Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN DIKARENAKAN ALASAN MENAMBAH KETURUNAN (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/Pa.Gdt) Muhadi, Muhadi; Sukardi, Dina Haryati; Yusman, Yusman
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i2.12891

Pertimbangan hakim yang paling dominan dalam memutus perkara tentang izin poligami karena Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai isteri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Pemohon untuk mengajukan izin poligami karena Termohon selaku isterinya sudah sulit untuk bisa hamil lagi, sehingga sulit kemungkinan untuk dapat menambah keturunan, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal yang memperbolehkan Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan penafsiran bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan (lagi). Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.

OPTIMALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI UMKM Sukardi, Dina Haryati; Nurahman, Dwi; Lestari H, SD Fuji; Muhadi, Muhadi
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i1.11

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi berbasis risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha, permasalahan. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana Optimalisasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan merupakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatf yang menitkberatkan penggunaan bahan atau materi penelitan data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitan ini juga menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparatve approach). Bahwa usaha mikro dan menengah diwajibkan memiliki perizinan berusaha, dilihat dari tingkat risiko dalam bentuk NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah, NIP dan Sertifikat Standar untuk kegiatan risiko menengah dan tinggi, NIB dan Izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi.Dengan Hadirnya Aturan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Diharapkan Secara Maksimal Mampu Menjadi Indikator Peningkatan Perekonomian Daerah Serta Menjadi Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha Yuliana, Tora; Sutrisno, Sutrisno; Sukardi, Dina Haryati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v5i2.18313

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat normatif. Serta penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa beberapa penyebab hapusnya hak guna usaha adalah sebagai berikut: jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum, seperti halnya hak milik; ditelantarkan, seperti halnya hak milik; dan tanahnya rusak. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum Indonesia badan hukum yang didirikan dan beroperasi di bawah hukum Indonesia. Keputusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns) yaitu setelah menimbang berdasarkan alat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak maka hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dikarenakan penggugat konvensi tidak merincikan biaya ganti kerugian, maka petitum tersebut ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian. Hakim cermat dalam menerapkan ketentuan hukum: Dalam putusan ini, hakim tampak mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha dan prosedur pembatalannya. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Pemahaman yang akurat tentang kasus: Hakim tampak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus ini. Pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan umum: Hakim mempertimbangkan konsekuensi pembatalan Hak Guna Usaha terhadap kepentingan publik secara luas. Ini menunjukkan sikap yang adil dari hakim dalam memutus perkara ini. Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum: Hakim mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, properti, atau administrasi negara. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.Katakunci: perbuatan melawan hukum, pembatalan, HGU

Analisis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Guna Pendirian Menara Telekomunikasi Tower Combat Oleh PT Telkom Indonesia Tbk Puspita, Mitha; Sukardi, Dina Haryati; Setiyo, Diah Ayu
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v5i2.18095

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah guna pendirian menara telekomunikasi tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. serta hambatan yang ada dalam proses sewa menyewa tanah guna pendirian menara telekomunikasi tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk dilaksanakan dalam bentuk tertulis, sehingga dengan bentuk tertulis akan lebih menjamin kepastian hukum. Sebelum membuat perjanjian PT Telkom Indonesia Tbk akan mengadakan verifikasi dan legalisir dokumen tanah yang akan disewa mengantisipasi tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan dukungan hukum dari Kantor Pusat. Dalam proses sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk terjadi beberapa hambatan diantaranya terkait perizinan dengan instansi dari otoritas setempat terkait sekitar lahan yang secara langsung berpotensi mempengaruhi operasional tower, kemudian adanya hambatan dari mayarakat sekitar tower dan pemilik tanah yang disewa dan pihak ketiga yang berkepentingan. Saran dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan proses sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat ini, pihak PT Telkom Indonesia Tbk dapat lebih mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi baik resiko teknis maupun resiko sosial dari pembangunan tower combat tersebut agar dapat mengurangi kerugian warga akibat dampak dari pembangunan tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Selain itu, untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat, PT Telkom Indonesia Tbk diharap melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara antara lain lebih memperhatikan kesejahteraan, kesehatan warga, keselamatan warga, dan keselamatan lingkungan. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.

