Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

PHYLOSOPHICAL AND CONSTITUSIONAL PROTECTION TOWARDS RELIGION IN INDONESIA Silfiah, Rossa Ilma; Luth, Thohir; Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini
Brawijaya Law Journal Vol 3, No 2 (2016): Contemporary Indigenous and Constitutional Issues: Transnational Perspective
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.72 KB) | DOI: 10.21776/ub.blj.2016.003.02.04

Abstract

Legal protection on religion is certainty for a state with Pancasila principle. The first principle    the Divinity of the Only God has been spirit of the following points, as living guidance for Indonesian country.  The believing of    the Divinity of the Only God shows that the Indonesian Republic is religious based country by protecting freedom to have religion for its people.  This regulation has implication in governmental circle, that the country makes Religion Ministry as one of ministries that its existence has the same position to other state institutions.   The implementation of legal protection toward religion needs legitimating in the field of civil law, showed in issuing President   Decree   No. 1 of 1965 on the Preventing of    Misuse and/or Religion Staining. The existence of this   Decree  in Old Order has been legitimated  newly as a Law  by issuing the Law   No. 5 of 1969, thus the  President Decree has been added to the  Criminal Code, Act   156a.
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19 Silfiah, Rossa Ilma
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.323 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3068

Abstract

Permasalahan yang terjadi dalam Pandemi Covid-19 ini bagi umat Islam yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar umat Islam tetap tenang dalam menjalankan aktifitas agamanya. Dengan berbagai rujukan kesehatan tentang bahaya Covid-19 dan menjaga keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi Undang-undang, maka fatwa-fatwa ulama’ yang tergabung dalam MUI maupun ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ telah memberikan solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.Kata Kunci: Fleksibilitas, hukum Islam, pandemi
Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Rossa Ilma Silfiah; Adinda Nabila
JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID) Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v4i1.2167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Ledug,Faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis dan akurat.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelayanan yang maksimal berkaitan dengan proses kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelayanan pengurusan KTP belum adanya sebuah cerminan pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah dalam hal ketanggapan, kehandalan,jaminan,dan berwujud dalam hal menunjang pelayanan kepada masyarakat. Karena itu peneliti menyarankan agar pemerintah memiliki ketanggapan memberikan pelayanan secara cepat, kecermatan dalam memberikan pelayanan harus lebih ditingkatkan dan harus mengevaluasi pelayanan yang diberikan dalam hal berwujud terhadap sarana dan prasarana
THE IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS PLURALISM VALUES OF ISLAMIC LAW ON ARTICLE 156A OF THE CRIMINAL CODE Rossa Ilma Silfiah
Yustisia Jurnal Hukum Vol 9, No 2: August 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v9i2.43099

Abstract

Religious freedom in Indonesia is based on the abundant presence of Godliness that is the religious values embraced in Indonesia. The religions are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism mentioned in the Presidential Decree No. 1 of 1965 on the defamation/blasphemy, and stipulation of Article 156a to become a part of Article 156 Criminal Code. The essence of the blasphemy law is to realize a harmonious religious life. This is in line with the Islamic law that is universal and dynamic. Islam does not deny the diversity of the universe, diversity of knowledge, diversity of tribes and cultures, and diversity of religions and beliefs. Because the messenger of the Prophet was to improve the morality of his followers by carrying the value of Rahmatan lil-aalamiin (a blessing for the universe). In this study, the values of Islamic law implicit in Article 156a of the Criminal Code were examined by applying a normative method as well as religious text approach as a framework for argumentation. In addition to applying a policy-oriented approach, this research also applied a value-oriented approach. Because the position of Islamic law is one source of material law as well as very relevant to the pluralistic style of Indonesian society.
Legal Protection For Buyers Condotel Affected Pandemics Covid-19 Suwardi Suwardi; Rossa Ilma Silfiah
Pattimura Law Journal VOLUME 6 ISSUE 2, MARCH 2022
Publisher : Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/palau.v6i2.950

Abstract

Providing legal protection for buyers condotel as consumers from developers so legal aspects transition trading should be understood by the buyers as consumers. In the process of the buying and selling of fixed objects such as land, the house, apartment or other property often do we hear terms of agreement? How legal protection for buyers through a binding agreement trading condotel? Methods used in in writing this is normative, referring to act- act which is, law no. 1 year 2020 about flat. In general the contents of a binding agreement trading is the agreement a seller to fastens self will sell them to buyer and accompanied the provision of a sign so or money the based on the agreement. Generally a binding agreement of sale made under the mighty hand for some reason certain as the payment of a price has not been settled. In a binding agreement trading load the deal-agreement about the object promised, the price, when time acquittal and he made certificate trading. For reasons of practicality and a binding agreement trading prepared by the developer or power law (legal officer) a default when binding agreement signed trading, usually a potential buyer given the opportunity to read and studies draft a binding agreement buying and selling beforehand with guided  officer readers a binding agreement buying and selling from developers.
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19 Rossa Ilma Silfiah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3068

Abstract

Permasalahan yang terjadi dalam Pandemi Covid-19 ini bagi umat Islam yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar umat Islam tetap tenang dalam menjalankan aktifitas agamanya. Dengan berbagai rujukan kesehatan tentang bahaya Covid-19 dan menjaga keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi Undang-undang, maka fatwa-fatwa ulama’ yang tergabung dalam MUI maupun ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ telah memberikan solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.Kata Kunci: Fleksibilitas, hukum Islam, pandemi
PELATIHAN BAGI DAIYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PASURUAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH Rossa Ilma Silfiah
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2018 "Inovasi IPTEKS untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1081.373 KB)

Abstract

Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia, mempunyai peran penting dalam mengambangkan dakwah, pendidikan masyarakat maupun peran sosial lainnya. Begitu juga Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, selalu berperan aktif dalam mengembangkan dakwahnya, melalui tersebarnya daiyah di berbagai desa se Kabupaten Pasuruan. Dalam menjalankan roda organisasi, Muslimat Nahdlatul Ulama mengedepankan komunikasi antar anggotanya, yang dikemas dalam kegiatan Majelis Taklim. Selama ini, kajian dakwah hanya konsentrasi pada pengembangan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam perspektif Islam. Para Daiyah yang terdiri dari pengurus maupun anggota, sangat berpotensi untuk mempengaruhi anggotanya bahkan masyarakat sekitar. Sehingga pelatihan bagi daiyah dengan mengkaji keluarga maslahat dari perspektif hukum positif sangat diperlukan. Keluarga merupakan sasaran inti dalam organisasi muslimat, karena membangun keluarga, hakikatnya adalah membangun negara. Keluarga maslahat akan menciptakan negara yang maslahat pula. Kegiatan Majelis Taklim telah dilaksanakan sampai tingkat desa, bahkan sampai pada tingkat Rukun Tetangga. Pelaksanaan di tingkat kabupaten, dilaksanakan satu bulan sekali, di tingkat kecamatan dua minggu sekali, dan di tingkat Rukun Tetangga seminggu sekali. Kegiatan Majelis Taklim ini sangat efektif, dan sebagai sarana kesinambungan negara dengan masyarakat. Karena keberlanjutan komunikasi antar anggota menjadi kebutuhan bagi terwujudnya keluarga maslahat bahkan menuju negara yang maslahat.
HUKUM KAUSALITAS PERSPEKTIF AL-QUR’AN Rossa Ilma Silfiah

Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.139 KB)

Abstract

Hukum Kausalitas merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta, dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat/peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Akan tetapi secara keilmuan, hukum kausalitas dicetuskan oleh Aristoteles yang hidup sekitar 350 SM. Tidak banyak yang mengetahui, bahwa Aristoteles hidup bersama dengan masa Sang Raja Iskandar Dzul-Qarnain yang kisahnya diabadikan dalam Surat Al-Kahfi Ayat 84 “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu”. Kata Sabab yang berarti jalan/proses seorang Iskandar Dzul-Qarnain ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang tertulis secara tekstual dalam Al-Qur’an. Sedangkan kisah Raja Iskandar Dzul-Qarmain merupakan ayat-ayat kauniyah bagi manusia. 
Perkembangan Delik Penodaan Agama Di Indonesia: Perspektif Historis Konstitusional Rossa Ilma Silfiah; Zulkarnain Zulkarnain
Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i2.3787

Abstract

The blasphemy offense in Indonesia is a strategic offense to be discussed in detail, historically and constitutionally. In this case religion is protected by the state, and religion is a guideline in society, nation and state, so that the existence of religion becomes the spirit of the formation of this country. Religious life cannot be separated from the discussion of religious freedom which is part of human rights. Freedom of religion in Indonesia is based on the First Precept of Belief in the One Supreme God, where freedom is freedom based on the values of religion that live in Indonesia. One's religious freedom will be face to face with the religious rights of others, so it requires rules to maintain common order. These religions include Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism which have been mentioned in the explanation of the Presidential Decree Law No. 1/1965 on the abuse/blasphemy of religion, and submits Article 156a to be part of Article 156 of The Criminal Code. The research uses normative legal research methods with historical and case approaches. The essence of the blasphemy regulation is to regulate harmonious religious life. This article will discuss the state's protection of religion and religious life from a historical-constitutional perspective as well as cases of blasphemy against religion that have occurred. By knowing some of the cases that occurred, both blasphemy against religion in the form of hate speech and the destruction of houses of worship, it will be easy to analyze the causal factors and solutions that must be carried out by both the government and the community
RUMUSAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA Rossa Ilma Silfiah
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbentuknya rumusan tindak pidana terhadap agama bagi sebuah negara adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kehidupan beragama. Landasan Filosofis Perlindungan terhadap Agama di Indonesia merupakan bentuk perwujudaniSila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 156a KUHP merupakan realisasi kebijakan penal dari Sila Pertama tersebut. Dilatarbelakangi sejarah panjang yang diawali sebelum pra penjajahan hingga terbentuknya Negara Republik Indonesia. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap agama dan penegakannya di Indonesia telah nyata dibuktikan oleh sejarah bangsa Indonesia. Mulai terbentuknya lembaga agama yaitu Departemen Agama sebelum kemerdekaan sampai pada Lembaga Peradilan Agama. Perlindungan tersebut memerlukan dukungan upaya penal yang diwujudkan dengan keberadaan Pasal 156a KUHP. Di beberapa negara, tentunya demikian halnya, pasti akan memberikan perlindungan terhadap warganya dalam hal kehidupan umat beragama. Penelitian ini secara normatif akan membahas pengaturan tindak pidana terhadap agama di Indonesia dan beberapa negara yang berbeda ideologi maupun bentuk negaranya. Diharapkan dari hasil kajian ini akan membuka wawasan berbangsa, bernegara dan beragama.