Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda Hirwansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i1.484

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah. Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.Apabila adaoknum BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan Sertifikat maka kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan. Walaupun Badan Pertanahan Nasional bukanlah lembaga negara dibidang yudikatif, namun Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT PENERAPAN BUNGA FLOATING OLEH PIHAK BANK DALAM KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH Hirwansyah
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Umumnya, ada dua jenis suku bunga yang diberlakukan bank yaitu suku bunga tetap atau fixed rate, dan mengambang atau floating. Fixed rate merupakan bunga tetap yang tidak akan berubah sepanjang tenor, sedangkan bunga floating KPR bersifat fluktuatif. Besaran bunga floating KPR berubah-ubah, sesuai suku bunga acuan yang diterbitkan oleh BI. Selain tergantung suku bunga acuan BI, tren bunga pasar dan kebijakan bank pun mempengaruhinya. Dalam praktiknya bentuk perjanjian KPR sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor dan penerapan bunga KPR komersial bersifat floating, perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract). Penelitian jurnal ini menggunakan system normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dan sistem norma, terhadap sumber data yang bahan primer seperti UU, Peraturan, bahan sekunder seperti buku, jurnal, bahan tersier, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian Perlindungan hukum yang diberikan oleh debitur yang mengalami kerugian akibat adanya kebijakan penerapan bunga floating yang dilakukan secara sepihak oleh Pihak Perbankan yang menggunakan kontrak baku dapat dijumpai dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 30 POJK No. 6 / POJK. 07 / 2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Adapun sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak bank apabila melanggar ketentuan diatas yaitu sesuai denga pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Upaya - upaya yang dapat dilakukan pihak debitur untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya penerapan bunga floating dalam perjanjian baku KPR yaitu Membuat pengaduan atau laporan ke Otoritas jasa Keuangan (OJK), Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS), Membuat surat somasi secara individu atau melalui kuasa hukum dan menggugat pihak Bank ke Pengadilan Negeri.

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda Hirwansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i1.484

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah. Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.Apabila adaoknum BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan Sertifikat maka kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan. Walaupun Badan Pertanahan Nasional bukanlah lembaga negara dibidang yudikatif, namun Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda.

Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Esther Masri; Hirwansyah
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.827

The rapid advancement of technology and the emergence of various applications encourage everyone to take advantage of electronic-based services that aim to provide convenience for users. Everyone can access the information needed anywhere. Likewise in the land sector which has undergone digital transformation and implemented electronic-based land services in the form of electronic documents by imposing electronic land certificates regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. This study aims to provide legal certainty regarding the importance of changing documents proving ownership of land rights through digitalization because of the large number of multiple certificates and the land mafia which results in land disputes. To analyze this research, the writer uses a normative juridical approach that uses a document study search from statutory regulations. The results of the research from the author that the application of electronic land certificates is carried out in stages to meet the needs of the people in Indonesia. It is hoped that electronic certificates can provide protection and legal certainty to land rights holders and be able to provide resolution to land disputes.

Tindakan Sepihak Bank Melakukan Pemasangan Stiker dan Membuat Tulisan Menggunakan Cat di Dinding Rumah Debitur yang Wanprestasi Hirwansyah
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4379

Kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) semakin banyak diminati karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, rumah sebagai tempat tinggal memiliki fungsi dasar sebagai tempat berlindung. Di zaman modern saat ini sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya yang tinggal di Kota, menginginkan segala sesuatunya dengan cepat, praktis, seperti halnya dengan masalah tempat tinggal atau hunian. Salah cara masyarakat perkotaan agar dapat memilki rumah siap huni yaitu menggunakan fasilitas Perbankan yaitu Kredit Pemilikan Rumah, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan yang wajib dimiliki. Pihak bank dalam melakukan pembiayaan KPR kepada masyarakat, hal umum yang akan dihadapi adalah potensi adanya wanprestasi atau lebih dikenal dengan kredit macet yang dilakukan oleh Debutur. Apabila debitur menunggak cicilan KPR umumnya diatas dua bulan, prakteknya pihak Bank secara sepihak, diam – diam memasuki rumah debitur dan melakukan penempelan stiker dan menyemprot cat di dinding rumah, dikarenakan rumah tersebut masih menjadi agunanan di Bank, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi Pidana. Penelitian jurnal ini menggunakan system normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dan sistem norma, terhadap sumber data yang bahan primer seperti UU, Peraturan, bahan sekunder seperti buku, jurnal, bahan tersier, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian Aspek hukum pidana terhadap tindakan sepihak dari bank yang telah masuk kerumah debitur tanpa ijin dan memasang juga menyemprotkan tulisan di dinding rumah debitur, akibat melakukan wanprestasi dalam kredit kepemilikan rumah yaitu melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pihak Bank dalam menghadapi debitur yang telah melakukan wanprestasi harus tunduk dan patuh dengan peraturan perundang – undangan yng berlaku yaitu meyelesaikan permasalahan hukum secara Non litigasi yaitu dengan cara mediasi atau dengan cara litigasi melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak debitur terhadap tindakan sepihak dari bank yang telah memasang dan menyemprotkan tulisan di dinding rumah debitur akibat melakukan wanprestasi yaitu, mengirim surat somasi kepada pihak Bank, membuat laporan Polisi, Restorative Justice, menyelesaikan tindakan Pidana tersebut ke Pengadilan Negeri.

