Sutjipto Ngumar
Guru Besar Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Perangkat Desa (Studi pada Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa) Agus Wahyudi; Sutjipto Ngumar; Bambang Suryono
AKUNTANSI DEWANTARA Vol 3 No 2 (2019): AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 3 NO. 2 OKTOBER 2019
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.18 KB) | DOI: 10.26460/ad.v3i2.4980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan responden yakni kepala desa dan ketua badan permusyawaratan. Jumlah desa yang menjadi responden yakni berjumlah 75 desa sehingga total responden berjumlah 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 38,6% variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hasil statistik menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, tidak berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya di mana perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa hanya akan berfokus pada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa.
IMPLICATIONS OF ISLAMIC GOVERNANCE ON ISLAMIC BANK FRAUD Sutjipto Ngumar; Fidiana Fidiana; Endang Dwi Retnani
Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 9 No. 2: Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.169 KB) | DOI: 10.22219/jrak.v9i2.8735

Abstract

This study was conducted to test fraud at Islamic banks in terms of Islamic Good Corporate Governance. The research data uses Islamic banks registered at Bank Indonesia from 2017 to 2018. Data of the board of directors, board of commissioners, implementation of internal controls, and the sharia supervisory board were obtained from the composite index of self assessment in GCG report. This study did not succeed in accepting that the board of directors and board of commissioners have a negative effect on fraud and proved of the negative influence of internal controls and the sharia supervisory board on fraud. The sharia supervisory board is indeed a decisive element for fraud control from the conformity aspects of implementing Islamic bank operations. The board of directors is an external party of the company that is not directly involved in the company's operations
ANALISIS DAYA DUKUNG EKONOMI DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BANGKALAN Sutjipto Ngumar; Hening Widi Oetomo
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 11 No 1 (2007)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.057 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2007.v11.i1.243

Abstract

In the development of industrial area, the first step needed is to find out about the current conditional supportiveness on the smallest area unit. In terms of Regency or Municipality, its smallest unit is Subdistrict. The setting of this study is Bangkalan Regency while its smallest area units studied are the Subdistricts of Kamal, Labang, Kwanyar, Modung, Tanah Merah, Tragah, Socah and Burneh. Why these Subdistricts are chosen is because of their common access from Kamal harbor and Suramadu Bridge. The method used is SWOT analysis which considering internal factor constructed in IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) table and external factor constructed in EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) table.The highest IFAS values are Kamal’s and Modung’s, while EFAS values are assumed to be equal because the competitors condition are relatively similar. Based on IFAS and EFAS values, the quadrant position will be derived in SWOT matrix whose x axis is IFAS and y axis is EFAS. There are 4 quadrants in SWOT matrix, they are S-O (Strengths – Opportunities), W-O (Weakness – Opportunities), S-T (Strengths - Threats), and W-T (Weakness – Threats). The results of this current study suggest that from 8 Subdistricts we studied, there are 7 (seven) Subdistricts in S-O quadrant and 1 (one) in W-O quadrant. Based on the position of these subdistricts in SWOT quadrant, the appropriate strategy for each Subdistrict in developing their area in order to support the development of industrial area will be determined.
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR DALAM MENGEMBANGKAN MODEL KELEMBAGAAN INVESTASI TERPADU DI PROVINSI JAWA TIMUR Sutjipto Ngumar; Ikhsan Budi
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 10 No 1 (2006)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.057 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2006.v10.i1.332

Abstract

The purpose of this research is to dig information about factors that influence decision to invest in an area. The digging information is about service model and conducive invesment facilities in the business world.Data processing was conducted by comparing service and license between Licencing Department and Capital Investment that have not conducted One Stop Service, and respondents’ response to service and licence in those five regencies/ sities.The result of the research shows that there is a difference pattern and licencing service investment system in the regencies and cities in East Java Province. In fact, from 40 regencies and cities in East Java Province, there are five regions which form Licensing and Capital Investment Department with One Stop Service. The regencies and cities that are examined are Pasuruan Regency, Surabaya City, Gresik Regency, Sidoarjo Regency and Lamongan Regency, and there are only three regencies and cities that have not applied the policy of One Stop Service. They are Surabaya City, Gresik Regency and Lamongan Regency.Besides the efforts of increasing service in investment, investment climate is influenced by several factors, that is economic factors and non economics factor. Economic factors are export value, real income, foreign currency rate of exchange inflation, price level and credit availability. Meanwhile, non economic factors are political factor, law, security and social condition of the society. Therefore, there should be policy’s steps in order to optimize investment service in each region.
KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 Sutjipto Ngumar; Ikhsan Budi
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 9 No 1 (2005)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.057 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2005.v9.i1.333

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi penerapan Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah apakah telah dijalankan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, serta memberikan masukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Satuan Kerja tentang hal-hal dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dapat dilakukan secara utuh, benar dan konsisten. Tahapan metode penelitian yang dilaksanakan meliputi; survey pendahuluan dengan tujuan mengenali obyek penelitian, prosedur dan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 sehingga mendapatkan gambaran umum daerah yang diteliti; survey lapangan dilakukan setelah studi kepustakaan dan merupakan lanjutan dari survey pendahuluan, dalam melakukan survey lapangan peneliti mencari dan mendapatkan data secara langsung dari pemerintah daerah. Pengolahan data dilakukan dengan teknik penjodohan atau membandingkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan implementasinya. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan studi dan rekomendasi. Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Terdapat banyak kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan penganggaran dan akuntansi sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dapat dilihat bahwa telah ada niat dan usaha untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi tidak sepenuhnya berasal dari internal pemerintah daerah. Untuk itu baik pemerintah daerah yang diteliti maupun pemerintah propinsi sebagai pembina, perlu untuk segera mencari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Kerja sama antar pemerintah daerah dan pusat hendaknya lebih ditingkatkan lagi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL PERANGKAT DESA (STUDI PADA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SUMBAWA) Agus Wahyudi; Sutjipto Ngumar; Bambang Suryono
(JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Vol 5, No 2: November 2019
Publisher : Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.783 KB) | DOI: 10.26486/jramb.v5i2.815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan responden yakni kepala desa dan ketua badan permusyawaratan. Jumlah desa yang menjadi responden yakni berjumlah 75 desa sehingga total responden berjumlah 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 38,6% variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hasil statistik menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, tidak berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya di mana perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa hanya akan berfokus pada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa.
REALITAS AKUNTABILITAS BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BATU Fidiana Fidiana; Sutjipto Ngumar
JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis - Desember 2018
Publisher : Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.432 KB) | DOI: 10.30871/jaemb.v6i2.819

Abstract

Akuntabilitas KSM/BKM merupakan cermin kinerja entitas kelompok swadaya masyarakat pada program Kotaku. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena keterlambatan pelaporan keuangan di KSM/BKM yang menunjukkan adanya masalah dalam proses akuntansinya atau dalam pelaksanaan programnya. Penelitian ini dilakukan di KSM/BKM Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Terdapat Berdasarkan hasil survey penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, tingkat partisipasi atau kehadiran pengurus sangat rendah sehingga hanya satu atau dua pengurus yang aktif. Hal ini menyebabkan terjadinya perangkapan tugas. Kondisi ini mewakili sifat sukarelawan pengurus karena umumnya mereka tidak digaji. Beberapa KSM memang telah memberi insentif kepada UPK namun belum seluruh KSM melakukan hal yang sama. Kedua, kompetensi pengurus secara umum bukan dari latar belakang akuntansi sehingga mereka tidak segera mampu memahami proses akuntansi. Ketiga, persepsi dana bergulir adalah pemberian cuma-cuma sehingga enggan mengembalikan dana tersebut. Keempat, lemahnya monitoring dan pengawasan oleh UPK sejak dari prosedur administratif dan sanksi
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa (studi pada perangkat desa di kabupaten sumbawa) Agus Wahyudi; Sutjipto Ngumar; Bambang Suryono
AKUNTABEL Vol 16, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.108 KB) | DOI: 10.30872/jakt.v16i2.5929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan responden yakni kepala desa dan ketua badan permusyawaratan. Jumlah desa yang menjadi responden yakni berjumlah 75 desa sehingga total responden berjumlah 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 38,6% variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hasil statistik menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, tidak berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya di mana perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa hanya akan berfokus pada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa.