Articles
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Annisa Chaerani]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.577 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1844-1854
<![CDATA[PHK ialah pemutusan hubungan kerja dikarenakan faktor tertentu yang pada akhirnya berdampak pada kewajiban dan hak diantara pengusaha dan karyawan/pekerja. Bentuk PHK ialah: Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengusaha. Pemutusan hubungan kerja melalui pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Adalah Batal demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja melalui pengadilan. Unsur-unsur yang tujuan memutuskan hubungan kerja yang dilaksanakan oleh pengusaha ialaj untuk motif yang terkait atau ada pada karyawan swasta. Pertimbangan yang terkait dengan perilaku pekerja dan motif yang terkait dengan arahan perusahaan berarti untuk kelangsungan perjalanan perusahaan. PHK yang dilaksanakan oleh pengusaha terlihat berdasarkan Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dilihat dari kasus-kasus yang terkait dengan kerja keras selama pandemi covid-19 tampaknya menunjukkan posisi hukum yang rentan dalam menjawab masalah ini. Ingin ada kebersamaan pada pembuatan solusi untuk menuntaskan permasalahan ini, terutama dalam kasus pemotongan proses sepihak yang terjadi di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN YANG MENINGKAT AKIBAT COVID-19 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Nindya Febrina Nurhapsari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.817 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1562-1573
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya wabah ini, Merosotnya sektor perekonomian di Indonesia mempengaruhi masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran khususnya Daerah Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2020-2021 sekitar 200.000 ribu orang menganggur dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja, melemahnya sektor industri, dan angkatan kerja baru. Hal ini merupakan permasalahan besar bagi Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan sigap melakukan kerjasama dengan Perusahaan setempat untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara memberi bantuan sembako, memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Bersertifikat hal ini guna untuk memberikan peluang kerja kembali untuk masyarat lokal daerah tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu metode yuridis normatif Jenis data dan sumber yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier]]>
<![CDATA[MENINJAU JAMINAN KECELAKAAN DILUAR JAM KERJA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Widia Sari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.627 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1467-1475
<![CDATA[The Employment Social Security Administering Agency provides protection for workers to overcome certain risks and implements them using social insurance mechanisms. What is meant by labor guarantees outside of working hours in the Karawang Regency Regional Regulation No. 1 of 2011? what are the provisions regarding work accidents outside of working hours?, Data Research Methods and Data Sources. Primary legal materials are regulations related to the Karawang regency regulation no. 1 of 2011. Secondary legal materials are books and opinions of experts in various literatures. Tertiary Law materials, such as the Big Indonesian Dictionary, scientific articles. Drawing conclusions. Accidents outside working hours are accidents that occur after working hours are over, in Law No. 3 of 1992 concerning Labor Social Security, work accidents include accidents when going home and going to work. other conditions that can be categorized as work accidents (outside working hours, excursions, etc.)The provisions regarding work accidents outside of working hours, namely the social security of workers intended for workers, social security of workers also applies to families of workers. Workers who are affected by work accidents are entitled to receive Work Accident Insurance.Key words: Accidents, labor and working hours.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 155/PDT.SUS-PHI/2021/PN.BDG ]]>
<![CDATA[Elgi Hikmat Syah]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.387 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1730-1743
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam penerapannya telah diatur pada UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengatur perihal alasan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Namun, dalam perkara PHK oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya nyatanya terdapat kekeliruan dalam memutus hubungan dengan pekerja, sehingga penulis tertarik untuk membahas perihal PHK karena alasan sakit dan indisipliner berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis apakah terdapat kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari permasalahan dan metode yang digunakan, menghasilkan bahwa terdapat kekeliruan tergugat dalam memutus hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan sakit adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum, sedangkan PHK karena indisipliner sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, meskipun demikian perusahaan tetap berkewajiban membayar kompensasi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadilan]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN E-COURT DAN E-LITIGATION PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Anggita Yulistia]]>;
<![CDATA[Karina Luana Pramesti Widodo]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.452 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1532-1539
<![CDATA[Sistem Peradilan Indonesia diselenggarakan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pada pelaksanaanya masyarakat masih sulit dalam berproses di pengadilan karena rumit dan membutuhkan waktu lama. Dengan itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif sesuai ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Hasil dari pembahasan ini, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tetang Adminstrasi perkara (e- court) dan Persidangan (e-litigation), mengenai penyelenggaraan di Pengadilan TUN bertujuan untuk pelayana adminstrasi perkara dan pesidangan di pengadilan agar lebih efektif. Tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang belum merujuk pada asas sederhana,cepat dan biaya ringan. Kendala dan hambatannya seperti, Sarana dan Prasarana yang masih kurang, serta belum terbiasanya menggunakan sistem e-court dan e-littigation.]]>
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa Wajib Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 3 No 1 (2017): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (624.921 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v3i1.660
<![CDATA[Penyelesaian perselisihan hubungan industrial kerap terjadi perselisihan yang berkepanjangan tidak hanya dari sisi peradilan hubungan industrial saja akan tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana. Bipartite dan Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan prasyarat wajib untuk ditempuh atau dilalui oleh para pihak. Keduanya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial yang dapat menjadi alternative penyelesaian perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang mengedepankan kepentingan para pihak secara langsung.]]>
<![CDATA[PENGARUH PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PARA TENAGA KERJA YANG DI PHK PADA KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Delia Surya Nur Anggraeni]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[FH Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v10i1.2231
<![CDATA[Indonesia is one of the countries affected by the Corona Virus or Covid-19. The Covid-19 pandemic has greatly affected various sectors, especially the employment sector. The problem of unemployment is still a special concern in Indonesia. Karawang Regency is the largest industrial city in Indonesia but in reality there are still many unemployed in Karawang Regency. One of the causes of unemployment is that many companies have terminated their employment during the Covid-19 pandemic due to an emergency (force maeure). The research method carried out at this writing uses normative research methods. The method of collecting information using library research is the method of collecting primary and secondary legal materials. The collection of data contained in books of laws and regulations, literature, magazines and other sources related to daily problems is collected and made into a unified information that is arranged systematically. The results show that the importance of policy reform from the Karawang Regency Government is more effective to overcome the increasing number of unemployed.Keywords: Government; Unemployment; Workers]]>
<![CDATA[Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ]]>
<![CDATA[Sandy Maldini]]>;
<![CDATA[Aerlangga Bagus Setiawan]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ VERITAS Vol 7 No 2 (2021): VERITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34005/veritas.v7i2.1444
<![CDATA[Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulkan opini-opini ketidak puasan dari sebahagian besar masyarakat Indonesia dengan tingkat persepsi hukum yang berbeda-beda. Namun ada salah satu hal dari permasalahan UU Cipta Kerja ini. Yaitu permasalahan mengenai peluang para pekerja untuk mendapatkan status Karyawan Tetap pasca di sahkannya UU tersebut. Bagaimanakah perbandingan mengenai status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam UU Ketenagakerjaan. Metode penelitian adalah melalui metode yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahwa perbandingan UU ketenagakerjaan dengan UU Cipta kerja merupakan sebuah produk hukum yang dijadikan dalam satu isu besar ekonomi dan investasi, dalam hal ini kluster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja justru abai terhadap filosofi dari UU Ketenagakerjaan yang digantikannya.]]>
<![CDATA[Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya) ]]>
<![CDATA[Resti Ayu Sumadi]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i1.3019
<![CDATA[This criminal act of contract labor fraud in the Bekasi City Government occurs because people want to choose a fast or instant way to get the job they want, and the perpetrator takes advantage of this situation to become a broker, by paying a sum of money to the broker and the job, but in fact it is a scam. Because the Bekasi City Government insists that there is no requirement to give money to become a Contract Worker. This case continues to occur, because of the lack of handling of these problems, all perpetrators are not given legal firmness for their actions. The purpose of this paper is to analyze cases of criminal acts of contract labor crimes committed by employees of the Bekasi City Government. The research method used is descriptive qualitative research method. Qualitative research is in the form of research with a case study approach, and also uses a normative juridical approach, where this research is carried out in the literature by collecting secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The case study in this article is taken from Police Report Number: LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi City/Polda Metro Jaya. The Bekasi City Government should be able to provide law enforcement to the perpetrators in order to make perpetrators, and anticipate more problems that occur in the Bekasi City Government.]]>
<![CDATA[Legal Protection Of Persons With Disabilities In Education ]]>
<![CDATA[Ary Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Pri Pambudi Teguh]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (777.24 KB)
<![CDATA[Protection and guarantee of human rights are not only necessary for normal citizens but also for persons with disabilities, namely people who have physical, mental, intellectual, or sensory limitations. In reality, there are still many people with disabilities who are discriminated against in relation to the fulfillment of the right to education, employment, public facilities such as transportation, places of worship, places of entertainment, and equality before the law. The problem of this research is how are the efforts of the Karawang Regency government in fulfilling the rights of persons with disabilities in the field of education? What is the policy for educators to educate people with disabilities? Are there any differences that the Karawang Regency government applies in fulfilling the rights of persons with disabilities and children with special needs?]]>