Membangun Karakter Remaja Upaya Pencegahan Kenakalan Di Sekolah Komunitas dan Bermasyarakat Handayani, Otih; Hirwansyah; Masri, Esther
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/c8az6012

Masa remaja adalah masa seorang individu mengalami perubahan tubuh, emosi, minat dan perilaku. Masa remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial seperti terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian, genk motor dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan suatu penyimpangan sosial karena kegagalan individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri. Penyimpangan sosial merupakan bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Perilaku menyimpang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadi kenakalan remaja adalah sikap mental yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, pelampiasan rasa kecewa, kemiskinan dan pergaulan yang buruk. Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan (preventif), penindakan (represif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Yayasan Rosyidaturrohmah Boarding School Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang secara langsung berinteraksi dengan para siswa pesantren tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan kenakalan remaja di sekolah, komunitas dan masyarakat serta aspek hukum mengenai kenakalan remaja sehingga para siswa menyadari perbuatan kenakalan remaja dapat dikenakan sanksi agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis dan dalam tataran praktis.

THE RESPONSIBILITY OF LEGAL OFFICERS IN OVERCOMING LEGAL PROBLEMS IN A ROTATING EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE SERVICE COMPANY Rabbani, Tezar; Putri, Elfirda Ade; Hirwansyah
Truth de Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Truth de Journal
Publisher : Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37150/stv1jw40

A Limited Liability Company is a legal entity that is not responsible for the personal property of shareholders, except as regulated in Law No. 40 of 2007 and Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This study aims to analyze the responsibilities and positions of Legal Officers at PT Japa Indotama and PT Langgang Buana Perkasa using normative juridical methods. The normative approach is carried out by discussing regulatory aspects and case studies. Data were obtained through interviews and included primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed descriptively analytically. The results show that Legal Officers have an important role and require a background in legal education, but there is no special arrangement other than referring to Article 103 of Law No. 40 of 2007. It is recommended to establish special regulations to clarify the position, professionalism, and competency standards of Legal Officers.

Efektivitas Metode Penilaian 360 Derajat dalam Meningkatkan Disiplin Guru di MTsN 3 Labuhan Batu Farihin Abdillah Fattah; Neliwati; Hirwansyah; Rizza Fikri Al-Faris
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 7 No. 2 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i2.6388

This research aims to evaluate the effectiveness of the 360 degree assessment method in improving teacher discipline at MTsN 3 Labuhan Batu. The research method used is qualitative, with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The research results show that the 360 degree feedback method is effective in improving teacher discipline, especially in indicators of attendance, punctuality and compliance with rules. However, the application of this method faces challenges such as work culture resistance that avoids criticism and limited understanding of techniques for providing constructive feedback. These findings provide important implications for the development of performance evaluation strategies in educational institutions, especially in creating a transparent and collaborative work culture.

Sosialisasi Edukatif Hukum Sebagai Strategi Pencegahan Dini Terhadap Penggunaan Obat Terlarang Di Komunitas Muda Desa Kedung Jaya Hirwansyah; Putra, Gerhard Adi; Saputra, Bintang Arya; Rahmawati , Ade Nuraini; Sulianti, Tity Tri; Renhad; Juliansyah, Fachri Bahri; Annan, Nauval; Hafiz, Khoirul
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jaxr6p69

Obat terlarang adalah segala jenis zat atau bahan yang penggunaannya dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta berpotensi disalahgunakan untuk tujuan non-medis. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat desa. Edukasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan terlarang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan membentuk ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Edukasi mangenue bahayanya narkotika bagi kalangan remaja sangat penting dimana masa-masa remaja merupakan masa yang penting dalam memahami sesuatu yang memiliki dampak yang sangat buruk secara instan maupun berkepanjangan seperti pengaruh obat-obatan atau narkotika. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan, masyarakat maupun kalangan pemuda lebih dapat memahami terkait bahayanya obat-obatan terlarang atau narkotika, segala jenisnya dan dampaknya, serta bagaimana regulasi mengatur akan hal tersebut.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search