Articles
<![CDATA[Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia: a Comparative Analysis ]]>
<![CDATA[Darwis, Sri Astuti Ana]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Akmal, Andi Muhammad]]>
<![CDATA[ Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/mh.v3i2.22017
<![CDATA[Bestiality is a form of sexual perversion. Bestiality perpetrators seek sexual satisfaction by making animals objects of sexual satisfaction, which is considered to deviate from legal norms, religious norms, and moral codes that apply in society. This article aimed to discuss the comparison of Islamic law and positive law regarding the sexual perversion of animals. This study employed qualitative with a comparative descriptive research approach. The results of this study indicated differences of opinion between Islamic law and positive law regarding the sexual perversion of animals. Based on the different views of Islamic law in response to this case, some people were allowed, and some were not allowed. Meanwhile, some people stated that the incident must be subject to sanctions and fines from a positive legal perspective. The implication of this study was to prevent bestiality (sexual activity of animals), it is necessary to have strict and concrete rules to protect the next generation of the nation, as a good legal policy as well as renewal of Islamic law and positive law as well as protection of animals. Providing information is very necessary through maximum socialization to the public about the law of consuming animals that humans have fertilized.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGAJIAN KITAB KUNING TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULUM SOREANG MAROS ]]>
<![CDATA[Natsir Mb, Jung Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13728
<![CDATA[AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengajian kitab terhadap pemikiran hukum bagi santri di pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros. Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research dengan pendekatan yang digunakan pendekatan sosial (non doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektive dari bentuk pengajian kitab kuning di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros tetap terpelihara sampai pada saat ini dan dilaksanakan dengan metode, Khalaqah. Demi meningkatkan pemikiran Hukum bagi santri oleh pihak pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yakni mewajibkan santri mengikuti pengajian kitab yang dimana kitab-kitab tersebut merupakan kitab warisan yang sejak berdirinya pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yang sebagian besar kitab hukum, seperti kitab, Fathul qorib, Riyadu shalihin, tanwirul qulub dan hampir semua kitab yang dipakai mengandung hokum. Pengaruh dari pemikiran dan pemahaman Fiqhi Santri Dipondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros Tentang pemikiran hukum Imam Maliki Dan Imam Syafi’i sangatlah berpengaruh dan diajarkan Tentang etika dalam perbedaan pendapat, namun santri/wati lebih dominan memahami dan mendalami pemikiran Imam Syafi’i. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan pendidikan yakni peserta didik yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. dirasakan perlu fungsionalisasi lembaga pendidikan Islam terutamanya pesantren yang bertujuan untuk mentrasmisikan nilai-nilai kitab kuning yang terkandung didalamnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pesantren tidak mengalami kendala dalam mempertahankan tradisi kitab kuningnya, baik pada persoalan bahasa, metode, materi sampai kepada persoalan minat santri sendiri.Kata Kunci: Pengajian Kitab Kuning; Santri: Pondok Pesantren; Nahdlatul Ulum Maros.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto) ]]>
<![CDATA[Abd. Gafur, Mulyawana]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14910
<![CDATA[Abstrak Aritkel ini membahas pokok-pokok masalah tersebut. Yang penulis uraikan dalam pokok-pokok masalah yaitu: pertama, bagaiman konsep khiyar dalam mengatasi permasalahan konsumen yang dapat dirugikan? Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dalam penggunaan hak khiyar? Ketiga bagaimana implementasi terhadap penggunaan hak khiyar di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto? Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai perlindungan konsumen atas hak khiyar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan penerapan hak khiyar dalam skripsi ini membuat tentang perlindungan konsumen dalam akad jual beli secara online atas hak khiyar penulis melihat kurangnya penerapan konsep hak khiyar. Yang pada dasarnya hak khiyar mudah di terapkan dalam praktik jual beli secara langsung. Sedangkan dalam jual beli secara online itu sulit untuk dapat diterapkan mengingat bahwa metode dengan belanja online dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu. Akan tetapi bahwasanya hak khiyar ini bukan hanya dapat dilakukan secara langsung, namun dapat juga diterapkan dalam jual beli secara online. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahana terhadap penerapan konsep hak khiyar dalam akad jual beli baik itu secara langsung maupun dengan secara online. Karena dengan penerapan hak khiyar akan lebih memudahkan bagi konsumen untuk dapat berbelanja.Kata Kunci: Perlindungan; Konsumen; Akad Jual Beli; Hak Khiyar. Abstract This article discusses the main points of the problem. What the authors describe in the main points of the problem are: first, how is the concept of khiyar in overcoming the problems of consumers who can be harmed? Secondly, how is the Islamic legal review of buying and selling in the use of khiyar rights? Third, how is the implementation of the use of customary rights in Exod. Pabiringa Kec. Binamu District. Jeneponto? This type of research is classified as quantitative by using a shar'i approach where this approach is an approach to Islamic law that is related to the opinions of the scholars. In collecting data through interviews, the authors use case studies. The technique used is reading literature that has an interest and relevance to the main problems and sub-problems regarding consumer protection of the rights of the khiyar. From the results of this study indicate that the lack of public understanding of the use of the application of the right of khiyar in this thesis makes about consumer protection in the online sale and purchase agreement for the khiyar right, the author sees the lack of the application of the khiyar right concept. Basically, the right of khiyar is easily applied in the practice of buying and selling directly. Whereas in buying and selling online it is difficult to be applied given that the method with online shopping is done by ordering in advance. However, this right not only can be done directly, but can also be applied in buying and selling online. The implication of this research is the need to understand the application of the concept of rights in the sale and purchase agreement both directly and online. Because the application of the right will make it easier for consumers to be able to shop.Keywords: Protection, Consumer, Sale and Purchase Agreement, Khiyar Rights.]]>
<![CDATA[Penggunaan Alkohol dalam Upaya Pencegahan Covid-19; Analisis Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Mallarangang, Andi]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.24319
<![CDATA[This article aims to describe and analyze the maslahah mursalah method of using alcohol as an effort to prevent covid-19. In answering these problems, the author uses library research which is guided by the management of data obtained from various literatures. The sources of data found include primary and secondary data. This research approach uses a qualitative and normative-juridical approach which is something based on literature study by examining scientific works that are directly related to the object being studied and related legal provisions, then analyzing in the literature that has relevance to the problem being discussed, then review and conclude. The results of this study indicate that, there are many benefits contained by alcohol in preventing the transmission of covid-19 through the analysis of maslahah mursalah. In this paper there are many explanations about the dangerous impact of covid-19 which is a terrible scourge for all mankind, because this disease attacks the human respiratory system to cause death that spreads through touch (droplets). However, mankind is always making new breaktroughs in preventing this, namely using alcohol as a very effective cleaning tool in the covid-19 outbreak situation (Handsanitizer and Disenfektan) because the content in alcohol is useful as a bacteria killer because alcohol itself is hot and flammable. Through the analysis of maslahah mursalah, there are various kinds of Islamic legal provisions in using alcohol, because maslahah mursalah itself is a method to achieve goodness and benefit. The explanation about alcohol itself has been listed in the texts, which is something that is prohibited but is an emergency need ini midst of covid-19 outbreak. Alcohol which is something that is prohibited will be useful as a cleaning tool to prevent the transmission of covid-19]]>
<![CDATA[Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa: Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Reny]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Sohrah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.25176
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini ialah analisis sosiologis terhadap perempuan yang mengabaikanhutang puasa (studi kasus mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Apa yang menjadi faktor mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar mengabaikan hutang puasa? 2) Bagaimana analisis sosiologis terhadap mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang mengabaikan hutang puasa. Faktor yang menjadi penyebab mahasiswi PMH mengabaikan hutang puasa ialah karena lupa, malas, menunda-nunda, faktor lingkungan sekitar, dan ketidak tahuannya akan hukum mengqadha puasa Ramadhan. Analisis sosiologis berdasarkan fakta yang ada dilapangan nyatanya pelaksanaan qadha puasa tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa partisipan melakukan pengabaian meskipun telah mengetahui hukumnya yang dimana jika sesuatu yang wajib lalu ditinggalkan adalah dosa bagi orang tersebut. Adanya pengabaian hutang puasa dikarenakan masih kurangnya kesadaran masing-masing mengenai pelaksanaan qadha puasa.]]>
<![CDATA[Menikahi Isteri Orang Yang Mafqud: Analisis Perbandingan Mazhab ]]>
<![CDATA[Utami, Kurnia Mega]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28054
<![CDATA[Jurnal ini membahas tentang “Menikahi Istri Orang Yang Mafqud (Analisis Perbandingan Mazhab)”. Penelitiann ini memiliki tujuan, untuk mengetahui pendapat imam mazhab terhadap status hukum pernikahan istri orang yang mafqud dan untuk mengetahui hukum menikahi istri orang yang mafqud dalam pandangan para imam mazhab. Penelitian ini menggunakan metode library research. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan teologi normatif syar’i. Teknik yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi’i serta pendapat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. Seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. Apabila si mafqud itu kembali datang sebelum istrinya menikah, maka tetap wanita tersebut adalah isterinya. Akan tetapi jika suaminya datang setelah isterinya menikah, tetapi belum digauli oleh suami kedua maka ia tetap isterinya juga. Sedangkan, jika suami pertama datang setelah isterinya digauli, maka dirinya memilih antara kembali kepada isterinya atau meminta maharnya kembali. Jika suami pertama lebih memilih untuk meminta maharnya, maka ia berhak mengambil maharnya dari suami yang kedua, yang ia berikan kepada isterinya.]]>
<![CDATA[Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih ]]>
<![CDATA[Zalsabila, Putri Aulia]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.30062
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencemaran nama baik dalam tinjauan mazhab fikih, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan data dengan menggunakan metode library research, pendekatan nyang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji al-Qur’an dan hadist sebagai landasan hukum Islam sedangkan sumber data primer berupa al-Quran dan hadist sedangkan data sekunder buku-buku jurnal, dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dilarang karena kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina, dan merendahkan satu sama lain. Pendapat para Imam Mazhab terhadap pencemaran nama baik dengan beberapa jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta’zir untuk delik dalinnya. Mara imam mazhab menegakkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik termasuk kepada Jarimah Ta’zir penjara yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.]]>
<![CDATA[Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar: Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah ]]>
<![CDATA[Ayma, Syahratul]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Abdillah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32891
<![CDATA[Fanatisme bermazhab merupakan sikap yang terlalu berlebih-lebihan terhadap suatu pandangan, memegangnya dengan kuat dan membantah segala pendapat diluar pandangan mazhabnya. Hal ini tidak jarang memicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran di antara umat muslim sendiri. Padahal yang menjadi akar terbentuknya mazhab ialah karena perbedaan para ulama memahami dalil-dalil zhanni, yang notabenenya wajar apabila terjadi perbedaan di dalamnya (khilafiyah). Namun sebagian umat muslim terlalu kaku dan menanggapi perbedaan tersebut dengan serius. penelitian ini merupakan peneltian lapangan (field research) dengan pendekatan normative teologis yang bersifat komparatif yakni membandingkan dua pandangan; Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nu dan Muhammadiyah berbeda dalam mengartikan fanatisme bermazhab. Namun keduanya sama-sama menolak sifat fanatik dalam bermazhab. Baik NU maupun Muhammadiyah keduanya menghendaki adanya sikap toleran dan tasamuh dalam bermazhab maupun beragama. Sebab dapat menimbulkan dampak negative dikalangan umat muslim sendiri. Oleh karena itu keduanya mendorong sikap toleran (tasamuh) dalam menyikapi keragaman pandangan atau mazhab di tengah masyarakat Islam.]]>
<![CDATA[Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Sri Adinda]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Aisyah, Nur]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.35764
<![CDATA[The determination of marriage guardians for girls due to pregnancy outside marriage is one of the problems that are the impact of pregnancy outside marriage. This study discusses the role of the ruler in determining guardianship rights for girls born due to pregnancy outside marriage; Case study in KUA, Mariso District, Makassar City. The purpose of this study is to determine the role of the head in KUA Mariso District, Makassar City in determining guardianship rights for girls born due to pregnancy out of wedlock. This type of research is field research which is processed through qualitative descriptive analysis which aims to produce descriptive data in the form of images, words and observed community behavior. The research approach used is a sociological approach and an approach that reviews and analyzes problems based on the results of research in the field. Primary and secondary data in this study were obtained through interviews and observation to obtain information. The results showed that the head of the Mariso Sub-district KUA determined the marriage guardian to the guardian of the judge because the child was only given to his mother and his mother's family. The legal basis of the Mariso Sub-District KUA determines the guardianship rights to guardians in accordance with the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2005 contained in the Compilation of Islamic Law. In the case of determining the guardian of marriage, the Head of the Mariso Sub-District KUA requires caution in examining and collecting information to determine the guardianship rights of girls born due to pregnancy outside the marriage of their parents, because it concerns whether or not the marriage of the girl child is legal.]]>
<![CDATA[Does Islamic value satisfaction mediate the impact of destination image, service quality, and tourist experience on revisit intention? ]]>
<![CDATA[Asmira, Sri]]>;
<![CDATA[Abdullah, Muhammad Wahyuddin]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Journal of Enterprise and Development (JED) Vol. 6 No. 2 (2024): Journal of Enterprise and Development (JED) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Islamic Economics and Business of Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/jed.v6i2.10842
<![CDATA[Purpose — The purpose of this study is to provide a description and analysis of the direct and indirect impacts of destination image, service quality, and tourist experience on revisit intention mediated by Islamic value satisfaction.Method — This research utilizes associative quantitative methods and purposive sampling techniques. The study population consists of all tourists who visited the Tongke-Tongke Mangrove Forest tourist destination. A total of 114 Muslim tourists that meet the criteria were included in the analysis. The collected data was then analyzed using Structural Equation Modeling (SEM).Result — The study found that destination image does not significantly impact Islamic value satisfaction, while service quality and tourist experience do. Destination image, service quality, tourist experience, and Islamic value satisfaction all significantly influence revisit intention. Notably, destination image does not affect revisit intention when mediated by Islamic value satisfaction, but service quality and tourist experience do.Novelty — This study focuses on sharia-based tourism research that incorporates Islamic values. Previous research has yielded inconsistent results regarding the connection between destination image, service quality, and tourist experience in relation to revisit intention. To address this, a new concept called Islamic value satisfaction is introduced, which is expected to mediate the relationship between these variables and enhance their significance.]]>
