Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Media Hukum Indonesia (MHI) SASI
Saifullah, T
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam Saifullah, T; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran  pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL J, Johari; Kalsum, Ummi; Abidin, Zainal; Saifullah, T
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia.
POTENSI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH) Saifullah, T; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.5980

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi radikalisme dikalangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Malikussaleh. Pilihan kajian ini didasari oleh, Pertama, berdasarkan data dari LIPI ditemukan bahwa tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukan angka yang memprihatinkan. Bahkan dalam sejumlah kasus terorisme berbasis agama yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebut saja kasus bom diri di Polres Medan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Selain itu, BIN dalam suatu penelitian yang dilakukan pada 3 Universitas ternama juga menemukan 39 Mahasiswa di Universitas tersebut telah terpapar paham radikalisme. Meski bukan dalam bentuk radikalisme aktif destruktif. Mahasiswa-mahasiswa tersebut tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswa keagamaan. Kedua, dilihat dari pertumbuhan organisasi mahasiswa di Universitas Malikussaleh, organisasi yang berkecimpung pada masalah keagamaan khususnya Islam berkembang dengan pesat. Meski bukan berarti perkembangan tesebut mengarah ke suatu yang negatif, malah sebaliknya ke arah positif, akan tetapi dari pengamatan peneliti terdapat kelompok-kelompok hijrah yang eksklusif dengan ciri-ciri khas telah dapat dikatagorikan sebagai bagian dari fundamentalisme Islam. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk radikalisme yang terungkap pada aktifitas organisasi kemahasiswa yang berafiliasi dengan Islam di Universitas Malikussaleh. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa Unimal terpapar paham radikal dan agaimana bentuk upaya Universitas Malikussaleh dalam menanggulangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Tri Afandy; mukhlis m; T saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6646

Abstract

The widespread circulation of alcoholic beverage sales locations in the city of Medan is the focus of this research. Locations for selling alcoholic beverages can be found in wholesalers which are not in accordance with the Regulation of the Mayor of Medan Number 12 of 2011 concerning the Implementation of the Regional Regulation of the City of Medan Number 15 of 1998 concerning Retribution for Permits for the Sales of Alcoholic Beverages which stipulates that places where alcoholic beverages are sold 3 (three) star to 5 (five) star, bars, pubs, nightclubs and prohibition of places where alcoholic drinks are sold less than 100 m from hospitals, places of worship, and government offices. This study aims to identify and explain the Supervision and Guidance of Alcoholic Beverages Based on the Regulation of the Mayor of Medan Number 12 of 2011 and to identify and explain the barriers and weaknesses to the development and supervision of alcoholic beverages. The method that the researcher uses is the empirical juridical method with qualitative analysis. The data were obtained through library research activities and field research. Data analysis was carried out from the beginning and continued throughout the research process, namely data collection, data reduction, data assessment and drawing conclusions. Based on the results of the study, it is known that the Guidance and Supervision of Alcoholic Drinks based on Medan Mayor Regulation Number 12 of 2011 carried out by the Integrated Team for Supervision and Control of Alcoholic Beverage Circulation (TP3MB) has not been maximized because there are still findings of illegal drink sellers but TP3MB has made efforts to Controlling alcoholic bever5ages, including monitoring the sale of alcoholic beverages and providing guidance to sellers of alcoholic beverages who have obtained permits. There are also obstacles and weaknesses experienced by the industry and trade offices, namely the lack of personnel in supervising alcoholic beverage sellers and the difficulty in obtaining responses from business actors. carry out supervision and guidance on alcoholic beverages.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) Annisa Yusuf; Teuku Yudi Afrizal; T Saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4067

Abstract

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri tanpa menceraikan isteri-isteri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat. Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan serta penelitian lapangan (field research). Berdasarkan dari hasil penelitian masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami yang tidak tercatat, hal itu menyebabkan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut khususnya hak anak dalam perlindungan tertentu bagi mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Perkawinan poligami yang tidak dicatat menyebabkan sebagian anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitias resmi di hadapan hukum dan dampak terhadap isteri mengabaikan hak-hak isteri dan status perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum.
PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ulfi Ana Khaira; Ferdy Saputra; T Saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6569

