" Sistem Informasi Kebijakan Publik "

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Buku Ajar, 2014

viii semangat. Dan seluruh keluarga yang terhimpun dalam Forum Kerukunan Keluarga Tahir (FK2T) dan Forum Kerukunan Keluarga Nasaru Serumpun dimana saja berada.

buku kebijakan ini berguna untuk masyarakat

Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Misalnya sebagai landasan dan hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. Izin yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu instansi yang berbeda. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah izin usaha di bidang kesehatan, salah satunya Izin Klinik. Izin Klinik diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Klinik.

Jurnal Bangkit Indonesia

Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi publik yang di dalamnya terdapat berbagai macam kepentingan, baik kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu yang harus segera terpenuhi. Berkaitan dengan kepentingan tersebut maka perlu diperhatikan secara cermat oleh Sekretariat DPRD dalam sistem pengelolaan dan penyajian informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada masyarakat publik. Dalam pelayanan informasi kepada publik Sekretariat DPRD masih memiliki beberapa kendala, walaupun saat ini sudah menggunakan teknologi komputer. Akan tetapi komputer yang digunakan hanya berfungsi untuk menyimpan data informasi yang sifatnya yang tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat publik. Selain itu juga dalam penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan kedewanan maupun kegiatan Sekretariat DPRD masih bersifat konvensional dan cara untuk mempublikasinya melalui pihak ketiga, karena sekretariat DPRD Kabupaten Malinau belum memiliki media yang tepat dan...

This study focuses on the analysis of the implementation of the bureaucratic simplification policy in the Agam Regency government. Using the theory of public policy implementation according to the Van Meter and Van Horn model, Asep Saripudin (2023), whose aspects include policy norms and facilities, resources, inter-organizational communication, strengthening advocacy activities, actor characteristics, social dimensions, economics and political conditions , and implementing intentions, Asep Saripudin (2023). The research method used is a case study. The research method uses qualitative methods with a qualitative descriptive design. With informants from the Organizational Section and the Personnel and Human Resources Development Agency of Agam district. Data validation uses triangulation techniques to verify the source and membership. Data analysis uses data analysis techniques Miles and Huberman. The results showed that the implementation of the bureaucratic simplification policy in the Agam Regency Government was generally good and only needed improvement in a number of aspects. This can be seen from the simplification of the organizational structure that can be implemented in all regional apparatuses, the balance of positions has been achieved through organizational arrangements according to tasks and functions, while the weakness lies in the adjustment of the work system which has not been regulated. with Regional Head regulations to regulate new work procedures for the transition from structural positions to functional positions.

Manajemen pengetahuan (Knowledge Management) adalah satu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Pemahaman dan

Nama : Nalora Satiningrum NIM : F1B012064 KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Menurut Dye (2005, 31), bagaimana sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi didalam sistem politik.

2022

Informasi adalah salah satu aset terpenting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup organisasi / bisnis, pertahanan keamanan dan integritas nasional, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga ketersediaan, akurasi, dan integritas informasi. Anda perlu menjaga jenis kelamin Anda. Informasi dapat ditampilkan dalam berbagai format, termasuk: Contoh: teks, gambar, audio, video. Manajemen informasi penting untuk kredibilitas dan kelangsungan hidup massa. Tujuan dari manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Keamanan informasi bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas semua aset informasi perusahaan, bukan hanya perangkat keras dan data.