Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal NOTARIUS Unes Law Review JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana

Ratna, Edith

Unknown Affiliation

Author-ID : 1434977

Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU Khalidah, Ghina Ari; Ratna, Edith
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PENERAPAN PEMBATASAN PENUNTUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK Yuliyanto, Agus; Ratna, Edith
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN Khoirunnisa, Khoirunnisa; Ratna, Edith; Irawati, Irawati
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS PENGGANTI DI KOTA SEMARANG Yanua Riekayanti, Happy; Ratna, Edith; Hafidh Prasetyo, Mujiono
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA Sipayung, Sonia Christy; Ratna, Edith
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5400

Penelitian ini membahas mengenai peran etika profesi notaris dalam pembuatan akta. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keabsahan dan keadilan dokumen hukum yang dibuatnya. Etika profesi notaris menjadi landasan dalam mengarahkan perilaku notaris agar sesuai dengan norma-norma moral dan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika profesi notaris mempengaruhi proses pembuatan akta. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya integritas, transparansi, dan kejujuran dalam praktik kenotariatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan notaris dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu mengembangkan pedoman etika yang lebih efektif bagi notaris dan instansi terkait.

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Rahadina, Virda Ayu; Ratna, Edith
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.10931

This research aims to determine the enforcement of forestry law in the administrative aspect in Indonesia and the role of the Ministry of Environment and Forestry in addressing the issue of forest and land fires in Indonesia which have an impact on environmental destruction because land is cleared, that forest fires will cause pollution and forest damage. The challenges and obstacles in carrying out supervision and enforcement that arise are funding and human resource factors, lack of public awareness, and how law enforcement officers act. Earth water and all natural resources are the pillars of the economy in Indonesia with an understanding of togetherness and family where according to Article 33 paragraph (3) control is held by the state for the prosperity of society, not individuals. This research uses a normative juridical approach, examining the applicable laws and regulations as well as their implementation in society through a descriptive-analytical presentation and data collection. Forestry Law No. 41/1999 and Law No. 39/2014 is a forest empowerment regulation in Indonesia to protect the plantation sector. In this case, the Ministry of Environment and Forestry filed a lawsuit for compensation and took action against the perpetrators of forest fires and environmental degradation with administrative fines against PT RKA and PT ABS. Provisions in the regulations limit forest use which leads to forest destruction by corporations with the application of criminal sanctions for violators as a measure for law enforcement and forest conservation in the future. The novelty of this research is that it discusses the administrative law side. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum kehutanan dalam aspek administrasi di Indonesia dan peran KLHK dalam menyikapi persoalan kebakaran kawasan hutan dan lahan tanah di Indonesia yang berdampak pada peluluhlantahan lingkungan hidup dengan alasan pembukaan area lahan, bahwa kebakaran hutan akan menimbulkan pencemaran serta kerusakan hutan. Tantangan dan hambatan dalam menjalankan pengawasan dan penegakan yang muncul ada pada faktor dana maupun SDM, kurangnya kepedulian masyarakat serta bagaimana aparat penegak hukum dalam bertindak. Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam sebagai tonggak perekonomian di Indonesia dengan paham kebersamaan dan kekeluarga dimana menurut Pasal 33 ayat (3) penguasaannya dipegang oleh negara guna kemakmuran masyarakat, bukan perseorangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, mengkaji ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penerapannya di masyarakat dengan bentuk sajian deskriptif analitis serta menggunakan pengumpulan data. UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU No. 39/2014 adalah regulasi pemberdayaan hutan di Indonesia untuk melindungi sektor perkebunan. KLHK pada kasus ini mengajukan gugatan ganti rugi dan menindak pelaku kebakaran hutan serta degradasi lingkungan dengan sanksi denda administratif terhadap PT RKA dan PT ABS. Ketentuan dalam regulasi pembatasan pemanfaatan hutan yg mengarah pada kerusakan hutan oleh korporasi dengan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar sebagai langkah penegakan hukum dan pelestarian hutan di masa depan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah membahas terkait sisi hukum administrasinya.

Analisis Yuridis Keabsahan Dan Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nurfaidah, Siti Sarah; Ratna, Edith
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2422

Perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian secara lisan memiliki dampak sulitnya dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif. Perjanjian pinjam-meminjam secara lisan adalah sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan dapat terpenuhi jika para pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam-meminjam tersebut.

Co-Authors Hafidh Prasetyo, Mujiono Irawati Irawati Khalidah, Ghina Ari Khoirunnisa Khoirunnisa Nurfaidah, Siti Sarah Rahadina, Virda Ayu Sipayung, Sonia Christy Yanua Riekayanti, Happy Yuliyanto, Agus

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search