Abstract

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, kekerasan bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja akan tetapi penelantaran juga termasuk salah satu bentuk kekerasan juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Huruf e UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. yang mana dengan tindak penelantaran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang menjadi korban penelantaran.Bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinyaditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinya ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.Manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan khususnya tentang penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian normatif, data diperoleh melalui prosedur peraturan perundang-undangan,analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi bentuk penelantaran rumah tangga yaitu melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perawatan kepada keluarga, dan tidak memberikan pendidikan kepada anak. Dan sanksi yang diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Diharapkanhukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga seharusnya tidak dengan pidana penjara ataupun bayar denda akan tetapi dengan sanksi ganti rugi yaitu terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dijatuhkan hukuman ganti rugi, kerja sosial, dan mengikuti bimbingan koseling, agar tidak semata-mata mendapatkan efek jera akan tetapi juga mendapatkan perbaikan untuk kedepannya. Kata Kunci: Penelantaran, Kekerasan, Rumah Tangga
VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL Johari J; Ummi Kalsum; Zainal Abidin; T Saifullah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4980

Abstract

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia.
Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam T Saifullah; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3661

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran  pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
Pencegahan Radikalisme Melalui Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum di Pesantren Al-Urwatul Wustqa Muara Batu, Aceh Utara Saifullah, T; J, Jumadiah; Alfikri, Albert; H, Harun
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17008368

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum yang akan dilaksanakan di Dayah al-Urwatul Wustqa yang berada di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Ada beberapa alasan kenapa lokasi ini dipilih menjadi lokasi pengabdian, yaitu: Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman ditemukan bahwa Mesjid al-Izzah yang berada satu komplek dengan dayah tersebut diidentifikasi sebagai mesjid yang terpapar paham Islam radikal. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2019 salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia. Kedua, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jumat hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi’i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid  tersebut. Secara sederhana, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang radikalisme dan bahayanya bagi umat Islam dan negara. Selain iu mitra juga diberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pengabdian ini disusun dalam suatu kurikulum yang akan disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra mengetahui bahaya dari radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Selain itu mitra juga diharapkan mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai tameng untuk menolak radikalisme. Dari dua target tersebut, mitra diharapkan menjadi salah satu penggerak dayah di Aceh yang menentang radikalisme dan terorisme.
Peningkatan Pengetahuan Siswa SD 09 Banda Sakti Melalui Penyuluhan tentang Bencana Tsunami Utariningsih, Wheny; Novalia, Vera; Sofia, Rizka; Saifullah, T
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v4i1.4519

Abstract

SD 9 Banda Sakti is located in Lhokseumawe City which based on a disaster risk assessment has medium to high risk of a tsunami disaster. The initial discussion of the service team with SD 09 Banda Sakti concluded that SD 09 Banda Sakti had never received counseling related to disasters, especially the tsunami disaster. Whereas SD 09 Banda Sakti is one of the schools located directly opposite the beach. Therefore, it is necessary to carry out tsunami disaster counseling at SD 09 Banda Sakti. In addition to counseling about the tsunami disaster, SD 09 Banda Sakti also needs to get counseling about little doctors so that students are able to become agents of change to behave in a clean and healthy life and respond to disasters. This counseling is very needed to be a provision for students who are in high risk areas for tsunami disaster. The method used in this activity, which was attended by 85 students was lecture and singing. Based on the pre-test and post-test, this outreach activity can increase students' knowledge about the tsunami disaster by 40%.
Co-Authors Albert Alfikri Annisa Yusuf Dedy Syahputra, Dedy Fauzah Nur Aksa H, Harun H, Husni Hamdani H, Hamdani J, Johari J, Jumadiah Johari M, Munardi novalia, vera Nur, Mukhlish M R, Rahmayanti S, Sutriani Saputra, Ferdy Sofia, Rizka Teuku Yudi Afrizal Tri Afandy Ulfi Ana Khaira Ummi Kalsum Ummi Kalsum Utariningsih, Wheny Zainal Abidin Zainal Abidin