). As for effectiveness theory, the Gogginet all theory approach is used in Sumaryadi, namely Procedural, Objective/Results, Monitoring and evaluation. Based on these theories the researcher proposes the hypothesis "The magnitude of the Effect of Supervision on the Effectiveness of the Family Hope Program (Case Study of Public Health in Cimaung Village, Cimaung District, Bandung Regency) is determined by the dimensions of feedforward control, concurrent control, concurrent control, feedback control. The method used in this research is Explanatory Research method, while the source of data collection comes from primary data sources and secondary data sources, sample collection techniques for Social Service Officers, PKH Companion, and PKH Recipient researchers used simple random sampling. The data analysis technique used is Simple Linear Regression. Based on the results of data processing, the results of the study show that there is a positive and significant relationship between Supervision of the Effectiveness of the Harapan Families Program (Case Study of Community Health in Cimaung Village, Cimaung District, Bandung Regency). he hypothesis proposed in this study was empirically tested.
PENGARUH KOMPETENSI TPACK DOSEN DAN KELENGKAPAN FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI KEUNGGULAN BERSAING Novianty Elizabeth Ayuna; Pandji Santosa; Euis Eka Pramiarsih; Abdorrakhman Gintings
VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 13, No 2 (2022): NOPEMBER
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/ve.v13i2.1820

Abstract

ABSTRAKSeiring dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era digital, penguasaan dosen terhadap TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) dan ketersediaan fasilitas komputer sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja perguruan tinggi swasta yang dimediasi oleh variabel keunggulan bersaing. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Responden adalah 52 orang dosen dari 2 (dua) perguruan tinggi swasta yaitu 23 orang Universitas Jayabaya, Jakarta, dan 29 orang Universitas Langlangbuana, Bandung. Pertimbangan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19, pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara daring atau online. Hasil dianalisis menggunakan software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPACK dan Kelengkapan Fasilitas TI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perguruan tinggi. TPACK dan Kelengkapan Fasilitas TI berpengaruh positif signifikan terhadap competitive advantage dan competitive advantage berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. Penelitian ini memberikan kebaruan berupa strategi peningkatan nilai akreditasi kinerja perguruan tinggi, yang mulai tahun ini, pembelajaran berbasis IT ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja perguruan tinggi.Kata Kunci: TPACK, Kelengkapan Fasilitas Teknologi Informasi, Kinerja Perguruan Tinggi Swasta, Keunggulan Kompetitif. ABSTRACTAlong with the times that have entered the digital era, the mastery of lecturers in TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) and the availability of computer facilities are very much needed in the implementation of education in higher education. This study aims to determine the effect of these two variables on the performance of private universities mediated by the competitive advantage variable. The research method used is quantitative analysis. The respondents were 52 lecturers from 2 (two) private universities, namely 23 resspondents from Jayabaya University, Jakarta and 29 respondents from Langlangbuana University, Bandung. Due to health protocol considerations for dealing with the Covid-19 pandemic, data was collected by distributing online questionnaires. The results were analyzed using the Smart PLS 3.0 software. The results showed that TPACK and the completeness or availability of IT facilities had a significant positive effect on higher education performance. TPACK and the Completeness of IT Facilities have a significant positive effect on competitive advantage, and competitive advantage has a significant positive effect on Higher Education Performance. This research provides a novelty in the form of a strategy to increase the value of higher education performance accreditation, which starting this year, IT-based learning is set as one of the performance assessment indicators of higher education.Keywords: TPACK, Completeness of Information Technology Facilities, Performance of private universities, Competitive advantage
The Effectiveness of Organizational Communication in Improving the Performance of Public and Private School Committees Novianty Elizabeth; Poppy Dewi Puspitawaty; Pandji Santosa; Abdorrakhman Gintings
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6064

Abstract

This research is about the existence of school committees which are one of the strengths and driving factors for improving the quality of basic education. Because of the importance of the School Committee's role, the organization's administrators must be able to realize effective organizational communication.  The purpose of this study is (1) to find out how much characteristics, understanding, and support for the School Committee management on the effectiveness of communication and (2) to assess whether there is a difference between the performance of the State School Committee and the performance of the Private School Committee in South Tangerang City.  This research is located in South Tangerang City. This research uses a survey method with a quantitative approach.  The data was obtained through a questionnaire distributed to 425 respondents from 148 Private and Public Elementary Schools and Junior High Schools in South Tangerang City. Data collection uses survey methods with a quantitative approach. The results showed that (1) The communication effectiveness of the School Committee management was considered quite good. The implementation of communication, the preparation of school committee programs and clarity of goals to be achieved are considered quite effective and efficient, while the availability of infrastructure and supervision systems is still considered low. (2)  There is a noticeable difference between the performance of School Committee administrators in public schools and the performance of School Committee administrators in private schools where in general the performance of private committee administrators is considered
Negosiasi dan kerja tripartit dalam penanganan krisis komunikasi perusahaan: tinjauan pada kinerja csr Rihfenti Ernayani; Rustandi Rustandi; Pandji Santosa; Thomas Bustomi; Tati Sarihati
Jurnal Komunikasi Profesional Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.286 KB)

Abstract

An unexpected event that has the potential to cause turmoil and changes in an environment is referred to as a crisis. The emergence of a crisis in the organization can damage the image and reputation of the company. If a crisis arises in a company and is publicized, it can lead to a bad perception of the company, organization or individual. So that it is necessary to have a public relations role to formulate communication program planning procedures in solving crises. However, if a settlement between the worker and the company cannot be resolved, then a mediator is needed or called the Tripartite model. The purpose of this study was to determine the tripartite model in handling corporate communication crises in terms of the performance of Corporate Social Responsibility. The method used in this research is phenomenology, where the informant in this study is the company's public relations officer. The conclusion of this study shows that the involvement of third parties (tripartite model) is not carried out by companies that have done to the environment and the community through introduction to the environment so that they can determine the Corporate Social Responsibility program appropriately and handle crisis communication well.
The Application Of E-Government To Public Policy H.R. Iip Hidajat; Yeti Rohayati; Pandji Santosa
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development and utilization of telematics in the regions is still far from ideal conditions to support e-government policies. This is indicated by the developing conditions that: (1) in general, the people and bureaucracy in the regions still do not understand the importance of e-government programs as a support in improving and facilitating public services. (2) In general, the public, including offices, agencies, agencies and other institutions in the region, have not been able to operate computers as computers function as information technology. (3) Computer equipment is still considered expensive and is not yet needed as a means of information and communication. Bureaucrats and local governments do not have a mature level of readiness to accept e-government policy programs, both in the form of formal legality readiness in the form of legal instruments, human resource readiness, budget readiness, infrastructure readiness and organizational culture readiness. In the model of e-government policy in the regions, the formulation of the model must be built based on the clarity of the vision and mission of the local government to build e-government based on public interests, social conditions and community characteristics. In addition, in formulating models for e- government policies in the regions, it is also necessary to consider economic rationality and bureaucratic rationality
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KAMPUNG ADAT CIKONDANG KABUPATEN BANDUNG Komara, M Indra; Santosa, Pandji
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this study is that the Implementation Of Cultural Advancement Object Maintenance Policy In Cikondang Traditional Village Bandung District, has not been optimized. The theoretical approach used in this research is Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Agustino (2016: 133-136) which consists of six dimensions, namely: policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/tendencies (dispositions), interorganizational communication and coordination implementing activities, as well as the economic, social and political environment. Based on this theoretical approach, the researcher formulates a proposition: Implementation Of Cultural Advancement Object Maintenance Policy In Cikondang Traditional Village Bandung District will run optimally if it implements the dimensions of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / tendencies (dispositions), inter-organizational communication and coordination implementing activities, as well as the economic, social and political environment. The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach, while data is obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the Cultural Advancement Object Maintenance Policy in Cikondang Traditional Village in its implementation had obstacles. Efforts are made to overcome obstacles in the implementation of the Cultural Advancement Object Maintenance Policy in Cikondang Traditional Village by verifying the Cikondang Traditional Village area as one of the cultural heritage sites in Bandung District.
PENGENDALIAN PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PAMEKARAN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG Lubis, Bella Meutia; Santosa, Pandji
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 2 (2023): Vol. 28 No. 2, Desember 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is driven by a multitude of issues, including the unregulated disposal of wastewater directly into rivers, the absence of clear demarcation between black water and grey water, and the limited awareness within the community regarding the significance of clean and healthy living practices. The theoretical framework employed in this study adheres to the principles of control, as outlined by Mockler in Handoko (2013). These principles encompass the establishment of standards, the measurement of performance, and the implementation of corrective measures. The research methodology utilized is a descriptive research approach with a qualitative orientation. Data for the study were meticulously sourced from a variety of channels, encompassing comprehensive literature reviews, extensive field observations, in-depth interviews, and scrupulous document analysis pertaining to environmental sanitation programs. The research findings unequivocally demonstrate that in the endeavor to exert control over the Community-Based Environmental Sanitation Program in Pamekaran Village, the establishment of standards was pivotal. These standards encompassed the identification of underlying issues, the strategic development of solutions, and the deliberate process of community socialization. Furthermore, in the meticulous assessment of performance achievements, the effectiveness of the program was meticulously scrutinized, areas requiring substantial enhancements were diligently identified, and a cascade of deliberate corrective measures was set in motion. This included the construction of communal Wastewater Treatment Plants (WWTP) and the judicious provision of septic tanks to residents, manifesting as tangible and pragmatic solutions aimed at effecting meaningful improvements.
Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung) Diantika, Fajar; Santosa, Pandji; Indah, Diani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.15947

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Jawa Barat dengan lokus Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat khususnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung belum berjalan optimal, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kaitan kebijakan tersebut, kurangnya partisipasi masyarakat, dan masih rendahnya kualitas Sumber daya manusia di desa. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal seperti pendekatan dengan masyarakat melalui pembangunan partisipatif dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dari kebijakan sehingga percepatan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dalam rangka mencapai desa maju dan mandiri.
Co-Authors Abdorrakhman Gintings Bustomi, Thomas Diantika, Fajar Euis Eka Pramiarsih Faisal Akbar Sjafaat Gintings, Abdorrakhman H.R. Iip Hidajat Indah Puspitasari Indah, Diani Komara, M Indra Lubis, Bella Meutia Merdi Hajiji, Merdi Novianty Elizabeth Novianty Elizabeth Ayuna Poppy Dewi Puspitawaty Rihfenti Ernayani Rohayati, Yeti Rustandi Rustandi Tati Sarihati Wiwin Winangsih