Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang Qotrun Nada Sahroji; Rahmat Hidayat; Rudyk Nababan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1983

Abstract

Kerdil atau stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan sehingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Gejala stunting pada anak diantaranya: (1) Anak berbadan lebih pendek dari untuk anak seusianya, (2) Proposisi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya, (3) Berat badan rendah untuk anak usianya, (4) Pertumbuhan tulang tertunda. Untuk mengoptimalkan intevensi gizi spesifik dan sensitif perlu adanya konvegensi, koordinasi dan kerjasama antara lintas program, lintas sektor, pemberdayaan masyarakat serta semua sektor terkait dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana tujuannya untuk mendeskripsikan situsi sosial. Bertujuan agar penelitian ini dapat menjelaskan tentang kejadian yang ada dilingkungan sosial. Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk program penurunan angka stunting ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Karawang yang sebelumnya sudah baik menjadi sangat baik.                                                                                                                                     Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Stunting
The Effectiveness of Village Governments in Improving the Quality of Public Services Nurul Alfenia; Rahmat Hidayat; Rudyk Nababan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 4 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.653 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.6358229

Abstract

Optimal public service in government administration is a concrete manifestation of creating good governance.. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, that forming a village government that is professional, efficient, and effective, open and accountable is inseparable from optimal public services in the implementation of village governance. This study aims to describe the effectiveness of the village government in improving the quality of public services to the community in Pasirtalaga Village. This research was studied using descriptive research and qualitative methods with data collection techniques using the interview method, and obtaining data by direct observation of the symptoms studied. The research results reveal that the effectiveness of the village government in improving the quality of public services in Pasirtalaga Village is quite effective, seen from 3 (three) indicators of measuring the effectiveness of Duncan quoted by Richard M. Steers (1985: 53), namely goal achievement, integration, and adaptation. However, there are still several obstacles, including the socialization process that has not been conveyed properly, the village government has not been able to utilize technology, and the facilities and infrastructure are still inadequate
STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARAWANG DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Marsaulina Siahaan; Lukmanul Hakim; Rudyk Nababan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i5.2022.1580-1587

Abstract

UMKM merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian daerah maupun nasional. Diperlukan strategi-strategi khusus dalam mengangkat sektor UMKM daerah. Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Karawang sebagai pelaksana pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang menerapkan beberapa sasaran strategi guna melaksanakan pengembangan UMKM Karawang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan subjek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Bidang  Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Karawang telah melaksanakan beberapa program strategi, seperti promosi produk, strategi pemberdayaan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Program ini dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang. Dengan demikian strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang berdampak pada naiknya pendapatan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi peserta pelatihan serta membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengam memberikan pelatihan dan modal pengembangan usaha.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19 PADA TAHUN 2020 DI DESA RANDUSARI KABUPATEN BREBES Nurnazmi Laelah; Rahmat Hidayat; Rudyk Nababan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.401-408

Abstract

Dengan menjalarnya covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Covid-19 ini memberikan pengaruh hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari dampak-dampak tersebut pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Randusari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari dalam Penanganan Covid-19. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Randusari terhadap Implemantasi Kebijakan terkait dana desa untuk Covid 19 cukup baik dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.Kata Kunci : Covid 19, Dana Desa, Implementasi Kebijakan. 
ANALISIS KINERJA SEKRETARIAT KOMISI III DPRD KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020 Pramesti Lia Wardani; Rahmah Hidayat; Rudyk Nababan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.416-421

Abstract

kinerja pegawai merupakan suatu tolok ukur untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam menapai visi dan misi organisasi. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang sangat disoroti karena kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi. Semakin baik kinerja pegawai Sekretariat DPRD maka tujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat yang menjaring aspirasi masyarakat akan semakin mudah dicapai dan terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kinerja sekretariat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data dari model Milles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan teori kinerja dari Sedarmayanti yang meliputi kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif dan komunikasi. Hasil penelitian terhadap kinerja sekretariat III DPRD Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah cukup baik, namun dalam segi ketepatan waktu dan disiplin harus lebih dioptimalkan.
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Rudyk Nababan; Abdillah Mawardi Nur
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v4i2.3244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur berdasarkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010. PATEN adalah salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir aparatur kecamatan dan kelurahan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan PATEN  yang dilaksanakan di Kecamatan Telukjambe Timur masih belum sempurna karena masih menghadapi hambatan yang cukup siginifikan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview dengan checklist , observasi dan studi dokumentasi. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang  diarahkan pada tingkat kepuasan pelayanan PATEN yang dilaksanakan oleh Kecamatan Telukjambe Timur  berdasarkan analisis Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 pada umumnya dinilai baik, namun masih kurang baik dalam  unsur  prosedur pelayanan  sebesar  2,43 dalam kriteria kurang baik, persyaratan pelayanan  sebesar  2,35 dalam  kriteria kurang baik dan kejelasan petugas  sebesar 2,42 dalam kriteria kurang baik.Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Kepuasan Masyarakat
STRATEGI PENGENDALIAN HAMA TANAMAN PADI DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN OLEH DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG Rizki Azhari; Rudyk Nababan; Lukmanul Hakim
JAS (Jurnal Agri Sains) Vol 5, No 2: Desember 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jas.v5i2.785

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkatt Daerah Kabupaten Karawang. Dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman padi pada lahan yang luas dan perkembangan kecamatan tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karawang wajib melindungi tanaman padi dan dampak kerugian yang disebabkan oleh OPT, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992  tentang  Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 20 ayat (1) bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, dan ayat (2) pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa perancangan strategi pengedalian hama tanaman padi dalam upaya meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Karawang sudah baik dalam pengendalian hama tanaman padi oleh penyuluh pertanian Kabupaten Karawang. Namun tidak dapat di pungkiri ada beberapa kekurangan dalam ke efektifan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut, seperti sarana dan parasarana yang kurang memadai, petani kurang memahami cara menggunakan alat yang modern, petani tidak memenuhi syarat dari dinas pertanian dalam penyemprotan pestisida  sehingga pelaksanaan masih belom maksimal karena masih banyak yang perlu di perbaiki lagi dan di tingkatkan lagi. ABSTRACT In the Karawang Regency Regional Regulation Number 6 of 2014 concerning the Organization of the Karawang Regency Regional Apparatus. In order to increase the productivity of rice plants on a large area of land and the development of the district, the community and the Karawang Regency Government are obliged to protect rice plants and the impact of losses caused by OPT, as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems in Article 20 paragraph (1) that plant protection is implemented with an integrated pest control system, and paragraph (2) the implementation of plant protection as referred to in paragraph (1), becomes the responsibility of the community and the Government. This research uses a descriptive method with a qualitative approach carried out with literature studies, field studies, and interviews. The results of this study indicate that the design of rice plant pest control strategies in an effort to increase rice productivity in Karawang Regency has been good in controlling rice pests by agricultural extension agents in Karawang Regency. However, it cannot be denied that there are several deficiencies in the effectiveness of the implementation of these programs or activities, such as inadequate facilities and infrastructure, farmers do not understand how to use modern tools, farmers do not meet the requirements of the agricultural office in spraying pesticides so that implementation is still not optimal because there is still much that needs to be improved and improved again.Keywords: Strategy Design, Pest Control, Pest Trap Light
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SI TETEH DALAM PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG Siti Sopiyah; Gili Argenti; Rudyk Nababan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1888

Abstract

The background of this research is that there is still physical printing of documents carried out at the Office of the Investment and One-Stop Service (DPMPTSP) Office of Karawang Regency. DPMPTSP is committed to providing the best service to the community, such as efforts to shorten the time, procedures, and costs for licensing and non-licensing, also supported by Electronic Services (PSE). This is regulated in Karawang Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning Electronic Licensing Services and Karawang Regent Regulation Number 50 of 2018 concerning Amendments to Karawang Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning Electronic Licensing Services. The purpose of this study is to describe how the implementation of the Si Teteh Program Policy in Licensing Services at the Office of Investment and One-Stop Integrated Services, Karawang Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Then the data collection techniques were used in several ways, namely literature study, observation, interviews, and documentation. The data analysis technique was carried out through data reduction, data presentation, and also drawing conclusions and verification. The results of this study explain that the implementation of the Si Teteh program policy in licensing services has not been effective, because based on the theory of policy implementation by Charles O. Jones, (1994:166) which consists of three dimensions has not been fulfilled properly, among others: 1) Organization, Resources Human Resources consist of ASN and Non-ASN, facilities such as computers, printers and internet network; 2) Interpretation, socialization through social media, billboards, brochures, invitations from representatives of investment holders, mass media and online media as well; and 3) Implementation, an evaluation meeting is held every time there are problems or new regulations in the Si Teteh application.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARKAT DESA PUSAKAJAYA SELATAN Fitriani syahidah; Lukmanul Hakim; Rudyk Nababan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.600-611

Abstract

Salah satu program untuk mengatasi atau menurunkan kemiskinan pemerintah telah menggulirkan Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pusakajaya Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Budiani (2007:53) yang ditinjau dari ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa indikator ketepatan sasaran belum optimal di karenakan keterbatasan kuota penerima sehingga masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan PKH. Indikator sosialisasi program sudah terlaksana tetapi masih belum efektif karena sosialisai PKH hanya diadakan sekali saja pada saat pertemuan awal sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami terkait mekanisme pelaksanaan PKH, dalam indikator tujuan program belum tercapai yang diuraikan dalam 5 tujuan PKH. Kemudian indikator pemantauan program belum cukup baik walaupun pemamntauan sudah dilakukan baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Pendamping PKH, dan Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan, namun masalah pendataan di lapangan, pemutakhiran data, sosialisasi program yang belum maksimal, menyebabkan ketidaktepat sarasan program PKH di Desa Pusakajaya Selatan.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN TELAGASARI KABUPETAN KARAWANG Nurul Alfenia; Rudyk Nababan; Sopyan Resmana Adiarsa
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1581-1588

Abstract

Guna mengatasi kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan serta program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai  yang selanjutnya disingkat BPNT ialah bantuan sosial yang penyalurannya dilakukan setiap bulan secara nontunai dari pemerintah kepada KPM berupa uang elektronik guna membeli bahan pangan yang telah e-warong tentukan.  Program BPNT sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Karawang sejak tahun 2018 termasuk Kecamatan Telagasari yang menjadi lokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tetang kejadian yang ada di lingkungan sosial. Pada Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program menurut Wirawan yang terdiri dari aspek (1) masukan (input); (2) proses (process); manfaat (outcomes); dan akibat (impact). Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa program BPNT di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik, dikarenakan SDM yang tersedia belum memadai, proses penyaluran dan pemanfaatan dana belum terlaksana dengan baik, KPM BPNT belum menerima bantuan sesuai dengan haknya, serta masih belum tepatnya sasaran penerima BPNT.