Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Literasi Hukum JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Teten Tendiyanto
Universitas Tidar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Tendiyanto, Teten
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4028

Abstract

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya  hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.
Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Tendiyanto, Teten; Budiman, Haris; Rahmat, Diding
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4058

Abstract

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.
Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi Kana Kurnia; Teten Tendiyanto
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.392 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.3196

Abstract

The purpose of this research is to explore and analyze Indonesia's actions against Vietnam's exclusion based on the Most Favored Nation Principle; and analyze how the Most Favored Nation's principle should be reflected in the State of Vietnam. The research uses the normative legal research method by searching various sources of legal materials that are described descriptively. The results of the study show that Indonesian policies are inconsistent with Article 1.1 of GATT or not in accordance with MFN principles, and Vietnam can demand that Indonesia be treated equally and non-discriminatively.Keywords: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area AbstrakPenelitian ini bertujuan yaitu untuk menggali dan menganalisis tindakan Indonesia terhadap pengecualian Vietnam berdasarkan Prinsip Most Favoured Nation; dan menganalisis bagaimana seharusnya pengeculian prinsip Most Favoured Nation terhadap Negara Vietnam. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Indonesia inkonsisten terhadap Article 1.1 GATT atau tidak sesuai dengan prinsip MFN, dan Vietnam dapat menuntut kepada Indonesia untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif.Kata Kunci: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area
The Roles of Bank Indonesia and Financial Services Authority as Rural Banks’ Supervision Agency Dikha Anugrah; Anthon Fathanudien; Teten Tendiyanto
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.2477

Abstract

Banks are financial institutions to collect and distribute funds to the public. As a public trust institution, the banks must maintain the public trust. In doing so, it is needed a supervision agency called Bank Indonesia. The purpose of this study is to see and to analyze the roles and the responsibilities of Bank Indonesia as rural banks’ supervisory agency based on law No. 3 of 2004, Bank Indonesia and Act No. 21 of 2011, financial services authority. The writer employed a normative juridical approach by understanding, testing, and reviewing the secondary data. This research was a descriptive analysis describing the prevailing laws and regulations related to the authority of Bank Indonesia as a rural bank’s supervision agency. The result of the research showed the roles of of Bank Indonesia and Financial Services Authority as rural bank supervisors were not aligned with the law provisions stipulated in Bank Indonesia article 27, a direct and indirect supervisions. Meanwhile, based on Article 28 of Law No. 21 of 2011, Financial Services Authority. The role of the Financial Services Authority in the legal protection of the consumer was not limited to facilitating the consumer protection. For instances, it is not only to accomodating and becoming a mediation institution but also becoming an institution that sides the consumers and society in the legal defense activities. As the central bank, bank indonesia is responsible for the case happening in Rural banks by putting it under a special supervision bank. In addition, if the rural bank is unable to improve its financial condition within a specified time, it will be declared as a failed bank and its business license will be revoked. The forms of protection, on the other hand, undertaken by the Financial Services Authority covers the prevention protection of violation and restoration of consumer rights if for instance the consumers suffer losses.Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, untuk menjaganya maka diperlukan badan pengawasan yaitu Bank Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan pengawas terhadap Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang-undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan memahami, menguji, dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini bersifat deskritif analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Bank Indonesia terhadap kewenangannya sebagai badan pengawas kepada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian adalah Peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina terhadap Bank Perkreditan  Rakyat  belum  sesuai dengan yang ditetapakan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 27 yaitu mengenai  pengawasan   langsung    dan   pengawasn   tidak langsung. Sementara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum.  Bank  Indonesia  sebgai  Bank  sentral  bertanggung  jawab  terhadap kasus  Bank Perkreditan Rakyat  dengan  memasukkan  bank tersebut   ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus. Pada waktu yang   telah  ditentukan   Bank Perkreditan Rakyat   tidak  dapat   memperbaiki  kondisi keuangannya.  Bank Perkreditan Rakyat  dinyatakan  sebagai bank   gagal   dan    dicabut   ijin   usahanya. Sementara Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian.
Regional Government Authority in the Implementation of Natural Disaster Management Suwari Akhmaddhian; Teten Tendiyanto; Roni Nursyamsu; Alif Faisal Abdilah; Azmy Sabila Gustianitami
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.6127

Abstract

Natural disasters certainly have negative impact on the environment and society in community health, comfort, and economic conditions. This study aims to asertain and analyze the regulation─regional government service authority in organizing natural disaster management in Indonesia. This study employed empirical legal method involving primary and secondary data and was conducted in Kuningan Regency. The data were collected through interviews, observations and literature studies. The finding revealed the regional government service authority is governed in Article 9 of Law Number 24 of 2007─Disaster Management, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008─the Implementation of Disaster Management, and Regional Regulation Number 6 of 2011─ the Implementation of Disaster Management. Finally, their authority is mostly defined clearly in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This law establishes apparent rules that each duty and function is already appropriate.
Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Tendiyanto, Teten; Tsurayya Istiqamah, Destri; Suwandoko, Suwandoko
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.89

Abstract

This study aims to provide information on legal protection for sellers with the Cash on Delivery (COD) payment system. The research method used in this study is a normative juridical research method and uses a statutory and conceptual approach. Data sources in this study are secondary data: primary legal materials, namely binding legal materials, including Consumer Legal Protection Act Number 08 the year 1999; secondary legal materials, namely legal materials which provide explanations to primary legal materials. While the results of the study show that sellers who are subject to sanctions by paying Cash on Deliver system receive legal protection based on Article 6 of the Consumer Protection Act. In addition, a lawsuit for default will be more appropriate when a loss occurs to a business actor when a Cash on Delivery (COD) transaction fails. If there is a criminal element in the transaction process using Cash on Delivery, producers or seller can sue according to Article 19 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat, di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dimana memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dirugikan dengan pembayaran sistem Cash on Delivery men­dapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Unang Perlindungan Konsumen. Selain itu gugatan wanprestasi akan lebih tepat dilakukan ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ketika transaksi COD gagal. Apabila terdapat unsur pidana ketika proses transaksi dengan cara COD maka produsen atau pelaku usaha dapat menuntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.
OPTIMALISASI POS BANTUAN HUKUM DI DALAM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO KELAS IB UNTUK MELAYANI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU Adi Wahyono; Teten Tendiyanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i7.2423

Abstract

Optimalisasi Penegakan hukum dimulai dengan integritas nyata dalam pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Purworejo Kelas IB. Kemampuan para pegawai perlu ditingkatkan saat bekerja menjalankan tugas serta kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat. Keseluruhan prosedur yang telah disepakati bersama dalam kerja sama menjadi penentu keberhasilan dari program pemberian bantuan hukum. Selain itu juga dalam undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum telah diterapkan dalam menjalankan semua tahapan bantuan hukum. OBH Yayasan Adil Indonesia menjalankan perjanjian dengan pengadilan negeri purworejo selama satu tahun. Dari sistem pemilihan sebagai kandidat yang memenangkan kerja sama dengan pengadilan negeri ditetapkan sebagai lembaga bantuan hukum yang membantu peningkatan pelayanan hukum untuk masyarakat. Posbakum yang ada di ruangan pengadilan tersebut diupayakan bisa meningkatkan penyelesaian perkara yang cepat dan cepat. Rumusan masalah yang ditulis oleh penulis berjumlah dua yaitu pelayanan posbakum sudah optimal atau belum dan membahas seleksi organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri purworejo kelas IB. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pos bantuan hukum dan upaya hukum yang dilakukan. Kemudian dari tinjauan pustaka menganlisis seputar pos bantuan hukum dan peningkatan yang ada selama kerja sama. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan secara yuridis empiris dengan cara mengumpulkan jurnal ilmiah, buku, dan mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan analisis yang mendalam terhadap posbakum bisa menambah cakrawala bagi pembaca dan sebagai bahan rujukan jika artikel ilmiah ini bermanfaat untuk bahan pembelajaran di lingkungan pendidikan.
ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG Oksya Salma Asyifa; Fara Makhsonah; Lulu Lutfiyah; Teten Tendiyanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2476

Abstract

Pemilu di Indonesia adalah bagian penting dari sistem demokrasi, yang memastikan hak-hak warga negara didistribusikan dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal konstitusional. Pemerintah mendukung penyelenggara pemilu, dan alat peraga kampanye (APK) sangat penting bagi para kandidat untuk mengkampanyekan diri mereka. Namun, pada tahapan kampanye pemilihan umum 2024 di Candimulyo, terjadi pelanggaran pemasangan APK yang mengabaikan peraturan. Penelitian ini berfokus bagaimana proses penertiban pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu di Kecamatan Candimulyo yang sudah terlapor di Bawaslu Kabupaten Magelang dan bagaimana Proses Penegakan Hukum tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaturan dan penegakan hukum pemasangan APK dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan laporan observasi dan bahan pustaka sebagai sumber data dan menggunakan metode berpikir kritis yang bersifat preskriptif. Hasil pembahasannya berupa peserta pemilu memiliki hak untuk memasang APK sebagai bentuk dari kampanyenya. Namun terdapat beberapa peserta pemilu di Kabupaten Magelang yang melanggar peraturan terkait dan dapat diselesaikan pada saat itu juga. Proses penertiban pelanggaran APK oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan pemindahan dan atau penurunan APK tersebut.
SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Istiqamah, Destri Tsurayya; Suwandoko, Suwandoko; Tendiyanto, Teten
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7518

Abstract

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, yang menghantarkan pada pemikiran bahwa sejatinya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.  Kedinamisan yang ada di masyarakat dapat menjadi problematik sekaligus tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Salah satunya konsep Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS) yang bersumber dari sistem hukum Common Law. Gugatan CLS pertama kali di Indonesia diajukan pada tahun 2003, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi pada gugatan-gugatan CLS lainnya. Pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun pengaturannya sebatas hanya untuk gugatan terkait lingkungan hidup. Sedang dalam perjalanannya gugatan CLS di Indonesia tidak hanya sebatas gugatan mengenai lingkungan hidup semata. Tulisan yang menerapkan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini akan memaparkan skema serta implementasi gugatan CLS di Indonesia serta permasalahan dan kendalanya, Sifat putusan CLS yang berbentuk condemnatoir, berupa menghukum Pemerintah untuk melakukan sesuatu berupa mengeluarkan kebijakan, membuat sifat eksekutorialnya sulit untuk dieksekusi apabila Pemerintah diam dan tidak melakukan putusan. Dengan demikian perlu untuk adanya pengaturan secara ‘letterlijk’ tidak hanya terkait mekanisme proses dan persidangan gugatan CLS, namun juga tata cara eksekusi berupa pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara negara melalui mekanisme pengaduan Ombudsman.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris ( Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates)” Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk; Galuh Rizki Tarananda; Melissa Oktafina; Teten Tendiyanto
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2025): Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i1.512

Abstract

This research discusses the problem where in a trial facts that cannot be taken into consideration by the panel of judges in deciding a civil case in decision Number 28/Pdt.G/2022/ PN Wates. The research was conducted to find out the reasons why the judge did not consider the evidence that had been submitted by the parties. The normative juridical research method with a conceptual approach and case approach was used to analyze the decision Number 28/Pdt.G/2022/ PN Wates as the primary data of the research and secondary data through literature study and for the process of analyzing data based on qualitative descriptive methods. The results showed that the evidence submitted by the litigants in the decision was not considered by the judge because the strength of the evidence was weak. In article 1866 of the Civil Code, evidence that can be submitted to strengthen the arguments in the lawsuit is in the form of written evidence and witness evidence. This study also states that there is a judex factie where the judge examines the facts of the trial, so that the judge can consider it in the decision. Based on this analysis, the judge has responsibility for all evidence submitted by the plaintiff to be considered in making a decision. Evidence is so important in civil trials, because it can affect the judge's confidence in making a consideration to decide a case.
Co-Authors Adi Wahyono Alif Faisal Abdilah Azmy Sabila Gustianitami Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Diding Rahmat Dikha Anugrah Erga Yuhandra Fara Makhsonah Fathanudien, Anthon Galuh Rizki Tarananda Gios Adhyaksa Istiqamah, Destri Tsurayya Kana Kurnia Lulu Lutfiyah Melissa Oktafina Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk Nurul Hidayah Oksya Salma Asyifa Roni Nursyamsu Salma Amalia Amanda Siti Aydina Suwandoko Suwari Akhmaddhian Tsurayya Istiqamah, Destri Zulfa Rusyda Fadiyah