Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Bustaman, Bustaman; Machmud, Amir
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 2 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i2.1448

Abstract

Sexual violence in higher education institutions is a serious issue that requires effective legal protection. Despite various regulations being issued to address sexual violence, their implementation in universities still faces many challenges. This study aims to analyze the legal protection in the prevention and handling of sexual violence in higher education institutions and to identify the factors affecting its effectiveness. A qualitative research approach with a case study design was used, involving in-depth interviews and document analysis related to existing regulations in several universities. The findings show that, although comprehensive regulations such as Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Ministerial Regulation No. 30 of 2021 have been established, their implementation is hindered by the low legal awareness among academic communities, limited resources within the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (Satgas PPKS), and the strong patriarchal culture within campuses. To enhance the effectiveness of legal protection, it is necessary to strengthen the capacity of Satgas, intensify socialization efforts, and foster a campus culture that is more supportive of victims. This study concludes that optimal legal protection requires collaboration between the government, higher education institutions, and the campus community to create an environment free from sexual violence.
The Ethical Responsibility Of Lawyers In The Dissemination Of False Information And Its Implications For The Image Of The Legal Profession Machmud, Amir; Bustaman, Bustaman
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i2.9108

Abstract

The spread of fake news by advocates has become an important issue in the digital era that can damage the image of the legal profession. This study aims to identify the ethical and legal responsibilities that advocates must adhere to and analyze the impact of fake news dissemination on the profession's image. The method used is a normative legal approach, analyzing applicable codes of ethics and regulations. The analysis results show that non-compliance with ethical codes can lead to disciplinary sanctions and negative stigma against the legal profession. This study recommends the need for ongoing education, transparency, and responsible use of technology by advocates, as well as strengthening reporting mechanisms by professional associations. With a commitment to ethics, advocates can enhance public trust in the legal system.
Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak Bustaman, Bustaman; Agustiana, Agustiana
Jurnal Justice Aswaja Vol 1 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jja.v1i1.314

Abstract

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam prakteknya di lapangan menunjukan banyaknya alat bukti selain sertifikat hak atas tanah. Bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) untuk menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah secara hukum meskipun telah lebih dari 5 (lima) tahun yang didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deduktif-induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka dapat kesimpulan bahwa sertifikat hak milik atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah sepanjang penerbitan sertifikat tersebut memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum.