Articles
<![CDATA[Latar belakang dan metodologi penelitian Patanas ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v4n1.1985.14-17
<![CDATA[There is no abstract available from the publish and or printed article]]>
<![CDATA[Tinjauan Penerapan Kebijakan Industri Ayam Ras : Antara Tujuan dan Hasil ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>;
<![CDATA[Nyak Ilham]]>;
<![CDATA[Rosmijati Sajuti]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v22n1.2004.22-36
<![CDATA[EnglishThe government policy related to development of layer and broiler industry began in 1970 through foreign investment. In the same year the government approved development of broiler and layer hatchery industry from Japan and United States. This policy was followed-up by broiler and layer farms policy in 1980 that limited economic scales of the farms. The objective of the policy is to create employment as many as possible for smallholders backed up by Livestock Bill No. 67. After 20 years of the Bill enactment, however, the policy was ineffective and encouraged the big scale farms to arrive at uncontrollable growth. In 1996, namely right before economic crisis took place, layer and broiler industry were dominated by the big scale farms and the independent smallholders did not exist anymore. This paper aims to describe the policies related to layer and broiler industry development since 1979 to 2003. This experience is important as the knowledge in order to develop the other commodities such as dairy cows, native chicken, food crops, and estate crops which, so far, are still chained up in the smallholders protecting policies.IndonesianKebijaksanaan pemerintah menyangkut pengembangan industri ayam ras dimulai tahun 1970 melalui kebijakan penanaman modal asing (PMA). Pada tahun tersebut disetujui pengembangan pembibitan ayam ras dari negara Jepang dan Amerika Serikat. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan budidaya tahun 1980 yang mengatur pembatasan skala usaha ayam ras. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat dengan dukungan UU Peternakan No 67. Namun setelah 20 tahun berlangsung, ternyata kebijakan ini tidak berhasil efektif bahkan mendorong percepatan pertumbuhan skala besar yang semrawut. Pada tahun 1996 sesaat sebelum krisis ekonomi, industri ayam ras dikuasai oleh peternak skala besar. Usaha rakyat dalam bentuk mandiri dapat dikatakan tidak ada lagi. Tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkan perjalanan kebijakan pengembangan industri ayam ras dari tahun 1979 sampai tahun 2003. Pengalaman ini penting sebagai pengetahuan dalam rangka mengembangkan komoditas lain seperti sapi perah, ayam buras dan tanaman pangan, maupun perkebunan yang sampai saat ini terbelenggu dalam kebijakan perlindungan usaha rakyat.]]>
<![CDATA[Industri Agribisnis Sapi Perah Nasional Menantang Masa Depan ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>;
<![CDATA[I Wayan Rusastra]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v19n1.2001.33-54
<![CDATA[EnglishThe current state of the Indonesian dairy industry has showed a promising future. The main objective of this study is to critically review the development of the dairy industry in Indonesia. This study, which based primarily on the literature reviews, describes the current state and problems face by the industry. The focus of the study is to identify the problem face by the industry to meet the domestic and global market demand. The study concluded that there are ample rooms for improvement of the industry, mainly at the milk processing stage both at the individual farmer and as groups (cooperative units). IndonesianIndustri sapi perah di Indonesia bergerak maju menuju industri maju, sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah membebaskan industri ini dari segala bentuk intervensi. Tujuan makalah ini adalah mereview secara kritis perkembangan industri sapi perah di Indonesia. Kajian ini berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang profil industri sapi perah di Indonesia. Makalah ini memfokuskan pada masalah bagaimana industri menentukan jalan masa depan dalam menghadapi permintaan susu sapi dalam negeri dan pasar global. Kesimpulan pokok dari hasil rincian ini adalah industri sapi perah masih membutuhkan usaha-usaha untuk meningkatkan performan pengolahan susu pada tingkat peternak dan koperasi.]]>
<![CDATA[Suatu Gagasan tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>;
<![CDATA[Nyak Ilham]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.19-28
<![CDATA[EnglishThis paper discusses an idea on future livestock and how to bring the idea into reality. The sources of the paper are taken from various livestock research results along with the overview of relevant economics theories. Based on these sources, it is concluded that the future livestock could be designed and could also be materialized. However, the government should not recklessly encourage the community to move forward and directly allocate the existing resources. Instead, the government should allow the community to design future livestock by themselves through free market mechanims. On the other hand, government policies should be directed to focus on servicess and draw positive responses to basic livestock problems to enhance market mechanisms. Old paradigm saying that livestock business is a employment opportunity for the community should no longer used and should be changed to a new paradigm saying that livestock business has a function to encourage agroindustry development for a more open and widen employment and business opportunities. The implication of this idea is that the government is suggested to design a national livestock development roadmap with its details in livestock development region of each regencies. This roadmap will be very helpful in program development preparation which also encourage the autonomous inter-regency cooperation. IndonesianTulisan ini merupakan sebuah gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Sumber bahan untuk penulisannya adalah hasil-hasil penelitian peternakan dan pandangan-pandangan teori ekonomi yang relevan. Dari review hasil penelitian serta teori ekonomi dan kebijakan pertanian dapat disimpulkan bahwa peternakan masa depan dapat saja didisain bagaimana ujudnya. Namun demikian, pemerintah tidak dapat begitu saja menggerakan masyarakat dan mengatur alokasi sumberdaya secara langsung. Atas dasar itu, pemerintah lebih baik menyerahkan pada masyarakat bagaimana peternakan masa depan itu melalui mekanisme pasar yang bebas. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada pelayanan dan membangun simpul-simpul permasalahan dasar peternakan saja sehingga mekanisme pasar dapat diaktifkan. Paradigma lama yang mengatakan bahwa usaha peternakan merupakan lapangan kerja masyarakat haruslah diganti dengan paradigma baru yakni peternakan haruslah berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Implikasi kebijakan dari gagasan ini adalah perlu dibuat roadmap pembangunan peternakan secara nasional dan diuraikan secara rinci di setiap kabupaten wilayah pengembangan ternak. Roadmap akan membantu mengarahkan penyusunan program-program pembangunan dan mendorong kerjasama antar daerah otonom.]]>
<![CDATA[Pemilikan dan pengusahaan lahan pertanian di pedesaan Indonesia ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v3n2.1984.5-11
<![CDATA[There is no abstract available from the publish and or printed article]]>
<![CDATA[Analisis kelembagaan Perusahaan Inti Rakyat Perunggasan Nasional ]]>
<![CDATA[I Wayan Rusastra]]>;
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>;
<![CDATA[nFN Sumaryanto]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v8n1-2.1990.1-11
<![CDATA[Kajian kelembagaan PIR perunggasan ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Tasikmalaya, Bogor dan Lampung Selatan terhadap 30 poultry shop inti dan 240 peternak plasma petelur dan pedaging. Disamping data primer dari satuan elementer contoh di atas juga digali data sekunder dan kualitatif secara regional dan nasional. Secara makro industri perunggasan dewasa ini mengalami distorsi yang cukup mengkhawatirkan dan sudah di luar jangkauan inti dan plasma untuk dapat mengatasinya. Penyelewengan semangat Keppres 50/1981, ketergantungan bahan baku pakan impor, lemahnya diversifikasi pasar dan permintaan, dan perencanaan produksi yang tidak terkendali, menjadi penyebab lesunya industri unggas nasional. Aspek penyaluran sapronak dan inti ke plasma sebenarnya berjalan cukup lancar, dimana peternak menerima DOC dan pakan di tempat usahanya. Masalah pokok yang dihadapi adalah tingginya harga pakan relatif terhadap keluaran dan tidak lancarnya pembayaran oleh peternak sebagai akibat usaha yang merugi. Aspek pembelian dan penyaluran hasil oleh inti dalam batas tertentu juga berjalan cukup lancar. Masalahnya adalah lemahnya kemampuan inti merintis pasar secara mandiri langsung ke konsumen akhir, rendahnya tingkat harga, dan peternak hanya sebagai penerima harga. Untuk mengatasi masalah diatas, perlu dikembangkan program alternatif, dimana peternak mampu memanfaatkan azas skala ekonomi usaha secara terintegrasi melalui kelembagaan kelompok peternak atau koperasi.]]>
<![CDATA[Profil dan Permasalahan Peternakan ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>;
<![CDATA[Nyak Ilham]]>;
<![CDATA[Wahyuning Kusuma Sejati]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.44-56
<![CDATA[EnglishLivestock industry in Indonesia is prosperous despite some constraints. The objective of this paper is to critically review livestock industry development in the country. Assessment was based on Statistical Center Agency data, research results, and many opinions to describe the present livestock industry. Assessment was focused on problems identification faced by the livestock industry in connection with domestic and global markets.IndonesianKondisi peternak di Indonesia saat ini memberikan janji masa depan yang baik sekalipun masih banyak persoalan yang dihadapi.Tujuan utama kajian ini adalah melakukan review secara kritis terhadap perkembangan industri peternakan di Indonesia. Kajian berdasarkan data BPS dan review literatur hasil penelitian dan pemikiran berbagai pihak dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan industri peternakan dan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Fokus kajian adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh industri permintaan dikaitkan dengan permintaan dalam pasar domestik dan global.]]>
<![CDATA[Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif ]]>
<![CDATA[Yusmichad Yusdja]]>
<![CDATA[ Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21082/fae.v22n2.2004.126-141
<![CDATA[EnglishIn general, world trade concept is built upon principles of different comparative and competitive advantages among countries. If the countries produce and trade based on comparative and competitive advantages, it is believed that efficiency in scarce resources use will improve such that the people all over the world will be better off. Comparative advantage is a 250-years old concept and is still established, so far. This paper aims to describe the dark side of comparative and competitive advantages and to introduce cooperative advantage concept. The paper explains that cooperative advantage concept in international collaboration is more promising than those of comparative and competitive advantages. Mathematically, it reveals that cooperative conduct in international collaboration will create more benefits, especially in efficiency, income distribution, welfare, and international peace. On the other hand, the guarantee of comparative and competitive advantages is an illusion only. IndonesianKonsep perdagangan dunia secara umum dibangun berdasarkan pemikiran keunggulan komparatif dan daya saing yang berbeda antara negara. Jika negara-negara berproduksi dan berdagang dengan mengacu pada keunggulan komparatif dan persaingan, maka diyakini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang langka sehingga tercapai tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Keunggulan komparatif merupakan konsep yang telah berusia 250 tahun namun tidak tergoyahkan hingga saat ini. Makalah ini bertujuan memperlihatkan sisi gelap konsep keunggulan komparatif dan daya saing dan memperkenalkan konsep keunggulan kooperatif. Makalah ini memperlihatkan bahwa konsep keunggulan kooperatif dalam hubungan internasional akan memberikan dampak yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan konsep keunggulan komparatif dan daya saing. Secara matematika diperlihatkan bahwa sikap kooperatif dalam hubungan negara-negara akan memberikan lebih banyak manfaat terutama dalam menciptakan efisiensi dunia, distribusi pendapatan, kesejahteraan yang lebih tinggi dan kedamaian dunia. Sedangkan janji yang diberikan oleh konsep keunggulan komparatif dalam pasar bersaing hanyalah sebuah ilusi.]]>
<![CDATA[DAMPAK EKONOMI FLU BURUNG TERHADAP KINERJA INDUSTRI PERUNGGASAN DI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[SAPTANA -]]>;
<![CDATA[EDI BASUNO]]>;
<![CDATA[YUSMICHAD YUSDJA]]>
<![CDATA[ SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol. 5, No. 3 November 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB.Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia. Telp: (0361) 223544 Email: soca@unud.ac.id ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.399 KB)
<![CDATA[Avian Influenza (AI) is poultry infectious disease and can cause dead. Apart from that, as awhole, AI has significant socio-economic impacts on poultry industry. In general, this particular studyaims to observe economic impact of AI towards performance of poultry industry in Central JavaProvince. Economic impact caused by AI towards poultry industry varies from region and from the typeof poultry. The most suffer was experienced by quail and layers farms, while impact on broilersrelatively small. Integrated type of farms suffered more compared to independent farms that spread outwith a better natural barrier. On breeding farms, AI had reduced DOC production to 40 percent and alsoreduced DOC selling price far below break even point (BEP). On feed industries, 14, 58 percentreduction on production was occurred, however, it does not have impact on feed selling. Meanwhile,economic impact of AI towards chicken slaughtering house, broiler middlemen and retailers reduced by40, 80 and 33 – 50 percent respectively and it has impact on temporary selling price. Economic impactof AI towards egg middlemen and egg retailers also decreased by 66, 67 and 53 percent respectively,however it did not influence egg selling price. Relevant policy implications are: (1) implements earlydetection; (2) applies quick and accurate data monitoring; (3) implement tight bio-security; (4) recoverypolicies at the farm level, with compensation and low interest rate credit supports.]]>