PRAKTEK PELANGGARAN KERJASAMA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PESAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022) falahuddin, Ival; Sukardi, Dina Haryati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v6i1.1656

ABSTRAKHubungan kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil (UKM) merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem bisnis yang sehat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran kerjasama yang merugikan pihak UMKM. Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (Putusan 1805) merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelanggaran kerjasama oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) terhadap para peternak ayam broiler (mitra). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelanggaran kerjasama yang dilakukan oleh STS dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Putusan 1805. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari Putusan 1805 dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Putusan 1805 menunjukkan bahwa STS terbukti melakukan dua pelanggaran kerjasama, yaitu: Melakukan dua perjanjian yang berbeda dengan para mitra: STS melakukan perjanjian inti dengan mitra inti dan perjanjian plasma dengan mitra plasma. Perjanjian inti memberikan hak yang lebih menguntungkan bagi STS dibandingkan perjanjian plasma. Hal ini dinilai sebagai praktik diskriminatif yang merugikan mitra plasma. Melakukan praktik pembelian ayam broiler mitra dengan harga yang tidak wajar: STS membeli ayam broiler dari mitra dengan harga yang lebih rendah dari harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dinilai sebagai praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh STS. Putusan 1805 merupakan putusan penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan kerjasama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku usaha besar tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha kecil dan bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.Kata Kunci: Pelanggaran Kerjasama, Hukum Persaingan Usaha, Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Hubungan Kerjasama, Pelaku Usaha Besar, Pelaku Usaha Kecil

BERWIRAUSAHA DALAM BIDANG HUKUM DENGAN MENGOPTIMALKAN PLATFORM DIGITAL ERA 5.0 Sukardi, Dina Haryati; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Marzuki, Agus; Dirayati, Fadhilah; Muhadi, Muhadi; Yuliana, Tora
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.93

Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi dan layanan, termasuk di bidang hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha hukum, dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana kewirausahaan di bidang hukum. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi digital untuk layanan hukum seperti konsultasi daring, penyusunan dokumen hukum otomatis, serta pemasaran jasa hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang peluang bisnis hukum berbasis digital serta mampu mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Optimalisasi platform digital terbukti mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan daya jangkau layanan hukum, sekaligus membuka peluang usaha baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya wirausaha hukum yang inovatif, berdaya saing, dan beretika di tengah transformasi digital era 5.0.

Dualism of Sanctions in Unlawful Acts: Between Civil Damages and Criminal Punishment Yuliana, Tora; Marzuki, Agus; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Nurahman, Dwi; Sukardi, Dina Haryati; Muhadi
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.1177-1186

Sanction dualism often arises in offenses such as fraud, embezzlement, or persecution, where a single act violates public legal norms and simultaneously causes personal harm to individuals. This study explores the concept of sanction dualism the simultaneous imposition or potential overlap of criminal and civil sanctions in cases of unlawful acts within the Indonesian legal system. Using a normative juridical method, the study relies on legislative and conceptual approaches grounded in the theory of legal integration, which supports a cross-branch legal framework. The research identifies two key issues: how the legal system conceptualizes sanction dualism and how it manages the harmonization between criminal and civil law. The findings highlight that although Indonesia permits the application of dual sanctions, there are significant procedural and institutional challenges. These include limited integration of civil claims within criminal proceedings, a lack of clear technical guidelines, and inadequate protection of victims’ rights. Consequently, legal processes often become fragmented and fail to deliver substantive justice. The study recommends regulatory reform, improved coordination among legal institutions, and stronger adoption of integrative legal approaches. These efforts are crucial for achieving a legal process that is fair, efficient, and capable of restoring both legal certainty for perpetrators and justice for victims. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus yang relevan. Teori yang menjadi dasar analisis adalah teori integrasi hukum yang menjelaskan perlunya pendekatan lintas-cabang hukum dalam menangani satu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif memungkinkan pemberlakuan dualisme sanksi, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal prosedur, kelembagaan, dan perlindungan hak-hak korban. Meskipun KUHAP mengatur kemungkinan penggabungan gugatan perdata dalam proses pidana, penerapannya masih terbatas dan jarang digunakan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang jelas menyebabkan proses hukum sering berjalan secara terpisah dan tidak sinkron, sehingga berisiko mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi yang lebih sistematis antara hukum pidana dan perdata, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, maupun penguatan pemahaman aparat terhadap pendekatan integratif. Tujuannya adalah agar proses hukum dapat berjalan secara efisien, adil, dan komprehensif, sekaligus menjamin pemulihan hak korban dan kepastian hukum bagi pelaku.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search