Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.677
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Spektrum Hukum Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum
Sadino, Sadino
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pasar Tradisional Versus Pasar Modern di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta) Sadino, Sadino; Syahbana, Joesron Alie
JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA Vol 10, No 2 (2014): JPWK Vol 10 No 2 June 2014
Publisher : Magister Pembangunan Wilayah dan Kota,Undip

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1428.914 KB) | DOI: 10.14710/pwk.v10i2.7651

Abstract

This study aims to determine how the competition is going on between the traditional versus the modern market in urban areas include aspects of characteristics, range of services, as well as the preferences of consumers' perceptions of the two types of markets. The method used is a quantitative method. The sampling technique used is non probabilitiy type of purposive sampling for market population and type of accidental sampling technique for the consumer population. The results showed that from the aspect of phisical condition characteristic, the traditional market is still less than the modern market. From the aspect of outreach, the modern market has a wider service area. Consumer shopping preferences to traditional markets are still higher than in the modern market. Cross-tabulation analysis showed a significant relationship between the variables of age and education ranges by selecting the type of retail (traditional or modern). Consumer perception analysis showed the superiority of the modern market than traditional market in the attributes of diversity, quality, convenience, promotion and location.
Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah Anggoro, Rian Hari; Hidayat, Yusuf; Sadino, Sadino
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v20i2.4308

Abstract

Infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera merupakan salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya. Disebabkan proyeknya yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Tentunya, penugasan ini akan membebani perusahaan dan bahkan merugikan perusahaan, karena proyeknya tidak layak secara finansial. Sepatutnya proyek penugasan dijamin oleh pemerintah, baik dari segi keuntungan maupun pinjaman, sehingga tidak merugikan perusahaan, karena perusahaan perseroan memiliki tujuan umum untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kompensasinya bagi perusahaan perseroan, dan untuk melihat apakah dasar hukum tersebut sesuai dengan proses bisnis pengusahaan jalan tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis konseptual, dengan cara menelaah konsep kelayakan investasi pengusahaan jalan tol, arus suntikan dana segar dari pemerintah untuk BUMN, dan peraturan perundang-undangan terkait penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sesuai dengan kondisi bisnis pengusahaan jalan tol. Dalam peraturan yang mengatur kompensasi kerugian akibat penugasan, belum dijelaskan kondisi-kondisi kerugian, dan dalam praktek hukum tersebut, masih dirasa hanya sesuai untuk penugasan penyediaan barang publik, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, perlu adanya penyesuaian peraturan atau peraturan baru yang menjelaskan tata cara atau pedoman kompensasi kerugian akibat penugasan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial.
Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Investasi Pembangunan Rempang Eco-City Ananda, Salsabila Qudsy; Sadino, Sadino
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.12732

Abstract

This study is analyzing the aspect of the land release law for the development of Rempang eco city's With a focus on investment interests. Improved land release for development purposes In Indonesia, especially for investments, often brings legal implications, which cause A conflict between affected governments and communities. The study undermines mechanism Land development in the eco-friendly city of pang and review the ways of compensatio In the liberation of land in the region. By using a qualitative approach, research It USES descriptive analysis to outline the procedural grooves, plus the analysis Qualitative to interpret compensation procedures. An in-depth interview with IC Stakeholders, including pt prospered direly graha, bp batam, and indigenous communities that Affected, as well as participative observations, provide comprehensive insights. Source triangulation Data increases reliability and validity of discovery. These studies contribute to that understanding The complexity of the law surrounding land liberation for investment and offering a foundation For further research in this field.
KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU UMUMNYA PASAL YANG MENGATUR PERUNTUKAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH Ma’sura, Ainil; Lutfi, Anas; sadino, Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.2808

Abstract

AbstrakDokumen rencana tata ruang di Indonesia bersifat hierarkis komplementer. Ditetapkan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang pada saat disusun haruslah melibatkan peran masyarakat. tahap pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang ini sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta tahap penetapan Rencana Tata Ruang. Dokumen rencana tata ruang merupakan instrumen yang sangat penting karena menyangkut semua remcama pemanfaatan ruang yang menentukan untuk apa dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun di sisi lain terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan beberapa pasal yang mengatur peruntukan ruang dalam rencana tata ruang tidak sah dan tidak berlaku umum. Tulisan ini disusun dengan cara meneliti bahan kepustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, pengaturan komposisi Ruang Terbuka Hijau, dan terkait permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata Kunci: Rencana Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Uji Materiil.
Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid Al-Sharī‘ah, Economic and Quadruple Helix Analysis Hidayat, Yusup; Machmud, Aris; Sadino, Sadino; Lutfi, Anas; Maguchu, Prosper
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol 20, No 1: June 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/afkaruna.v20i1.19493

Abstract

Early marriage is a contributing factor to low levels of health, education, and family welfare. Early marriage is a worldwide occurrence that warrants the attention of all stakeholders, including UNICEF. The objective of this study is to address the issue of early marriage in Indonesia by employing the quadruple helix approach and doing legal and economic analysis to effectively reduce the prevalence of early marriages. The author employed a type of normative juridical study that incorporated both national law and the Islamic legal method approach known as maqāṣid al-sharī‘ah. This was done by utilizing the quadruple helix and economic analysis of law (EAL) theory. Ultimately, early marriage is influenced by ineffective regulations as well as cultural, economic, and educational factors. To address this issue, it is crucial to establish a strong collaboration between academics, businesses, government, and society. Additionally, raising awareness among the public about the benefits of delaying marriage until the appropriate age can contribute to the well-being of couples, families, and society as a whole. This approach can also incentivize the community by facilitating access to education, the economy, and healthcare and addressing issues such as stunting.
PELUANG ORMAS KEAGAMAAN MENGELOLA TAMBANG DI INDONESIA PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 Tandika, Fitria; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8605

Abstract

PP 25 Tahun 2024 merupakan babak baru dari aturan pelaksana izin pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian peluang secara prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk terlibat pada bisnis pengelolaan tambang. Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang signifikan dari sektor pertambangan serta adanya potensi disharmonisasi antar aturan hukum yang lebih tinggi statusnya. Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK  prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehingga substansi pengaturan pada PP 25 Tahun 2024 telah bertentangan dengan UU di atasnya dan peluang pemberian tambang secara prioritas kepada ormas memunculkan potensi tantangan yang dihadapi ormas, seperti biaya produksi dari pengelolaan tambang yang tinggi, dampak potensi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang, manfaat ekonomis yang diperoleh belum tentu sebanding dengan sumberdaya operasional yang dikeluarkan karena melibatkan kontraktor, potensi konflik dengan masyarakat adat, cadangan yang tersisa dari bekas tambang yang diberikan pemerintah dan jangka waktu penawaran WIUPK yang hanya lima tahun kemungkinan besar belum cukup untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam pertambangan
The Role of the Power of the Board of Directors of a Business Entity in the Quality of Government Construction Projects: A Case Study of the Decision of the Maumere District Court Number 16/Pdt.G/2020/PN Mme Kartiwan, Tatang; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina Novizas; Suprijanto, Iwan
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku3065

Abstract

Based on Law No. 2 of 2017 on Construction Services and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as well as Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services, construction services are an essential part of national development. However, the execution of the authority of the board of directors often becomes a critical point that affects the quality of projects, as occurred in the case of the construction of the Dormitory of the Catholic School of Philosophy St. Paulus Ledalero (Case Study of Court Decision Number 16/Pdt.G/2020/PN Mme dated December 16, 2020). The research method used is juridical-empirical, with a case study approach and interviews with relevant parties, such as the Commitment Making Officer, Head of the Work Unit, and Chairperson of the Advocacy Team. The research findings indicate that existing regulations still have weaknesses in terms of supervision and law enforcement, which negatively impacts the quality and standards of work. It is concluded that a more comprehensive and adaptive regulatory reform is needed, including the establishment of strict criteria for the recipients of authority, as well as more effective supervision and law enforcement mechanisms to address the challenges faced in government construction service procurement.
Dinamika Hukum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia: Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024 Indra Pratama Putra, Dirga; Sadino, Sadino; Rifai, Anis
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 6 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Septemb
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i6.1051

