Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Smart Government Di Kabupaten Soppeng Irfan Irfan; Samsir Rahim; Nasrulhaq Nasrulhaq
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i3.1646

Implementation smart government is a smart step for the Soppeng Regency government to consistently improve services using technology. This study aims to find out the implementation of online services and open government in Soppeng Regency. The study design qualitative descriptive analysis method with interactive interviews, and literature studies. The results of the study show that the implementation of smart government uses internet technology for internal use and uses the internet to be accessed by the public. Each SKPD has a website and social media that regulates each SKPD, but it is not yet fully available to the Office of Communication and Information. Online service in the form of services through applications, and integrated numbers for emergencies. Open government through websites and social media. Implementation of smart goverment in the first year is the procurement of networks to BKD and ASN employee attendance and the establishment of Soppeng Command Center (SCC) and the target for this year will be carried out through the network of districts and public places in the subdistrict.Keyword: E-Government, Smart Government, Technology, Information, Soppeng ABSTRAKPelaksanaan smart government merupakan langkah smart pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan online service dan open government di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif dengan wawancara interaktif, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan smart government memanfaatkan teknologi ethernet untuk pemakaian internal dan menggunakan internet untuk diakses oleh masyarakat. Setiap SKPD memiliki website dan sosial media yang dikelola masing-masing SKPD, namun belum terintegrasi sepenuhnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Online service berupa pelayanan melalui aplikasi, dan nomor terpadu untuk kegawatdaruratan. Open government melalui website dan sosial media. Pelaksanaan smart government pada tahun pertama yaitu pengadaan jaringan ke BKD dan absensi pegawai ASN dan pendirian Soppeng Command Center (SCC) serta target untuk tahun kedua ini akan dilakukan perluasan jaringan kekantor kecamatan dan tempat umum yang ada di kecamatan.Kata kunci : E-Government, Smart Government, Teknologi, Informasi, Soppeng

KOORDINASI FASILITATOR MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN LUWU UTARA Abd Khair Ihsan; Abdul Mahsyar; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i1.865

This research aims to know how the coordination between the vilagge government and facilitators of community in Rural Infrastructure Development Program in Tarobok Village, Baebunta district of North Luwu. This research was categorized in descriptive qualitative. The data collection techniques were observation, interview, and documentation. The result of this research showed that the agreement and the unity in Tarobok Village Baebunta district were still to be done optimally yet, althouht the meeting provided to the public has been pretty good according to the local Village government. Therefore, it is necessary to improve the performance of the head of Village by making an affective working group. Keywords: coordination, government, public Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah desa dengan fasilitator masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesepakatan dan kesatuan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta saat ini belum terlaksan secara optimal, meskipun pertemuan yang di berikan kepada masyarakat sudah cukup baik menurut pemerintah desa setempat. Oleh karena itu kiranya perlu meningkat kinerja kepala desa dengam membentuk suatu kelompok kerja yang efektif. Kata kunci : koordinasi, pemerintah, masyarakat

Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Pt Pln (Persero) Wilayah Sulselbar Nurwahda Rahman; Samsir Rahim; Hafidz Elfiansyah
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i3.1648

The aims of this research were to find out to what extent the effectiveness of the supervision, the employees’ working effectiveness, and the influence of supervision on employees’ working effectiveness in the office of PT. PLN (Persero) for South-Southeast-West Sulawesi Regions at Secretariat Section for City of Makassar. The focus of the research used Sondang P. Siagian’s theory (namely, direct and indirect supervision) and Hasibuan’s theory (namely, working quantity, working quality, time management and the quality improvement of human resources). The type of this research was quantitative research. Techniques of data collection in this study were literature reviews and field study consisting of observation and questionnaire. The results indicated that the employees’ working effectiveness in the office of PT. PLN (Persero) for South-Southeast-West Sulawesi Regions at Secretariat Section for City of Makassar had not been effective yet. This happened because there were still many employees who were late to go to the office and not careful in carrying out their work. Based on the results of the determination test (R2), it can be concluded that the influence of the supervision on employees’ working effectiveness is 61.3%.Keywords: Influence, Supervision, Effectiveness Of Employee WorkABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan, seberapa efektif efektivitas kerja pegawai dan seberapa efektif pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai di kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Bagian Sekretariat Kota Makassar. Fokus penelitian menggunakan konsep atau teori oleh Sondang P. Siagian yaitu, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan teori Hasibuan yaitu, kuantitas kerja, kualitas kerja, pemanfaatan waktu, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian keperpustakaan dan studi ke lapangan yang terdiri dari observasi dan angket/kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kerja pegawai di kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sulselbar Bagian Sekretariat Kota Makassar belum efektif. Hal tersebut terjadi karena masih banyak pegawai yang terlambat ke kantor dan masih ada pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan hasil uji determinasi ( ) dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pengawasan terhadap variabel efektivitas kerja pegawai sebesar 61,3%.Kata Kunci: Pengaruh, Pengawasan, Efektivitas Kerja Pegawai

PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN EKA TIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA Al Ihsan Al Ihsan; Ruskin Azikin; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i2.690

The research aims to know the implementation of human relationship in public service at Eka Tiro Subdistric Office in Bontotiro District Bulukumba Regency. The method is a qualitative recearch by using 12 informants. The research result showed the implementation of human relationship in public service didn’t accomplish with maximun, it showed from communication side which too little doing by goverment at Eka Tiro Subdistric Office to the human being. The next showed from the participant aspect, the human being was not implicated in some programs. From the goverments direction, the goverments aparatus had differenciation in implementing public service.Keywords : human relationship, public serviceTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Human Relations Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan informan 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan human relations yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik belum terlaksana secara maksimal, dapat ditinjau dari segi komunikasi yang kurang dilakukan oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari aspek partisipasi yang tidak melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Aspek pengarahan pemerintah kelurahan masih membeda-bedakan dalam melayani masyarakat.Kata kunci : human relations, pelayanan publik

RESPONSIVITAS PELAYANAN PERCERAIAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SENGKANG KABUPATEN WAJO Rismawati Rismawati; Muhlis Madani; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i3.706

The objective of the research is to know how the service responsiveness divorce and the obstacle factors of divorce service in religious court at Sengkang, Wajo Regency. The type of the research is descriptive and qualitative which has eight informants. The data collecting techniques used observation and interview. The data was analyzed using descriptive technique. The research result show that the responsiveness of the divorce service have not appropriated yet for the need of society, because of the strong of kinship system or injustice, long time service. Furthermore, there is another factor that became the obstacles of this service such as being arbitrary and indiciplinary. Keywords: responsiveness, service, public, divorce Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana responsivitas pelayanan perceraian dan faktor penghambat dalam pelayanan perceraian Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan informan delapan orang. Tekhnik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara terhadap informan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas dalam pelayanan perceraian belum sesuai dengan kebutuhan masyarkat karena masih kentalnya sistem kekeluargaan atau pilih kasih, pelayanan yang terlalu lama, yang ada dikantor Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, kemudian faktor penghambat dalam pelayanan ialah bertindak sewenang-wenang dan rendahnya kedisiplinan. Kata Kunci: responsivitas, pelayanan, publik, perceraian

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search