Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK : STUDI KASUS PELAYANAN JASA HOTEL TERHADAP KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS Yaniza, Tiza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32766

Pelaku usaha jasa merupakan pihak yang paling dekat dengan konsumen terutama konsumen penyandang disabilitas. Negara sudah menyiapkan instrumen hukum yang membantu pelaku usaha dalam memberikan pelayanan jasa yang optimal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pelaku usaha dan negara. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 apakah sudah dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah UU No. 8 Tahun 1999 belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap konsumen penyandang disabilitas, pelaku usaha harus dapat menghadapi kondisi new normal dengan standar protokol kesehatan yang sesuai dengan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan standar protokol kesehatan WHO. Hal yang paling penting adalah perlunya komitmen dari negara dan pelaku usaha bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen penyandang disabilitas.

Efektivitas Pojk Stimulus Dampak Covid-19 Untuk Melindungi Umkm : Studi Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Rohani, Siti; Yaniza, Tiza
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37998

This study aims to determine the role of economic law in assisting MSME actors during the COVID-19 pandemic in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan with the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020. So that MSME actors in the Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan, feel the benefits of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 in dealing with the Covid 19 pandemic and continuing people's economic activities. Based on research and data analysis, information was obtained that the role of economic law in assisting MSME actors during the COVID-19 pandemic in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan with the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 is a form of embodiment of the role of the State in protecting MSME business actors and community economic development by issuing regulations in the economic sector to help the community in this case including Micro, Small and Medium Enterprises affected by the impact of Covid 19 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread. the Entikong Sub-district, Sanggau Regency, West Kalimantan has not yet benefited from the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 in dealing with the Covid 19 pandemic, due to the lack of information that is easily understood by MSMEs and banks to overcome the pandemonium mic Covid-19 in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan and the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020. So that MSME business actors still allow them to run their business to get clarity from the bank on the regulation.

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR Lolita; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, subtansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dina Karlina; Mega Fitri Hertini; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tandak Sambas sebagai budaya yang selalu dipagelarkan pada acara-acara tertentu di suatu daerah belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk menginventarisasi budaya, melindungi, menjaga dan memelihara budaya. Hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap tari Tandak Sambas dari klaim kebudayaan oleh negara lain. Pencipta gerakan tari Tandak Sambas atau koreografi dari tari tersebut juga belum dicatatkan sebagai hak cipta. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap seni tari Tandak Sambas dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014. Adapun metode yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Baik BPNB maupun Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha melindungi dan mendorong masyarakat (kustodian) untuk mendaftarkan/ mecatatkan karya ciptanya dan selalu memberi ruang untuk berekspresi kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tarian itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial. Disamping upaya juga banyak kendala-kendala yang dialami oleh BPNB dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap tari tandak sambas hal ini disebabkan masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya.

LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA Tiza Yaniza; Rachmawati; Devi Cintiya Ramadhanti; Mahesa Aryo Bimo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Indonesia perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Sejarah panjang ini menjadikan Pemerintah Indonesia lebih bersikap dewasa dari banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi bagi setiap investor. Sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat dan keharusan memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah adalah hal pasti. Hingga saat ini pengaturan mengenai green sukuk belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan green sukuk di Indonesia. Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis yuridis. Dimana penelitian ini mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dan didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan (green bond/green sukuk) merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan hadirnya regulasi yang mengakomodir penerbitan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan serta menjadi landasan hukum bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk beralih kepada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR Lolita; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, subtansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.

PEMBERDAYAAN UMKM KERUPUK SINGKONG MELALUI PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Rachmawati Rachmawati; Afra Roki; Tiza Yaniza
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.840

The purpose of this activity is to empower cassava cracker MSMEs through entrepreneurship coaching and increasing awareness of consumer protection laws. The method of implementing activities is legal counseling and technical training on product packaging in accordance with the provisions of laws and regulations as well as increasing the production capacity of household businesses. The obligation to meet food packaging standards in order to realize safe food products is closely related to the obligation to label food. This PKM activity is an effort to empower MSME business actors in their food production. In order for these MSME business actors to be able to produce and package food according to food packaging and labeling standards, training in packaging and making food labels in accordance with regulations is given. In addition, MSME actors are also given equipment assistance that can support and increase production, but still by paying attention to statutory provisions. In the future, it is expected that more MSME business actors will have legal awareness about food packaging and labels in carrying out their business activities. For example, with the sustainability of PKM activities using the same model, but applied to different MSMEs, it can even be expanded again with MSMEs in other areas outside Kubu Raya Regency. It is also necessary to include other related parties, such as business groups, credit unions, banks, and local governments, so that the scope of benefits of activities can be wider

OPTIMALISASI HIGIENITAS PADA UMKM DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Sri Widiyastuti; Tiza Yaniza; Rachmawati Rachmawati; Dina Karlina; Siti Rohani; Uti Asikin
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.1034

The lack of partner knowledge regarding packaging, labels and hygiene that partners need to pay attention to makes the implementation team feel they have to provide education regarding matters regarding hygiene to partners and the surrounding community. The method of implementing activities is legal counseling and technical training on product packaging in accordance with statutory provisions as well as increasing the production capacity of household businesses. The obligation to meet food packaging standards in order to create safe food products is closely related to food labeling obligations. This PKM activity is an effort to empower MSME business actors in food production. So that MSME business actors can produce and package food according to food packaging and labeling standards, they are provided with training on packaging and making food labels that comply with regulations. Apart from that, MSME players are also given equipment assistance that can support and increase their production, but still taking into account statutory provisions. In the future, it is hoped that more MSME business actors will have legal awareness regarding food packaging and labels when carrying out their business activities

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search