Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Basicedu Petitum Journal Peqguruang: Conference Series Pancasila and Law Review Jurnal Konstitusi Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Basicedu Jurnal Pengabdian UMKM
Ahmad Saleh
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Saleh, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar, kedua, DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal. Kata kunci : insiatif, pembentukan perda dan kebutuhan masyarakat.
KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DI PEKON WAY EMPULAU ULU KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT msk, indah maulidiyah; yusdiyanto, yusdiyanto; saleh, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to ascertain the position of Customary Institution in forming the Village Regulation, and also its role in the Way Empulau Ulu, Subdistrict - Balik Bukit, West Lampung. This research uses the method of normative-empirical; by doing library research, field research, and interviews. Results of the discussion showed that the Customary Institution of Way Empulau Ulu has the same position with the Institution of Rural Association. Although the Customary Institution has a position that is outside of organizational structure within the Village government, but the role of Customary Institution in forming the Village Regulation is just the structural and position of Customary Institution functionally is still less than optimal in the communication and interaction between the village government and the villagers. Keywords: Position of Customary Institution, Participation of Customary Institution
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MINUMAN DAN MAKANAN Asriani, K; Muin, Irwan; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.253 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.636

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas hukum Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada produk minuman dan makanan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mecoba menganalisis bebrapa peraturan dan teori teori pandangan para tokoh terhadap efektiftas undang undang perlindungan konsumen. Adapun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan bahwa pada hak konsumen di dalam Undang Undang perlindunagn konsumen adalah efektif karena sesuai dengan konsep hak ?hak konsmen yang ada dalam beberpa literatur. Kedua bahwa pada suatu pelanggaran yang dilakukan dalam undang undang perlindunagn konsumen adalah dapat di konsumen dapat melakukan tunntutan dengan tiga pendekatan yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.  The purpose of this study is to examine the legal effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of beverage and food products in order to realize fair consumer protection in accordance with applicable regulations. The research method used is normative research by trying to analyze some rules and theories of the views of the figures on the effectiveness of consumer protection laws. The results of studies and research conducted that on consumer rights in the Consumer Protection Act are effective because they are in accordance with the concept of concession rights in several literatures. Secondly, in a violation committed in the consumer protection law it is possible for the consumer to conduct a claim with three approaches, namely civil law, criminal law, and administrative law.
SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP Saleh, Ahmad; Palanai, Ajar
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.125 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i2 Oktober.641

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa peraturan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif empiris dengan melihat beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pembagian harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan pendekatan musyawarah dengan menghadirkan para pihak terkait dan di mediasi oleh pemangku adat atau orang yang dituakan, akan tetapi jika memang pada musyawarah tidak juga menemukan sebuah solusi maka akan di bawah  kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama berdasarkan pilihan yang mengacu pada agama dan kepercayaan masing masing This study aims to find out some regulations relating to the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. This research method is a type of empirical normative research method by looking at several regulations that have to do with the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. The results of this study indicate that the Tolotang Gono Gini Indigenous property distribution system in Sidrap Regency is carried out using a deliberative approach by presenting relevant parties and mediated by customary or elder leaders, but if indeed the deliberation does not also find a solution then it will be under to a district court or religious court based on choices that refer to their respective religions and beliefs.
OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Arham, Suwandi; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.259 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. Menganalisa hubungan dan keterkaitan antara Omnibus Law dengan Hukum Positif. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan penulisan ini adalah pendekatan yang didasarkan Legitimasi Omnibus Law dan kedudukannya dalam Undang-Undang (Berdasarkan  Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penulis menggunakan Pendekatan Teori Hukum dalam Mengkaji Omnibus Law dan Penerapannya, Konsep Negara Indonesia dan Kesiapannya Terhadap Penerapan Omnibus Law . Metode penilitan yang digunakan adalah  tipe deskriptif komparatif dan content analysis, yang menggambarkan  serta menganalisa ruang lingkup teori hukum , Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang di peroleh dari literatur, buku, jurnal dan artikel, laporan resmi Media Nasional yang berkaitan dengan Omnibus Law. This study aims to understand the Omnibus Law system from the perspective of Indonesian Legal System. Analyzing the relationship and relationship between Omnibus Law and Positive Law. The main points in the discussion of this paper are the approach based on the Legitimacy of the Omnibus Law and its position in the Act (Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations). The author uses the Legal Theory Approach in Studying Omnibus Law and Its Application, the Concept of the Indonesian State and Its Readiness for the Application of Omnibus Law. The research method used is a comparative descriptive type and content analysis, which illustrates and analyzes the scope of legal theory, the type of data used in this study are secondary data obtained from literature, books, journals and articles, the official National Media report relating to Omnibus Law.
Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi Efendi, Muhammad Alief Farezi; Muhtadi, Muhtadi; Saleh, Ahmad
Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 4 (2023)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2044

Abstract

The shift in the role of the Constitutional Court, which has tended tobecome a positive legislator in the last 11 years, began with the existenceof Constitutional Court Decision Number 48/PUU-IX/2011, which, in itsessence, eliminated the limitations on the role of constitutional judges inrendering decisions with a regulatory nature. Consequently, in the last11 years, out of 198 accepted decisions, 107 positive legislative decisionswere identified, and when presented, these positive legislative decisionsconstituted a majority of 54% of the total decisions. The practice ofpositive legislation itself appears to be ineffective, primarily due tothe fact that out of the total 107 decisions, only 26 decisions wereimplemented by the addressees of the decisions. Through normativejuridical research using a statute approach and conceptual approach,this study is focused on understanding why the practice of positivelegislation is not optimal. This is because there is no legal basis, it doesnot fall within the Constitutional Court’s domain to decide cases witha regulatory nature, and there is no obligation for the addressees ofthe decisions to implement positive legislative decisions.
Improving Science Learning Activities and Outcomes by Using Problem Based Learning Model at Elementary School Saleh, Ahmad; Ahda, Yuni; Fitria, Yanti
Jurnal Basicedu Vol. 4 No. 4 (2020)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/basicedu.v4i4.578

Abstract

Science learning requires direct experience in order to develop the ability to explore and understand the natural surroundings scientifically. So far in elementary school at Bukittinggi, the process of learning science only memorizes facts, principles or theories. In science learning, students are not involved in finding or applying their own ideas and they do not instill the values contained in the learning. The science learning process in classroom is not yet fully in accordance with the demands of the curriculum. The teacher provides more material in the textbook without relating it to students' daily problems that are in accordance with the material, thus causing less interesting in learning. The teacher also has not actively involved all students in learning and emphasizes learning only on students who are smarter. The purpose of this study was to increase the activity and learning outcomes of science learning by using a problem-based learning model in SDN 11 Aur Kuning Bukittinggi, West Sumatra. This classroom action research was conducted in 2 cycles with the research subjects of grade IV students with totalling 25 people. The research data were collected through observation and tests. The effectiveness of actions in each cycle from the results of observations and tests is described and then reflected to take corrective action in the next cycle. In science learning, students' learning activities were observed, namely: visual activities, oral activities, writing activities, motoric activities and emotional activities. The research findings show that the problem-based learning model can increase student activity and learning outcomes.
PERAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA DALAM MENINGKATKAN BUDAYA KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Gay, Munawi; Saleh, Ahmad; Langi, Agustinus; Entang, Langi
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v6i1.3057

Abstract

Penelitian ini di laksanakan Di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Dalam Meningkatkan Budaya Kerja Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dalam hal meningkatkan budaya kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Metode penelitian ini adalalah penelitian  deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian menggunakan trialisasi sumber untuk mengecek keabsahan penelitian. Analisis ini menggunakan tiga komponen yang terdiri data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Dalam Meningkatkan Budaya Kerja Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian baik dari disiplin kerja, profesionalisme, inivatif, pelayanan, dan sinergitas suda sangat baik yang dimana para pegawai sangat disiplin dalam melakukan pekerjaan dan mereka juga sangat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PULLIWA KECAMATAN BULO KABUPATEN POLEWALI MANDAR saleh, ahmad; rahmad, basuki; hannan, mukhlis
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i1.2448

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk serta membangun dan mengelola potensi desa yang ada. Oleh karena itu, pemerintah desa menciptakan kegiatan komersial yang didasarkan pada pendapatan awal desa dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara pemberdayaan masyarakat Desa Priwa. Penelitian ini menggunakan teori Chambers tentang pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi yang menganut nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan baru “people-centric, participatory, empowerment, dan sustainable”. Metode investigasi yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif untuk menjelaskan realitas sekolah kecelakaan saat ini. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara berdasarkan survei, observasi dan dokumen terkait. Hasil survei ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan BUMDes kepada masyarakat desa berjalan dengan baik, diamati dan dicapai atas dasar pengelolaan potensi desa dan produksi tanah masyarakat oleh penduduk desa. Masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sistem pembayaran dan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di toko lain.
PERAN KEPEMIMPINAN ADAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI DESA SAMPALE KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR KABUPATEN MAMASA) Hannan, Sjuaib; Saleh, Ahmad; Reski, Reski
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v6i1.3040

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sampale Berbasis Kearifan Lokal. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 17 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengopservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang di gunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan uraian serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari informan yang ada.  Hasil analisis menunjukkan bahwa Konsep kepemimpinan adat di desa sampale masih sangat menjunjung tinggi kearaifan lokal dilihat dari penentuan kebijakan sering dilakukan dengan musayawarah bersama lembaga adat yang belaku. Adapun factor yang mempengaruhi yaitu seperti dimensi adaptasi eksternal yang mana pemimpin sudah mengupayakan kepentingan-kepentingan dari luar dan menyesuaikan dengan kepemimpinan yang berlaku di desa sampale. Adapun indikatornya yaitu  dimensi integrasi internal, dimensi asumsi-asumsi dasar. Adapun Pengaruh Kepemimpinan Adat Internal di bagi atas tiga yaitu Artefacts dimana kegiatan atau bentuk organisasi terlihat seperti struktur organisasi maupun proses, lingkungan fisik organisasi dan produkproduk yang dihasilkan, Lalu Espoused Values, tingkat kedua adalah nilai-nilai yang didukung, terdiri dari strategi, tujuan, dan filosofi organisasi. Tingkat ini mempunyai arti penting dalam kepemimpinan, nilai-nilai ini harus ditanamkan pada tiap-tiap anggota organisasi, dan Underlying Assumption, asumsi yang mendasari, yaitu suatu keyakinan yang dianggap sudah harus ada dalam diri tiap-tiap anggota mengenai organisasi yang meliputi aspek keyakinan, pemikiran dan keterikatan perasaan terhadap organisasi.
Co-Authors Abdul Khalik Akhmad Qashlim, Akhmad Alim, Andi Nur Ampi Munasia, Sitti Andry, Ikhsan Arham, Suwandi Asriani, K Awaluddin Awaluddin BASUKI RAHMAD Budiyono Budiyono Darul, Aco Dewi Nurhalimah, Dewi Efendi, Muhammad Alief Farezi Entang, Langi Febriani, Wilda Firmansyah, Ade Arif Fitrah, Nur Fitria, Yanti Gay, Munawi Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia Hannan, Mukhlis Hannan, Sjuaib Heni Pujiastuti indah maulidiyah msk, indah maulidiyah Iqram, Iqram IR, Rustan Jusrianto, Jusrianto Langi, Agustinus Malicia Evendia Mas'udi, Mas'udi Muhammad Massyat, Muhammad Muhtadi Muhtadi Muin, Irwan Osman Osman Palanai, Ajar RANI RANI, RANI Rein SK, Welli Reski, Reski Rustan IR, Rustan IR Sari, Cipta Riang Sulaiman Sulaiman Syaeba, Muhammad Yuni Ahda Yusdiyanto Yusdiyanto