Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik Innovative: Journal Of Social Science Research
Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Hubungan remunerasi bankir dan kinerja perbankan dalam perspektif multivariat Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
INOVASI Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.46 KB) | DOI: 10.29264/jinv.v15i2.5709

Abstract

Kapasitas dan kapabilitas bankir dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan umumnya berdampak pada kinerja perbankan, yang menurut beberapa penelitian terdahulu dapat berhubungan dengan besaran penghargaan yang diberikan. Penelitian ini mengkaji kemungkinan adanya hubungan antara remunerasi bankir dan kinerja perbankan di Indonesia. Melalui analisis faktor sebagai pendekatan multivariat, diperoleh bahwa remunerasi dan ukuran bankir memiliki hubungan secara positif dengan faktor akuntansi, antara lain pendapatan, beban dan keuntungan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keputusan pemberian remunerasi perlu dikelola untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan faktor internal dan eksternal
Perspektif Prosedural Justice terhadap Peradilan Sosial Media atas Isi Impachment Joko Widodo Oktaviani, Diva Fitaloka; Jamilah, Jamilah; Adiyati, Noor; Hobiri, Muhammad; Syahbintang, M.; Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16656

Abstract

Dalam proses impeachment presiden Indonesia, keadilan prosedural sering diabaikan, terutama ketika masalah muncul di media sosial. Meskipun UUD 1945 dan undang-undang lainnya telah menetapkan prosedur hukum yang jelas, praktiknya sering kali dipengaruhi oleh pendapat publik yang berkembang di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedural justice dalam kasus impachtmen seorang presiden dan Dampak peradilan sosial media terhadap prosedural justice. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpusat pada mengkaji aturan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, peraturan yang mengatur proses impeachment presiden, dan literatur akademik tentang keadilan prosedural digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin proses yang transparan dan berbasis bukti dalam kasus impeachment presiden, penerapan keadilan prosedural sangat penting, Meskipun prosedur impeachment telah diatur dalam UUD 1945, opini publik yang berkembang di media sosial sering menyebabkan proses ini berubah. Selain itu, persepsi publik tentang sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh media sosial. Tanpa mengikuti proses yang adil, misinformasi dan bias dapat merusak integritas proses hukum yang sah, menimbulkan polarisasi, dan mempengaruhi opini publik.
Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura Ahmidi, Ahmidi; Hairiana, Rizky; Ahmad, Ahmad; Alvianur, Alvianur; Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16657

Abstract

Artikel ini membahas konsep kebebasan berpendapat dalam dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yakni Indonesia dan Singapura. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh instrumen hukum di berbagai negara. Di Indonesia diakui dalam Pasal 28E UUD 1945 dan di Singapura diakui dalam Pasal 14 Konstitusi Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana regulasi kebebasan berpendapat diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur terkait, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU ITE yang membatasi kebebasan tersebut dalam konteks digital. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, implementasinya sering terhambat oleh interpretasi peraturan yang tumpang tindih dan pembatasan yang ketat. Di sisi lain, Singapura menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Singapura mengakui hak tersebut, namun memberikan ruang bagi parlemen untuk membatasi berdasarkan keamanan negara, moralitas, dan ketertiban umum. Pembatasan ini dijabarkan melalui berbagai undang-undang seperti Official Secrets Act dan Sedition Act, yang secara signifikan menghambat kebebasan berekspresi di ranah publik dan digital.
Separated Couples during the COVID-19 Outbreak: A Survival Support Vector Machine Analysis Setiarno Putera, Muhammad Luthfi; Rafik Patrajaya; Setiarno
Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik Vol 17 No 1 (2025): Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik
Publisher : Politeknik Statistika STIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34123/jurnalasks.v17i1.739

Abstract

Introduction/Main Objectives: The separation between spouses has been rising noticeably in recent years in Palangka Raya, particularly during the COVID-19 outbreak. Background Problems: An analysis of time-to-event on those separations will be undertaken quantitatively using survival analysis by comparing the results yielded by Cox proportional hazards (PH) regression and non-parametric Survival Support Vector Machine (SUR-SVM). Novelty: This work suggests a feature selection method that looks for influencing elements related to the c-index by employing backward elimination. Research Methods: This study's data came from Indonesia's Supreme Court webpage, including a database of separation verdicts from the Palangka Raya Religious Court, spanning from April 2020 to March 2021. The response variables were the time-to-separation (marriage length until separation) (t) and the censored state of the occurrence (?). Finding/Results: Based on SUR-SVM, the factors contributing the most to the separation are the absence of children, unsteady employment of appellants, and finance motive as the primary reason. In terms of concordance index and Akaike Information Criterion (AIC), the SUR-SVM outperformed the Cox proportional hazard model. These values of SUR-SVM were 59.24 and 1899.78, respectively. SUR-SVM correctly classified 59.24% of separations based on the chronological order of events.
Co-Authors Adiyati, Noor Ahmad Ahmad Ahmidi, Ahmidi Alvianur, Alvianur Hairiana, Rizky Hobiri, Muhammad Jamilah Jamilah Oktaviani, Diva Fitaloka Rafik Patrajaya Setiarno Syahbintang, M.