Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENERAPAN DENDA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Moch. Endang Djunaeni; Muhammad Maulana Yusuf
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.429 KB) | DOI: 10.24235/amwal.v9i2.1921

Abstract

Abstrak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha   kecil   bawah,   antara   lain   mendorong   kegiatan   menabung   dalam   menunjang pembiayaan  kegiatan  ekonominya.  Kredit  dalam  pembiayaan  syariah  menjadi  salah  satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang  tidak  melunasi  kreditnya.  Hanya,  masih  menjadi  pertanyaan  di  kalangan  masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan- tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Secara metodologi,  penelitian  ini  menggunakan  prosedur penelitian  kualitatif  dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan  dalam  Al-Qur’an  denda dikenakan  kepada nasabah  yang mengalami  pembiayaan bermasalah, dalam  rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban  yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS. Kata kunci : Denda, Pembiayaan Bermasalah, Penyaluran Qardh Al-Hasan.   Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a hall independent business integrated content cored Bayt al- mal wa al-tamwil with activities to develop productive ventures and investment in improving the quality of the economic activities of small and medium entrepreneurs and small businessmen under, among others, to encourage the activities of saving In supporting the financing of its economic activities. Credit in shariah financing becomes one of the alternative communities to get a loan. Provision of credit services or fees became one of the flagship BMT to gain funds. Like conventional financial institutions, BMT also for borrowers who do not pay off credit. Only,is still a question among the public about the imposition of penalties or sanctions for customers who fail to pay, and also how the law imposing fines in this BMT.This study aims to provide a clear picture of the factors causing the financial, then to know the actions undertaken syariah financial institutions in the process of childbirth, and to know the target disbursement of funds resulting from fines.Methodologically, this study uses qualitative research procedures by utilizing the sociological approach of Islamic law. Data completion technique is done by observation, interview and documentation.The result of his research is to mengqiyaskan to the law that has been set in Al-Qur'an fines to customers who have problems, in order to provide a deterrent effect can be able to fulfill the obligations that have not been paid off. Steps to settle the BMT party within the time that can be done by: voice over the phone, mailing, direct. The disbursement of fines posted in qardh al - hasan  is  directly  suspended  as  for  orphans'  benefits,  old  folks  and  also  through  formalinstitutions such as BAZNAS and LAZNAS. Keywords: Fines, Troubled Financing, Qardh Al-Hasan Distribution.
PENERAPAN DENDA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Moch. Endang Djunaeni; Muhammad Maulana Yusuf
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/amwal.v9i2.1921

Abstract

Abstrak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha   kecil   bawah,   antara   lain   mendorong   kegiatan   menabung   dalam   menunjang pembiayaan  kegiatan  ekonominya.  Kredit  dalam  pembiayaan  syariah  menjadi  salah  satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang  tidak  melunasi  kreditnya.  Hanya,  masih  menjadi  pertanyaan  di  kalangan  masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan- tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Secara metodologi,  penelitian  ini  menggunakan  prosedur penelitian  kualitatif  dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan  dalam  Al-Qur’an  denda dikenakan  kepada nasabah  yang mengalami  pembiayaan bermasalah, dalam  rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban  yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS. Kata kunci : Denda, Pembiayaan Bermasalah, Penyaluran Qardh Al-Hasan.   Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a hall independent business integrated content cored Bayt al- mal wa al-tamwil with activities to develop productive ventures and investment in improving the quality of the economic activities of small and medium entrepreneurs and small businessmen under, among others, to encourage the activities of saving In supporting the financing of its economic activities. Credit in shariah financing becomes one of the alternative communities to get a loan. Provision of credit services or fees became one of the flagship BMT to gain funds. Like conventional financial institutions, BMT also for borrowers who do not pay off credit. Only,is still a question among the public about the imposition of penalties or sanctions for customers who fail to pay, and also how the law imposing fines in this BMT.This study aims to provide a clear picture of the factors causing the financial, then to know the actions undertaken syariah financial institutions in the process of childbirth, and to know the target disbursement of funds resulting from fines.Methodologically, this study uses qualitative research procedures by utilizing the sociological approach of Islamic law. Data completion technique is done by observation, interview and documentation.The result of his research is to mengqiyaskan to the law that has been set in Al-Qur'an fines to customers who have problems, in order to provide a deterrent effect can be able to fulfill the obligations that have not been paid off. Steps to settle the BMT party within the time that can be done by: voice over the phone, mailing, direct. The disbursement of fines posted in qardh al - hasan  is  directly  suspended  as  for  orphans'  benefits,  old  folks  and  also  through  formalinstitutions such as BAZNAS and LAZNAS. Keywords: Fines, Troubled Financing, Qardh Al-Hasan Distribution.
Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Berita Online “Makna Di Balik Keris Tidak Melulu Soal Hal Mistis” Kompas.com Muhammad Maulana Yusuf; Muhammad Farhan
Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Penelitian Mahasiswa
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.099 KB) | DOI: 10.58192/populer.v1i4.289

Abstract

Language has an important role in presenting sources of information and knowledge. One of the media used as a source of information is print media such as newspapers or newspapers. Newspapers are now not only in the form of print on paper, but many newspapers have created their own blogs or pages so that news can be read online. News has a characteristic, namely using straightforward language and writing systematics that are guided by the General Guidelines for Indonesian Spelling.
Kedudukan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik Yang Haknya Dilakukan Pembatalan Administratif Muhammad Maulana Yusuf; Erlina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2193

Abstract

Perkembangan hukum pertanahan Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan. Salah satu isu penting adalah lahirnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) atas tanah hak milik yang menimbulkan perbedaan tafsir antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan ketidakjelasan tentang saat lahirnya hak, tetapi juga membuka peluang bagi kewenangan pembatalan administratif oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta pemberian HGB atau HP setelah pembatalan hak oleh pejabat tata usaha negara dan implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal antara UUPA, KUHPerdata, dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian bagi pemegang hak