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi dinamika hukum terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia setelah serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, khususnya dalam konteks pemilu presiden tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif literatur, dengan fokus pada interpretasi keputusan Mahkamah Konstitusi dan konseptualisasi tentang keadilan dan etika politik. Analisis literatur yang kritis menghasilkan kerangka konseptual yang mendalam, menggambarkan interaksi kompleks antara keputusan hukum dan implikasinya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menyoroti pergeseran signifikan dalam regulasi pemilihan umum, mempertanyakan konsistensi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman dinamika hukum dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Legal Aspects of Land Acquisition for the National Capital City (IKN) of the Nusantara Rosyid Hermawan, Novriansyah; Novizas Shebubakar, Arina; Sadino, Sadino
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.544

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of land acquisition in the development of the National Capital City (IKN) of the Nusantara. Referring to Presidential Regulation Number 65 of 2022 concerning Land Acquisition and Land Management in the Capital City of the Nusantara, as well as other related laws and regulations such as Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, this study identifies challenges and obstacles in its implementation. Primary data is obtained from official legal documents, while secondary data is collected from scientific literature, legal journals, and international case studies. The results of the study show that although the regulation has provided a strong legal basis, there are significant obstacles such as land ownership disputes, inconsistencies in land certificates, and the assessment of compensation prices that are considered low by the community. In addition, indigenous peoples' communal property rights have not been fully accommodated. Agrarian conflicts between state law and customary law add to the complexity of this problem. This study recommends improving regulations and implementing fairer and more transparent implementation to ensure the success of land acquisition and the protection of the rights of affected communities in the Nusantara IKN development project.
Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine: Kasus Gugurnya Hak Mendahului Pajak Putri, Adityas Rachmawati; Machmud, Aris; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.942

Abstract

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang kepada seluruh wajib pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dalam kasus kepailitan PT Swissindo Marine, Pajak terdaftar sebagai kreditur preferen yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Kurator telah menyusun daftar tagihan tetap dan daftar pembagian sementara kreditur dalam proses kepailitan perusahaan tersebut. Namun, Pajak merasa bahwa tagihan yang ditetapkan oleh Kurator masih kurang tepat. Pajak kemudian mengajukan tagihan tambahan, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kurator. Sebagai langkah selanjutnya, Pajak mengajukan gugatan renvoi atas daftar pembagian hasil sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum mengenai gugurnya hak mendahului dalam penagihan utang pajak dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Pajak terkait dengan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yudisial dan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penolakan tagihan pajak tambahan oleh Kurator akibat daluarsa pada rapat verifikasi telah dibenarkan oleh Judex Facti dan dikuatkan oleh Judex Juris. Akibatnya, Pajak tidak diperkenankan untuk mengubah jumlah tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine.
Co-Authors Ahmad, Suparji Ananda, Salsabila Qudsy Anggoro, Rian Hari Anis Rifai Arifin, Sada Fokky Fuad Gartiwa, Rinny Purnamasari Hendra Putra Indra Pratama Putra, Dirga Iwan Suprijanto Joesron Alie Syahbana Kartiwan, Tatang Lutfi , Anas Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Ma’sura, Ainil Muzqufa, Reagy Novizas Shebubakar, Arina Primadana, Tubagus Akbar Satria Puspitasari, Anggraeni Putri, Adityas Rachmawati RAHMAN, AISYAH Renald, Ferdinand Rinaryanta, Nugroho Dwi Rosyid Hermawan, Novriansyah Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina Novizas Swandhani, Triyana Kartika Tandika, Fitria Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat